Pemerataan Menuju Pertumbuhan

Pada satu kesempatan saya pernah bilang, dalam tahun pertama kepemimpinan saya masalah pertumbuhan ekonomi memang belum mendapat porsi yang memadai. Tahun pertama perhatian banyak terfokus pada peningkatan kedisiplinan dan profesionalisme PNS, pelayanan publik dan upaya perbaikan di bidang pendidikan.

Namun demikian, masalah perekonomian daerah bukan berarti tidak tumbuh sama sekali. Sepanjang tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015, pergerakan ekonomi makro menunjukkan arah yang positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 meningkat 7,98 persen dibanding tahun sebelumnya.

Oleh: A. Busyro Karim, M Si

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumenep juga menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,64 persen atau mengalami peningkatan sebesar 1,20 poin, dibanding tahun sebelumnya 4,44 persen. Kondisi ini telah berhasil memperlambat laju inflasi PDRB hingga 4,18 persen, dengan angka penurunan sebesar 2,22 poin dari tahun lalu yang mencapai 6,40 persen.

Sementara pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 11,78 persen. Jika pada tahun 2010 angka pertumbuhan sebesar Rp. 9.522.225,85, pada tahun 2011 naih menjadi Rp. 10.225.473,67, dengan angka selisih sebesar Rp 703.247,82.

Secara akumulatif pencapaian ini memang patut disyukuri. Karena meskipun kondisi ekonomi global saat ini kurang membaik, namun peningkatan di bidang ekonomi di daerah masih bisa dicapai. Masalahnya kemudian, mengapa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumenep hanya dicapai 1,20 poin?

Untuk menjawab hal ini tentu membutuhkan analisa yang mendalam. Kamis (29/3) lalu, bertempat di ruang Arya Wiraraja, kantor Bupati Sumenep, rapat staf terbatas bidang ekonomi, diselenggarakan khusus membahas masalah ini. Dengan harapan, ditemukan terobosan baru di tengah program kegiatan tahun ini yang sudah mulai berjalan.

Akan tetapi, sejak rapat dimulai peserta rapat banyak memfokuskan pembicaraan pada masalah kemiskinan. Berapa jumlah pasti masyarakat miskin kategori sedang, berapa masyarakat miskin kategori sangat miskin dan berapa jumlah masyarakat yang terancam menjadi miskin, justru itu yang menjadi inti pembahasan.

Mengingat peserta rapat lebih fokus pada masalah kemiskinan, Kepala BPS Sumenep yang juga hadir di tengah rapat turut angkat bicara. Dengan nada bertanya, kepala BPS seolah ingin mengingatkan, bahwa arah pembicaraan sudah keluar dari tema yang diagendakan. Karena menurutnya, antara pertumbuhan ekonomi dengan masalah kemiskinan pada dasarnya tidak memiliki korelasi apapun. Bisa saja dihubungkan, tetapi tidak terkait secara langsung.

Apa yang disampaikan kepala BPS memang benar. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada tingkat pendapatan nasional, melalui perhitungan akomulatif tingkat kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah, tidak memasukkan unsur kemiskinan sebagai salah satu variabel penentu.

Apalagi, dibeberapa negara berkembang, dua kondisi dimana antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terkadang berlangsung bersamaan. Di satu sisi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat.

Sebagai ilustrasi untuk memahami dua kondisi yang bersamaan itu, dapat dicontohkan sebagai berikut, misalnya, suatu negara berpenduduk 100 juta orang, terdapat 5 persen penduduk dengan pendapatan rata-rata Rp 600.000.000 per tahun, sementara 95 persen lainnya berpendapatan Rp 6.000.000 per tahun.

Andaikan, jika golongan penduduk kaya yang 5 persen itu naik pendapatannya 10 per tahun, sementara golongan menengah ke bawah yang 95 persen itu mengalami penurunan pendapatan per tahun sebesar 20 persen, akan terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 5,21 persen.

Ilustrasi ini memberikan pemahaman, mengapa meskipun mengalami kenaikan pendapatan per kapita setiap tahun sekitar 5 - 6 persen, kemiskinan dalam masyarakat makin bertambah. Bahkan bisa ironis. Dengan pertumbuhan yang hanya ditopang oleh segelintir orang, disparitas antara si kaya dan si miskin justru bisa bertambah. Jadi memang benar, jika antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak memiliki korelasi.

Akan tetapi, tidak salah juga jika dikatakan, bahwa semakin banyak warga miskin yang keluar dari belenggu kemiskinan (berpendapatan lebih meningkat), dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan nasional. Sehingga dengan mengatasi masalah kemiskinan, sama halnya mengurangi beban upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Asumsi ini menunjukkan, bahwa jika dihubung-hubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan masih ada korelasinya. Jadi sama-sama tidak keliru. Bahkan bisa dijadikan solusi. Sebagai upaya mengurangi kesenjangan, memberdayakan masyarakat miskin dengan pelatihan, pendampingan dan bantuan modal, dapat menunjang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mensukseskan pemerataan.

Perlu diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 26,89 persen pada tahun sebelumnya menjadi 24,61 persen. Penurunan angka kemiskinan dicapai sebesar 2,28 poin. Yang kurang mengembirakan, yaitu angka pengangguran terbuka (TPT) yang hanya mengalami penurunan sebesar 0.25 poin.

Jika pada tahun 2010 angka TPT sebesar 2,27 persen atau sebanyak 24.500 orang, pada tahun 2011 sebesar 2,02 persen atau sebanyak 21.054 orang. Sementara angka partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan yang cukup berarti dari 73,36 persen atau sebanyak 791.790 orang menjadi 73,90 persen atau 770.268 orang.

Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sumenep atas dasar harga berlaku memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik. Yaitu diperoleh angka sebesar 11,78 persen dari Rp. 9.522.225,85 pada tahun sebelumnya, menjadi Rp. 10.225.473,67 atau meningkat sebesar Rp. 703.247,82.

Capain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep berdasarkan standar perhitungan pemerintah provinsi Jawa Timur (17 Oktober 2011) mencapai 65,60 atau meningkat 0,78 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 64,82. Capaian tersebut cukup membanggakan karena posisi kita berada di atas Kabupaten lain yang ada di Madura.

Harapan kita ke depan, dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), mengarahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan pariwisata dan peningkatan IPM, bisa merangsang sektor swasta dan masuknya investasi dari luar serta mendorong terciptanya peluang usaha baru. Sehingga pada ujungnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi benar-benar bisa terwujud. Semoga…Amin.

