Analisis Kebijakan untuk Peningkatan Swasembada Garam Nasional

Analisis DPSR Kebijakan Perikanan

Driving Force (D):

Produksi nasional dianggap tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, khususnya kebutuhan garam industri. Seperti akhir Desember 2011 stok garam konsumsi tinggal 306.000 ton, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai musim panen garam tiba karena konsumsi garam tiap bulan rata-rata sekitar 120.000 ton. Perusahaan lebih memilih garam impor daripada garam lokal karena harga garam impor jauh lebih murah meskipun kualitasnya masih di bawah garam lokal.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) selama Januari-November 2010, Indonesia mengimpor sebanyak 1,8 juta ton garam. Dari jumlah tersebut, impor garam untuk konsumsi 394.210 juta ton.

Pressure (P):

Beberapa tahun terakhir pemerintah beberapa kali melakukan impor garam, seperti baru-baru ini tahun 2011 mengimpor sebanyak 1,7 juta ton dengan surplus impor sebesar 200.000 ton. Adapun jumlah impor garam konsumsi pada tahun 2011 mencapai 932.756 ton atau meningkat dibandingkan impor tahun 2010 sebesar 597.583 ton.

State (S):

Garam rakyat banyak yang masih tersimpan rapi di gudang petani karena perusahaan hanya membeli dengan jumlah yang cukup sedikit. Sebagai contoh Stok garam rakyat di Madura, Jawa Timur, sampai awal tahun ini masih cukup melimpah dari hasil panen tahun 2011 kemarin. Namun, sejumlah perusahaan garam di Madura telah mengajukan izin melakukan impor garam untuk kebutuhan tahun ini.

Respon (R):

Keseriusan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memacu produksi garam rakyat dibuktikan dengan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dimulai tahun 2011.

KKP mengembangkan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Non BLM sebesar Rp.107,6 Milyar di atas lahan seluas 16.500 hektare (ha) yang melibatkan 29.000 petambak garam yang tergabung dalam 3.035 KUGAR.

KKP juga memberikan bantuan berupa fasilitas Sarana Air Bersih sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp3,08 miliar, bantuan pelatihan untuk para petambak garam dan bea siswa bagi anak para petambak garam sebesar Rp.7,32 miliar, serta memberikan sebanyak 1.558 Kartu Nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi penyerapan sisa stok garam rakyat, melalui fasilitasi ini maka stok garam yang tersedia di tingkat petani dapat diserap, sehingga tidak perlu ada penambahan impor garam

Diadakan penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 dgn tujuan peningkatan usaha mandiri dan program minapolitan.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mencanangkan pulau Madura sebagai Pulau Garam. Ia menyebutkan bahwa, salah satu alasan pencanangan Madura sebagai pulau garam adalah agar dapat mendorong dan meningkatkan hasil produksi garam rakyat di Jawa Timur, sebagai lumbung garam nasional. Dan menyalurkan paket bantuan senilai total sebesar Rp39,3 miliar kepada petani Garam di Madura, Jawa Timur.

Sumber: DuniaKuMu Blog, 22 Maret 2012