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 10/04/2012

Katjasungkana Dimakamkan Ulang

(foto:dok/ist)

Tokoh Sumpah Pemuda R Katjasungkana dimakamkan ulang di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Mantan Pemimpin Redaksi Harian Bintang Timur ini layak dimakamkan di TMP Kalibata sebagai penerima penghargaan Bintang Mahaputera.

“Sebelumnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir karena pesan beliau ingin dekat dengan Bung Hatta sebagai teman seperjuangannya. Tapi, karena di Tanah Kusir rawan dibongkar, agar aman keluarga memindahkan ke TMP Kalibata,” kata Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan yang juga putri R Katjasungkana.

Upacara pemakaman ulang dilakukan secara militer, Kamis (12/1). R Katjasungkana meninggal dunia tahun 1985. Penghargaan Bintang Mahaputera Utama diterima dari Presiden Soeharto setelah dia meninggal dunia tahun 1987. Penghargaan diterima atas perjuangannya pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928.

Katjasungkana merupakan Sekretaris Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nursyahbani menceritakan, ayahnya adalah seorang pejuang antipenjajahan Belanda. Tulisan-tulisannya banyak memuat kritik keras terhadap Belanda.

Nasionalismenya yang sangat tinggi terus melekat hingga akhir hayatnya. Hal itu terlihat ketika harian Bintang Timur kemudian diberedel karena terlalu keras mengkritik pemerintah. Namun, penutupan itu tidak bisa menghentikan aktivitasnya di dunia politik.

Ananda B Kusuma Katjasungkana, putra R Katjasungkana menceritakan semangat pergerakan sudah dimiliki ayahnya sejak kecil. Katjasungkana yang mengenyam pendidikan di Douwes Dekker sangat mencintai buku. Minatnya pada buku membuatnya menjadi salah satu orang dengan koleksi buku terlengkap.

“Almarhum berpendapat alam terbuka untuk dipelajari, tapi juga dari buku. Bukunya yang paling lengkap pada zaman itu. Kalau mau membaca, cuci tangan karena menganggap sama dengan membaca Alquran,” kata Ananda yang juga pakar Sejarah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hingga akhir hayatnya, Katjasungkana menulis kamus tentang asal usul kata terutama terkait dengan bahasa Sanskerta. Almarhum pernah menjadi sekretaris dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 yang menghasilkan Kamus Kecil Istilah Bahasa Indonesia.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Taufan Rotorasiko yang hadir pada pemakaman mengatakan Katjasungkana merupakan tokoh teladan bagi pemuda. Sebagai pejuang Sumpah Pemuda, Katjasungkana dinilai memiliki visi yang sangat panjang bagi Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda, menurut Taufan, terus membawa Indonesia dalam persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

“Beliau dikenal memiliki nasionalisme dan semangat tidak henti berjuang bagi bangsa. Kalau semangat itu benar-benar diresapi dan diimplementasikan oleh pemuda Indonesia sekarang, banyak permasalahan bangsa ini yang dituntaskan sekarang,” kata Taufan. (Penulis: Naomi Siagian)

Sumber: Sinar Harapan, 13.01.2012

R. Katjasungkana: Dari Bahasa Hingga Politik

Dia mewakili Jong Indonesie dan menjadi pembantu II panitia Kongres Pemuda 1928.

SEBELUM meninggal pada 16 Agustus 1985, R. Katjasungkana berpesan agar dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan. Dia ingin dekat dengan makam sahabatnya, Wakil Presiden Mohamad Hatta. Setelah 26 tahun lebih, pihak keluarga memutuskan memindahkan makam itu ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kalau di TPU Tanah Kusir, ada kekhawatiran soal keamanan makam nantinya digusur dan jadi mall,” kata Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan yang merupakan anak ketujuh R. Katjasungkana, kepada MHO.

Katjasungkana lahir di Pamekasan, Madura, pada 24 Oktober 1908. Dia anak dari pasangan R. Sosrodanukusumo dan Siti Rusuli Sosrodanukusumo, wedana di Sampang dan Bangkalan, merupakan lulusan terbaik Sekolah Pegawai Pangreh Praja (Mosvia) di Probolinggo, pendiri Sarikat Islam di Sampang, serta aktivis koperasi garam rakyat yang berjuang agar harga garam tak ditentukan sewenang-wenang oleh Belanda. Sosrodanukusumo juga anggota Java Instituut, lembaga kebudayaan Jawa yang didirikan pada Desember 1919. Beberapa karangannya seperti Johar Mutu Manikam dimaut dalam terbitan berkala Java Instituut, Djawa. Sementara ibunya berdarah Palembang-Jawa, putri tunggal dari Dr Mohammad Seman Kiemas, dokter lulusan pertama Sekolah Pendidikan Dokter Hindia (Stovia) dan pendiri Muhammadiyah di Sampang.

Sebagai anak wedana, Katjasungkana hidup berkecukupan. Dia bisa membaca buku-buku yang disukainya, dari bahasa hingga filsafat. Menurut Nursyahbani, buku yang menjadi sumber inspirasi Katjasungkana adalah kumpulan surat-surat R.A. Kartini, Door Duistenis tot Licht dan roman Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker atau Multatuli.

Sesekali dia bermain biola. Dia juga mendapatkan pendidikan yang memadai. Setelah menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas (AMS) di Solo, dia menempuh pendidikan di Rechts Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia meski hanya sebagai mahasiswa pendengar (toehoorder).

Lalu Katjasungkana terjun ke dunia pergerakan. Dia pernah menjadi pemimpin redaksi Bintang Timur, koran berbahasa Belanda yang selalu menyerang dan mengkritik kebijakan pemerintah Belanda. Mingguan Bintang Timur didirikan oleh Parada Harahap pada 1924 di Batavia, kemudian berkembang menjadi harian dan merupakan koran modern pada masanya. “Dalam koran tersebut, selain menulis editorial, almarhum menulis puisi-puisi perjuangan,” ujar Nursyahbani.

Karena tulisan-tulisannya, Katjasungkana kerap dipanggil dan ditangkap pemerintah Belanda namun selalu dilepaskan kembali. “Menurut S.K. Trimurti yang merupakan teman seperjuangannya, almarhum dianggap mempunyai hak forum priviligiatum karena selalu lolos dari tuduhan-tuduhan pemerintah Belanda.”

Salah satu kiprahnya dalam perjuangan yang dikenang orang adalah saat Katjasungkana menjadi salah satu inisiator dan pembantu II dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Panitia tersebut terdiri dari sembilan orang yang diketuai Soegondo Djoyopuspito. Katjasungkana mewakili organisasi Jong Indonesie, organisasi yang dibentuk pada Februari 1927, yang kemudian dalam kongres pertamanya berubah nama jadi Pemuda Indonesia –sementara untuk perempuan dibentuk Putri Indonesia.

“Dia adalah salah seorang pendiri Jong Indonesie,” tegas Nursyahbani.

Soejitno Harjosoediro dalam Kronologi Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, juga menyebut Katjasungkana seorang propagandis “Indonesia Bersatu/Indonesia Merdeka” yang mendapat tugas tertulis dari Sukarno untuk mengkampanyekan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), yang akan dibentuk pada Juli 1927. PNI adalah perubahan dari Algemeene Studieclub Bandung yang didirikan Sukarno, Anwari, Sartono, Iskaq Cokrohadisuryo, Cokrodisurjo, Sunario, Budiarto, dan Samsi. Setahun kemudian, PNI berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia, partai politik pertama yang dipimpin para intelektual yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Karena dianggap membahayakan, pemerintah Belanda menangkap tokoh-tokoh PNI, termasuk Sukarno. Sartono, sebagai pemimpin PNI yang baru, lalu membubarkan partai dan membentuk Partindo.

Aktivitas politik Katjasungkana kemudian beralih ke Partai Indonesia Raya (Parindra), yang dibentuk dan diketuai Dr Sutomo pada 1935. Kemunculan Parindra dianggap sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan. “Dia diminta memberikan kursus politik di Parindra,” kata Nursyahbani.

Parindra mengorganisasi kaum tani, buruh perkapalan, hingga nelayan dengan mendirikan organisasi-organisasi sampingan. Katjasungkana menjadi pemimpin Rukun Pelayaran Indonesia (Rupelin) yang menjadi wadah serikat-serikat pekerja perkapalan. “Dia menulis banyak artikel tentang pelayaran Indonesia dan membela nasib kaum nelayan,” kata Nursyahbani.

Katjasungkana peduli arti penting pendidikan. Dia sempat mengajar di sekolah Taman Siswa, Yogyakarta. Karena itu, dia cukup kenal dengan Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa. Kepeduliannya pada pendidikan dia wujudkan dengan mendirikan Yayasan Pertiwi Poetera di Singaraja, Bali. Katjasungkana juga peduli bahasa. Dia menjadi sekretaris panitia Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 yang menghasilkan Kamus Kecil Istilah Bahasa Indonesia, terbit pada 1942. Selama masa pendudukan Jepang, dia bekerja sebagai penterjemah.

Setelah kemerdekaan, Katjasungkana bekerja di British American Tobacco (BAT), tapi kemudian keluar karena memprotes perlakuan diskriminatif terhadap orang pribumi. Setelah itu dia pulang ke Pamekasan untuk bertani tembakau. Pada 1956, dia dipanggil Sukarno untuk menjadi anggota Dewan Nasional dan setelah Dekrit Presiden 1959 diangkat menjadi anggota MPRS perwakilan dari Jawa Timur sampai 1966 saat dia ditolak masuk dalam Sidang Istimewa karena dianggap terlalu dekat dengan Sukarno.

Katjasungkana menghabiskan masa tua bersama istri tercinta di Parelegi, Purwodadi, Pasuruan dengan menyusun kamus An Indonesian-English Dictionary as derivation from Sanskrit, tapi tak selesai.

Dua tahun setelah meninggal, pada 1987, pemerintah menganugerahi Bintang Jasa Mahaputera Utama dan Perintis Kemerdekaan RI.

Pada 1987 pula putra-putrinya menghidupkan kembali Yayasan Pertiwi Poetera, yang kini berubah nama jadi Yayasan Putra Pertiwi dengan Ananda Kusuma sebagai ketua dan Nursyahbani sebagai sekretarias. Ananda Kusuma adalah anak ketiga dari empat anak Katjasungkana dengan istri pertamanya, R.A. Djoeanah (meninggal tahun 1941). Sementara Nursyahbani adalah anak ketujuh dari sebelas anak Katjasungkana dengan istri keduanya, Siti Maimunah binti Arsyad.

“Saya dan adik-adik serta kakak saya bermaksud menghidupkan terus yayasan ini dengan membangun perpustakaan publik di rumah peninggalan beliau di Parelegi, Purwodadi,” kata Nursyahbani. “Insyaallah tahun depan sudah bisa memulai.”[HENDRI F. ISNAENI]

Sumber: Taman Bacaan Bastari, Jumat, 27 Januari 2012

Raden Trunojoyo, Bangsawan Pemberontak dari Madura

Illustrasi/foto:google

Raden Trunojoyo, sering pula ditulis Trunajaya, (Madura, k.1649 – Payak, Bantul, 2 Januari 1680) adalah seorang bangsawan Madura yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pasukannya yang bermarkas di Kediri pernah menyerang dan berhasil menjarah keraton Mataram tahun 1677, yang mengakibatkan Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam pelariannya. Trunojoyo akhirnya berhasil dikalahkan Mataram dengan bantuan dari VOC pada penghujung tahun 1679.

Penaklukan Madura

Pada tahun 1624 Sultan Agung menaklukkan pulau Madura. Raden Prasena, salah seorang bangsawan Madura, ditawan dan dibawa ke Mataram. Karena ketampanan dan kelakuannya yang baik, Sultan Agung menyukai Raden Prasena. Ia kemudian diangkat menjadi menantu dan dijadikan penguasa bawahan Mataram untuk wilayah Madura Barat, dengan gelar Panembahan Cakraningrat atau Cakraningrat I. Cakraningrat I lebih banyak berada di Mataram daripada memerintah di Madura. Anak Cakraningrat dari selir, bernama Raden Demang Melayakusuma, menjalankan pemerintahan sehari-hari di Madura Barat. Mereka berdua sekaligus juga menjadi panglima perang bagi Mataram.

Setelah Sultan Agung wafat, pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I, yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidak-puasan pada kerabat istana dan para ulama, yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati.

Pangeran Alit, adik Amangkurat I sendiri pada tahun 1656 melakukan pemberontakan. Cakraningrat I dan Demang Melayakusuma diutus untuk memadamkan pemberontakan berhasil dalam tugasnya, akan tetapi keduanya tewas dan dimakamkan di pemakaman Mataram di Imogiri. Penguasaan Madura kemudian dipegang oleh Raden Undagan, adik Melayakusuma yang kemudian bergelar Panembahan Cakraningrat II. Sebagaimana ayahnya, Cakraningrat II juga lebih banyak berada di Mataram daripada memerintah di Madura.

Pemberontakan Trunojoyo

Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajoran alias Panembahan Rama, yang merupakan ulama dan termasuk kerabat istana Mataram. Raden Kajoran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom.

Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar, yang berasal dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Pemberontakan Trunojoyo diawali dengan penculikan Cakraningrat II, yang kemudian diasingkannya ke Lodaya, Kediri. Tahun 1674 Trunojoyo berhasil merebut kekuasaan di Madura, dia memproklamirkan diri sebagai raja merdeka di Madura barat, dan merasa dirinya sejajar dengan penguasa Mataram. Pemberontakan ini diperkirakan mendapat dukungan dari rakyat Madura, karena Cakraningrat II dianggap telah mengabaikan pemerintahan.

Laskar Madura pimpinan Trunojoyo, kemudian juga bekerja sama Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya.

Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibukota Mataram, Plered. Amangkurat I terpaksa melarikan diri dari keratonnya dan berusaha menyingkir ke arah barat, akan tetapi kesehatannya mengalami kemunduran.Setelah terdesak ke Wonoyoso, ia akhirnya meninggal di Tegal dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Tegal Arum. Sesudahnya, Susuhunan Amangkurat I kemudian juga dikenal dengan julukan Sunan Tegal Arum. Adipati Anom dinobatkan menjadi Amangkurat II, dan Mataram secara resmi menandatangani persekutuan dengan VOC untuk melawan Trunojoyo. Persekutuan ini dikenal dengan nama Perjanjian Jepara (September 1677) yang isinya Sultan Amangkurat II Raja Mataram harus menyerahkan pesisir Utara Jawa jika VOC membantu memenangkan terhadap pemberontakan Trunojoyo.

Trunojoyo yang setelah kemenangannya bergelar Panembahan Maduretno, kemudian mendirikan pemerintahannya sendiri. Saat itu hampir seluruh wilayah pesisir Jawa sudah jatuh ke tangan Trunajaya, meskipun wilayah pedalaman masih banyak yang setia kepada Mataram. VOC sendiri pernah mencoba menawarkan perdamaian, dan meminta Trunojoyo agar datang secara pribadi ke benteng VOC di Danareja. Trunojoyo menolak tawaran tersebut.

Kekalahan oleh VOC

Setelah usaha perdamaian tidak membawa hasil, VOC di bawah pimpinan Gubernur Jendral Cornelis Speelman akhirnya memusatkan kekuatannnya untuk menaklukkan perlawanan Trunojoyo. Di laut, VOC mengerahkan pasukan Bugis di bawah pimpinan Aru Palakka dari Bone untuk mendukung peperangan laut melawan pasukan Karaeng Galesong; dan mengerahkan pasukan Maluku di bawah pimpinan Kapitan Jonker untuk melakukan serangan darat besar-besaran bersama pasukan Amangkurat II.

Pada April 1677, Speelman bersama pasukan VOC berangkat untuk menyerang Surabaya dan berhasil menguasainya. Speelman yang memimpin pasukan gabungan berkekuatan sekitar 1.500 orang berhasil terus mendesak Trunojoyo. Benteng Trunojoyo sedikit demi sedikit dapat dikuasai oleh VOC. Akhirnya Trunojoyo dapat dikepung, dan menyerah di lereng Gunung Kelud pada tanggal 27 Desember 1679 kepada Kapitan Jonker. Trunojoyo kemudian diserahkan kepada Amangkurat II yang berada di Payak, Bantul. Pada 2 Januari 1680, Amangkurat II menghukum mati Trunojoyo.



Keadaan sesudahnya

Dengan padamnya pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat II memindah kraton Plered yang sudah ambruk ke Kartasura. Mataram berhutang biaya peperangan yang sedemikian besarnya kepada VOC, sehingga akhirnya kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa diserahkan sebagai bayarannya kepada VOC. Cakraningrat II juga diangkat kembali oleh VOC sebagai penguasa di Madura, dan sejak saat itu VOC pun terlibat dalam penentuan suksesi dan kekuasaan di Madura.

Referensi

Graaf, H.J. de. 1976 [1952]. Capture and death of Raden Truna Jaya, December 1679 – January 1680. In: Islamic States in Java 1500-1700, Th. Pigeaud & H.J. de Graff, 82-84. Verhandelingen van het KITLV 70. The Hague: Martinus Nijhoff.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Tulisan diatas menyalin dari: Raden Trunojoyo, Raden Trunojoyo, Bangsawan Pemberontak dari Madura

Terkait:

• Pangeran Madura itu Raden Trunajaya
  

Sumber: Lontar Madura http://www.lontarmadura.com/2012/01/09/raden-trunojoyo-bangsawan-pemberontak-dari-madura/#ixzz1llLKj5qj

Kanjeng Sulthan Pakunataningrat

SULTAN ABDURRAHMAN YANG SUFI (Allah Yarham)

Beliau adalah Sultan Sumenep (1811-1854) yang Mahkotanya terbuat dari odheng bhungkosan (seperti terlihat di lukisan) sedangkan terompahnya terbuat dari 'emas'.

"Kenapa Anda malah mengenakan terompah dari emas, saat semua hadirin di sini memakai penutup kepala dari emas?" tegur salah satu raja/adipati yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Ini petanda bahwa dunia (emas), harus diletakkan di bagian bawah. Bahkan di bawah telapak kaki. Bukannya malah dijunjung tinggi di atas kepala," jawab Kangjeng Sulthan.

Beliau dikebumikan di Astatinggi, makamnya tidak lebih tinggi dari 20 cm dari tanah, berbeda dengan makam Raja-raja lain yang umumnya bertingkat-tingkat.

Pemerintah Inggris memberikan gelar Doktor Kesusastraan kepada beliau, karena beliau yang membantu Letnan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles menterjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu ke dalam bahasa Melayu

Alfatihah

Jejak al-'Alim al-'Allamah al-'ArifbiLlaah
Kangjeng Sulthan Pakunataningrat ('Abdurrah...man), Raja Sumenep.

Dikisahkan, dalam sebuah pertemuan para Raja/Adipati se-tanah Jawa dan Madura, Kangjeng Sulthan ditegur oleh rekan-rekannya. Pasalnya, semua para orang nomor satu di masing-masing keraton/kadipaten yang hadir di sana memakai mahkota atau penutup kepala yang terbuat dari emas murni. Sedangkan satu-satunya yang tidak mengenakan mahkota hanya Kangjeng Sulthan Sumenep, Pakunataningrat. Yang beliau kenakan hanya sebuah odheng bhungkosan, kata orang Sumenepnya. Justeru yang menarik perhatian, malah terompah beliau terbuat dari emas murni. Terbalik.

"Kenapa Anda malah mengenakan terompah dari emas, saat semua hadirin di sini memakai penutup kepala dari emas?" tegur salah satu raja/adipati yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Ini petanda bahwa dunia (emas), harus diletakkan di bagian bawah. Bahkan di bawah telapak kaki. Bukannya malah dijunjung tinggi di atas kepala," jawab Kangjeng Sulthan.

Saat itu semua hadirin tertunduk malu akan kesahajaan pribadi Kangjeng Sulthan, yang pada hakikatnya menunjukkan ketinggian pribadinya.

Wa Allahu a'lam.

By: M Farhan Muzammily

Pak Noer di Hati Keluarga, Kerabat, dan Sahabatnya

Sahabat Ulama, Selalu Ajak Entaskan Kemiskinan

Menyayangi rakyat dilakukan almarhum Raden Panji Mohammad Noer lewat berbagai cara. Kedudukannya di birokrasi dijadikannya alat untuk menyejahterakan rakyat. Dia menjadi sahabat semua pihak untuk tujuan itu.

PAK NOER selalu mengajak siapa pun yang dikenalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat. Dia tak hanya berbicara kesejahteraan Madura, tapi juga Jawa Timur dan Indonesia. Tak heran, jika Jembatan Suramadu yang menjadi salah satu gagasannya, tidak hanya didedikasikannya untuk tanah kelahirannya saja. Selanjutnya, dia harapkan menjadi urat nadi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh NUR RAHMAD AKHIRULLAH

Bukan hanya Jembatan Suramadu yang melekat di ingatan. Hal lain yang pernah digagas Pak Noer pun terus diingat oleh sahabat-sahabatnya di semua kalangan. Sebagai warga Madura yang religius, Pak Noer sangat dekat kalangan ulama. Mereka pun diajaknya untuk mengikuti dan menjalankan gagasan-gagasannya dalam menyejahterakan masyarakat.

Seperti diceritakan oleh pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) At-Taroki, Sampang, KH Alawi Muhammad. Dia merupakan salah satu kiai yang hadir saat upacara pemakaman mantan bupati Bangkalan era 1950-an itu. Sebagai ulama sempuh di Sampang, Kiai Alawi termasuk orang yang banyak berinteraksi dan berdiskusi dengan Pak Noer semasa hidupnya.

"Umur saya dengan umur Pak Noer itu selisih sedikit, hanya enam tahun. Sejak lama kami sudah sering komunikasi mengenai beberapa hal. Tidak hanya bicara Madura dan Jawa Timur, juga Indonesia sering dibahasnya bersama saya," tuturnya.

Menurut dia, Pak Noer adalah satu dari sekian banyak anak negeri yang konsisten dan terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat. "Sekali lagi bukan hanya Madura, tapi juga Indonesia," pujimya.

Kiai Alawi mengakui Pak Noer adalah orang yang sesekali senang membicarakan politik di Indonesia. Bahkan, dari pembicaraan keduanya muncul semacam ungkapan Madura adalah Indonesia. Sebab, berbicara Indonesia sama dengan berbicara Jawa. Jawa berarti Jawa Timur. Jawa Timur dikuasai wilayah tapal kuda dan tapal kuda mayoritas berisi orang Madura. "Jadi Indonesia ini sama dengan Madura," ujarnya lantas tertawa.

Tapi, politik tak terlalu menjadi perhatian Pak Noer. Mendiang hanya peduli politik karena jalan itu juga bisa dipakai untuk menyejahterakan rakyat. "Urusan menyejahterakan rakyat itu yang selalu dia ingatkan pada saya," ungkap kiai sepuh itu.

"Kalau Pak Noer mengajak saya untuk mengentaskan kemiskinan, saya tidak setuju sama dia," sergahnya. Alasannya, kalau dalam Islam orang miskin itu harus dirawat, disayangi, dan diberi bagian oleh si kaya. "Kalau orang miskin dientaskan, siapa yang mau kerja? Kalau semua kaya tidak ada yang bekerja," ungkapnya. Mendapatkan penjelasan tersebut Pak Noer dikatakan terlihat berpikir sejenak. "Lalu, dia (Pak Noer, Red) bilang, sama saja," ujar Kiai Alawi lantas tersenyum.

Supaya orang tidak miskin, Pak Noer selalu punya cara. Almarhum adalah orang yang kreatif dan mau mencoba hal baru. "Saya pernah diajak menanam jagung bulih. Kamu tahu jagung itu seperti apa?" tanyanya kepada koran ini.

Jagung bulih itu, terangnya, jagung yang buah jagungnya bisa dimakan, batang pohonnya seperti tebu, dan airnya bisa dibuat bahan gula. Lalu, sisa ampas pohonnya juga bisa dijadikan kertas. "Tidak ada sisanya," tandasnya.

Banyak lagi cerita Kiai Alawi tentag Pak Noer. Di mata dia, Pak Noer adalah orang yang sangat nasionalis dan religius. Dia mau susah payah membela rakyatnya. "Saya melihat sendiri betapa marahnya Pak Noer waktu ada kerusuhan di Sampit (Kalimantan)," ujarnya.

Kiai Alawi juga masih ingat puluhan tahun silam ketika dia diajak bicara Pak Noer tentang bagaimana memudahkan jamaah haji Jawa Timur. "Kalau bukan Pak Noer yang membuka jalan supaya naik haji bisa berangkat dari Bandara Juanda, siapa lagi?" kenangnya. Dulu pemberangkatan jamaah haji Indionesia hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta

Kapan terakhir bertemu Pak Noer? "Saya bertemu Pak Noer terakhir waktu sebelum pemilihan bupati Sampang (2007). Dia minta saya jaga Sampang sambil meningatkan ungkapan lama," tuturnya.

Mengenai persahabatan Pak Noer dengan Alawi, putra ketiga Pak Noer, Prof Moh. Sjaifuddin, membenarkan. Namun, dia tak banyak bercerita mengenai hal tersebut. Dia hanya menyampaikan rasa terima kasihnya pada semua pihak yang telah menghormati dan memberikan penghormatan terakhir hingga almarhum dimakamkan.

Terkait usulan untuk menggunakan nama Raden Panji Mohammad Noer sebagai nama Jembatan Suramadu dan lainnya, dia mengaku sangat bangga. "Namun, tentunya, terserah pada pemerintah dan pihak terkait. Seperti itu tentu tidak bisa kami yang mengusulkan," ujarnya. (bersambung)

Sumber: Jawa Pos, Selasa, 20 April 2010

Prof Dr H Moch. Munir SH, Mantan Pembantu Rektor II Unibraw

GURU Besar Hukum Perdata Unibraw Malang, Prof DR H Moch. Munir SH optimistis, pengembangan kawasan industri baru di Madura akan berjalan lancar. Sebab, lahan yang tersedia masih cukup luas. Sehingga, diharapkan bisa berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Madura, khususnya di Bangkalan.

Pembantu Rektor II Unibraw periode 1998-2007 ini mengatakan, pengaruh jembatan Suramadu terhadap perekonomian Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tidak begitu besar. Sebab, lokasinya relatif jauh dari akses jembatan.

"Pada prinsipnya, investor itu ingin untung. Sehingga, mereka pasti mengutamakan efisiensi dengan menekan biaya produksi," ujar ayah tiga anak kelahiran Sampang 17 Januari 1944 ini.

Lulusan Leiden University Belanda ini menjelaskan, pengembangan kawasan industri baru di Madura pasti dilakukan secara bertahap. "Tidak mungkin langsung ujuk-ujuk dibangun. Pasti melalui studi dan pengkajian secara serius dan komprehensif," jelas putra pasangan (alm) H Basuni - (almh) Hj Rahma ini.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unibraw periode 1982-1988 ini optimistis, Kabupaten Bangkalan bisa menjadi daerah industri baru sebagai penunjang Surabaya. Tapi, semua itu tergantung prospek ke depan. Salah satunya, dukungan dari pemkab dan masyarakat Bangkalan. "Kalau tidak aman dan masyarakatnya tidak mendukung, pasti investor tidak mau menanamkan modalnya di Bangkalan," jelas suami Hj Munziyah ini.

Sebagai orang Madura, Munir sangat berharap muncul kawasan industri baru di Bangkalan. Karena itu, Pemkab Bangkalan harus segera menyusun rencana tata ruang (RTRW) untuk menata kawasan perumahan dan industri baru. Sehingga lebih terarah, tertata, dan tidak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

"Misalnya, lokasi kawasan industri harus jauh dari permukiman penduduk. Sehingga di sekitarnya tidak boleh dibangun perumahan. Begitu juga sebaliknya," terang dosen Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali ini.

Menurut dia, semua investor pasti memilih daerah industri baru yang efisien dan ekonomis. Karena itu, agar tidak menjadi penonton, masyarakat Madura harus berusaha meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan skill-nya. "Keberadaan jembatan Suramadu ini, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Madura," ingat Munir.

Dosen Pasca Sarjana Universitas Mulawarman ini menjelaskan, tiga kabupaten lain di Madura (Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) akan merasakan dampak positif jembatan Suramadu, bila mereka serius mengembangkan potensi masing-masing. Sehingga, investor tertarik menanamkan modalnya.

"Tidak mungkin kawasan perumahan baru dibangun di Sampang, Pamekasan, atau Sumenep. Lokasinya terlalu jauh dan tidak efisien. Kalau kawasan industri mungkin masih bisa. Tapi, tetap tergantung pada potensi apa yang dikembangkan dan akan dijual ke investor," terang dosen Pasca Sarjana Universitas Mataram ini.

Munir menjelaskan, potensi sumber daya alam (SDA) bisa diciptakan dan diperbaharui. Seperti daerah Sampang utara yang dikenal sebagai penghasil mente berkualitas. Pemkab setempat bisa memprakarsai penanaman sejuta pohon mente secara serempak. Atau mengembangkan potensi rumput laut di Sumenep.

"Semua itu tergantung bupatinya. Kalau bupatinya hanya duduk-duduk saja, tidak mungkin bisa maju," ingatnya.

Munir mengusulkan, agar pengelolaan potensi daerah di Madura diserahkan kepada pihak swasta. Khususnya potensi pariwisata. Sebab, kalau ditangani dan dikelola pemerintah, hasilnya tidak maksimal. Sebab, mereka tidak memiliki kompetensi, keahlian, dan cenderung tidak tertib (tidak profesional).

"Di Jepang saja, yang mengelola transportasi kereta api adalah pihak swasta. Bukan pemerintah," terang dosen Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya ini. (taufiq rizqon/edi kurniadi)

BIODATA

Nama: Prof DR H Moch. Munir SH
Tempat Lahir: Kabupaten Sampang
Tanggal Lahir: 17 Januari 1944
Jabatan: Guru Besar Hukum Perdata Unibraw Malang
Orang Tua: (alm) H Basuni - (almh) Hj Rahma
Istri: Hj Munziyah

Anak:
Ir Farid Ibrahim
Zuraida Kumala SE
dr Harun Al-Rasyid MPH

Pendidikan:
SR Labuhan I Sreseh
SMPN 1 Sampang
SMAN 1 Pamekasan
S1 Fakultas Hukum Unibraw Malang
Leiden University Belanda
S3 Fakultas Hukum Unair Surabaya

Jabatan:
Pembantu Rektor II Unibraw Malang 1998-2007
Dekan Fakultas Hukum Unibraw Malang 1982-1988
Dosen Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali
Dosen Pasca Sarjana Universitas Mataram
Dosen Pasca Sarjana Universitas Bengkulu
Dosen Pasca Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda
Dosen Pasca Sarjana Universitas Palangkaraya.

Sumber: Jawa Pos

K H Moch Kholil Bangkalan

K H Moch Kholil adalah guru utama yang men­cetak banyak ulama besar di Jawa Timur. Sam­pai sekarang, meski sudah meninggal, ba­nyak ulama yang mengaku belajar secara gaib dengan Mbah Kholil. Banyak cara dilakukan untuk belajar kitab secara gaib dari ulama ter­sohor ini. Salah satunya dengan berziarah ser­ta bermalam di makam beliau. Seperti pernah dikisahkan KH. Anwar Siradj, pengasuh PP. Nurul Dholam Bangil Pasuruan. Saat mempelajari kitab Alfiyah, beliau menga­lami kesulitan. Padahal kitab yang berupa gramatika Bahasa Arab tersebut, merupakan kunci untuk mendalami kitab-kitab lain.

Kiai Anwar sudah mencoba berguru kepada kiai-kiai besar di hampir semua penjuru Jawa Timur. Tapi hasilnya nihil. Suatu ketika, se­perti dikisahkan ustadz Muhammad Salim (santri Nurul Dholam), Kiai Anwar dapat pe­tunjuk, agar mempelajari kitab alfiyah di ma­kam Mbah Kholil. Petunjuk gaib itu pun dilaksanakan. Selama sebulan penuh Kiai Anwar ziarah di makam, Mbah Kholil Bangkalan. Di makam itu dia mem­pelajari kitab alfiyah. "Akhimya Kiai Anwar bisa menghafal Alfiyah," jelas Ustadz Salim.

Banyak ulama generasi sekarang yang meski tidak pernah ketemu fisik dan bahkan lahirnya jauh sesudah Mbah Kholil meninggal, me­ngakui kalau perintis dakwah di Pulau Madura ini adalah guru mereka. Bukan guru secara fisik, melainkan pembimbing Mbah Kholil sempat menimba Ilmu di Mekah selama belasan tahun. Satu angkatan dengan KH. Hasyim Asy'ari. Selevel di bawahnya, ada KH. Wahab Chasbullah dan KH. Muhammad Dahlan. Ada tradisi di antara kyai sepuh zaman dulu, meski hanya memberi nasihat satu kalimat, tetap dianggap sebagai guru. Demikian juga yang terjadi di antara 4 ulama besar itu. Me­reka saling berbagi ilmu pengetahuan, sehing­ga satu sama lain, saling memanggilnya se­bagai tuan guru.

Menurut KH. Muhammad Ghozi Wahib, Mbah Khohil paling dituakan dan dikeramatkan di antara para ulama saat itu. Kekeramatan Mbah Kholil, yang sangat terkenal adalah pasukan lebah gaib. "Dalam situasi kritis, beliau bisa mendatang­kan pasukan lebah untuk menyerang musuh. Ini sering beliau perlihatkan semasa perang melawan penjajah. Termasuk saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya," katanya.

Kiai Ghozi menambahkan, dalam peristiwa 10 November, Mbah Kholil bersama kiai-kiai besar seperti Bisri Syansuri, Hasyim Asy'ari, Wahab Chasbullah dan Mbah Abas Buntet Cirebon, mengerahkan semua kekuatan gaib­nya untuk melawan tentara Sekutu.

Hizib-hizib yang mereka miliki, dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang ber­senjatakan lengkap dan modem. Sebutir kerikil atau jagung pun, di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak ketinggalan, Mbah Kholil mengacau konsentrasi tentara Sekutu dengan menge­rahkan pasukan lebah gaib piaraannya. Di saat ribuan ekor lebah menyerang, konsen­trasi lawan buyar.

Saat konsentrasi lawan buyar itulah, peju­ang kita gantian menghantam lawan. "Hasilnya terbukti, dengan peralatan seder­hana, kita bisa mengusir tentara lawan yang senjatanta super modern. Tapi sayang, peran ulama yang mengerahkan kekuatan gaibnya itu, tak banyak dipublikasikan," papar Kiai Ghozi, cucu KH Wahab Chasbullah ini.

Kesaktian lain dari Mbah Kholil, adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau me­ngajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. "Tiba-tiba baju dan sarong beliau basah kuyub," cerita Ghozi.

Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung ngloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan Mbah Kholil. Dia mengucapkan terimakasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Kholil.

"Kedatangan nelayan itu membuka tabir, temyata saat memberi pengajian, Mbah Kho­lil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pe­cah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam se­kejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu," papar Ghozi yang kini tinggal di Wedomartani, Ngemplak, Sleman ini.

Sumber: Hamdani Lubis

Mahfud: Untuk Percepat Pembangunan Madura

Perlu Perlakuan Khusus

Madura harus sadar bahwa sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih belum siap melakukan dan menghadapi industrialisasi Madura pasca - Suramadu. Berdasar demografi pendidikan di Bangkalan dalam Angka 2009, masih 50 persen sumber daya manusia (SDM) - nya adalah lulusan sekolah dasar (SD). Madura hanya memiliki sedikit SDM berketerampilan sarjana.

Bagaimana Madura pasca Jembatan Suramadu? Pembangunan tidak akan berjalan baik jika dibiarkan berjalan secara alamiah. Pembangunan Madura harus berjalan dengan rencana. Maka, harus dibangun sistem yang kondusif secara sosial. Mengingat Madura belum memiliki SDM yang belum mampu dan siap, maka diperlukan discriminative action.

Pernyataan ini dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Mahfud M. D. saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Bersama Membangun Madura yang digelar Pemkab Bangkalan kemarin (31/10). Bertempat di Pendapa Raden Pratanu Bangkalan, Mahfud berbicara di hadapan sedikitnya seribu undangan yang hadir. Antara lain, bupati se Madura, perwakilan Pemprov Jatim, BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu), ulama, dan stakeholder lainnya se Madura.

Mahfud mengatakan, discriminative action adalah merupakan salah satu jalan keluar. Paling tidak, kebijakan itu bisa menjadi obat sementara untuk mengejar ketertinggalan masyarakat Madura. "Madura ini perlu kebijakan afirmatif. Kebijakan ini bersifat diskriminasi sementara, tapi dibenarkan sampai keadaan menjadi setara," terangnya.

Menurut dia, kebijakan diskriminatif pernah dilakukan di Amerika Serikat. Yaitu, saat pemerintah Amerika hendak menyetarakan hak penduduknya yang berkulit hitam. "Jadi, di Amerika waktu itu ada keistimewan pada warga kulit hitam untuk disediakan bangku di sekolah - sekolah. Sebab, kalau tidak begitu mereka tidak bisa sekolah," tuturnya.

Hal yang sama juga dilakukan konstitusi Indonesia terhadap hak politik perempuan. "Kita tahu perempuan diberi jatah 30 persen di parlemen. Perempuan itu tidak perlu bertarung. Kalau tidak begitu, perempuan tidak akan dipilih," jelasnya.

Nah, di Madura, perlakuan khusus tersebut bisa dipakai dalam hal SDM. Misalnya, ada posisi pekerjaan yang membutuhkan S1 (sarjana strata 1), untuk sementara posisi itu ditempati oleh SDM Madura lulusan diploma atau lainnya. "Kebijakan seperti bisa dipertahankan terus sampai kondisinya setara. Artinya, kalau sudah banyak lulusan S1 di Madura, maka kebijakan itu berangsur bisa ditiadakan," tegasnya.

Bukan hanya dalam hal SDM. Discriminative action juga diperlukan untuk mendukung pembangunan Madura. Menurut dia, sudah sepatutnya masyarakat Madura bersama dengan pemerintah daerahnya mendesak dengan negosiasi yang berani agar Madura segera bisa dibangun. "Kita ini sudah banyak memberikan kontribusi ke negeri ini. Jadi, tidak berlebihan dan tidak ada salahnya kalau kita menuntut lebih keras," ajaknya.

Pria asli Sampang ini mengungkapkan, implikasi keberadaan Suramadu diakui atau tidak harus memaksa semua pihak di Madura berbuat. Sebab, Suramadu akan memancing selera investasi. "Kalau tidak terpancing, kita yang pancing mereka supaya datang ke Madura. Saya rasa itu diketahui oleh semua bupati di Madura," ujarnya.

Sebelumnya, para bupati Madura telah memberikan sambutan. Berurutan dari tuan rumah Bupati Bangkalan Fuad Amin, Bupati Sampang Noer Tjahja, Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan Asisten Pembangunan Sumenep M. Djasmo yang mewakili Bupati Sumenep M. Ramdlan Siraj.

Fuad mengatakan, mainstream pembangunan Madura harus lebih luas. Pembangunan Madura harus diartikan juga pembangunan Indonesia. "Karena itu, kita harus menegaskan komitmen bagaimana membangun Madura sebagai bagian dari membangun Indonesia. Maka, pemerintah provinsi dan pusat harus ikut bertanggung jawab membangun Madura," tegasnya.

Untuk merealisasikan itu, sambungnya, semua pihak harus ikut bertanggung jawab dengan melakukan sinkronisasi. Sehingga, tidak ada tumpang tindih kewenangan. "Apalagi BPWS sudah siap membangun dengan anggarannya," katanya.

Sedangkan Noer Tjahja sempat mengemukakan kekecewaannya. Sejak menjadi bupati, dia hanya menghadiri seminar dan pembicaraan tentang Madura pasca - Suramadu. "Tapi hasilnya opet: odhi' pettah (hanya pembicaraan, Red). Mudah - mudahan yang sekarang ini tidak, karena saya melihat semua bupati bisa berkumpul," tuturnya.

Menurut dia, hingga saat ini Suramadu masih berfungsi sebatas jembatan penyeberangan. Dia berharap Pemprov Jawa Timur mulai memperlihatkan fakta dukungannya di APBD 2010 untuk pembangunan Madura.

Karena itu, dia mengajak para bupati Madura merapatkan barisan. Sebab, Madura tidak bisa dibangun secara parsial (terpisah) seperti yang dikhawatirkannya. "Saya berani bertaruh, misalnya bidang pendidikan, kita rumuskan konsep bersama. Saya yakin, apa pun akan turun ke Madura untuk merelaisasikannya," tandasnya.

Giliran Kholilurrahman, dia menyatakan, Madura memang seringkali menjadi bahan pembicaraan dan menjadi perhatian. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan final terkait Madura. "Kita harus selesai membicarakan ini dan segera membuat kesepakatan final. Ini yang perlu dilakukan ke depan," tegasnya.

Mengenai pembangunan Madura, Kholilurrahman menilai konsep Gerbang Kertasusila maupun Germa Kertasusila sama sekali tidak sesuai dengan semangat Madura. "Saya kira sudah saatnya Madura bisa secara mandiri membentuk konsep Madura Raya," ujarnya.

Sebab, jelasnya, ada batas - batas tertentu yang membuat Madura harus dibangun secara terpadu dan khusus. Hal itu dinilai akan lebih efektif dan efisien dibandingkan jika tergabung dengan wilayah lain di luar Madura.

Di akhir, Kholilurrahman mengajak agar lebih serius membangun Madura dengan mengajak empat bupati menemui presiden. "Sebaiknya kita jangan muter - muter di seminar terus. Ayo kita temui presiden agar pembangunan Madura ini segera tercapai," ajaknya.

Terakhir, Djasmo membenarkan segala yang disampaikan bupati sebelumnya. Menurut dia, yang terpenting adalah adanya blue print perencanaan Madura secara terpadu. "Itu harus konsisten dijalankan. Jangan sampai begitu ada perubahan pemimpin pemerintahan hal - hal prinsip akhirnya terbengkalai dan tidak dijalankan," tandasnya. (nra/mat)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 01 November 2009

Pensiun Bukan Berarti Harus Istirahat

Menjalani masa pensiun tidaklah mudah. Bukannya bisa menikmati hidup dengan tenang, pensiun justru bisa membuat stres jika tidak ada persiapan matang.

Wardiman Djojonegoro (75), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1993-1998, pernah stres pada tahun pertamanya setelah pensiun sebagai menteri. Padahal, Wardiman sudah mempersiapkan diri sebelum pensiun.

”Karena banyak membaca buku tentang keadaan di Amerika Serikat dan Eropa, saya mempersiapkan sekadarnya. Tetapi, saat mulai pensiun, ternyata yang saya bayangkan sebelumnya tentang pensiun berbeda,” kata Wardiman.

Persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan tabungan untuk keluarga, memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan menerima masukan untuk menikmati hidup dengan melakukan berbagai hobi, seperti membaca buku dan fitness.

Di awal pensiun, Wardiman memang banyak mengisi waktu dengan menjalankan hobinya, yaitu fitness dan membaca buku. Dia juga bergabung bersama teman-temannya yang hobi golf.

”Tetapi, sesudah empat-lima kali golf jadi bosan karena tidak ada tujuan yang jelas,” kata Wardiman.

Wardiman pun stres. Karena dilampiaskan dengan makan, berat badannya naik 5-6 kilogram dalam setahun dan pernah mencapai 85 kg pada tahun 2001.

Anggota MPR 1992-1997 ini stres karena punya terlalu banyak waktu, tetapi tidak punya program. Dia kehilangan tim yang selama ini membantunya bekerja. Dia juga kehilangan teman-teman dan merasa dilupakan masyarakat.

Dalam kondisi inilah Wardiman mulai berubah. ”Saya mulai mengendalikan stres, misalnya dengan belajar pernapasan, lalu menjaga kondisi tubuh sesuai pesan dokter. Berat badan saya turun 22 kg dalam waktu 22 minggu,” kata Wardiman.

Selain menjaga kondisi fisik, Wardiman mulai menyibukkan diri. Dia belajar tentang komunikasi di lembaga public speaking Toastmasters, menjadi penasihat di Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan berceramah di Universitas Padjadjaran yang menjadi almamaternya.

Tahun 2004, kegiatannya bertambah dengan menjadi Ketua Yayasan Puteri Indonesia. ”Karena senang dengan keindahan, tawaran dari Panitia Puteri Indonesia saya terima,” kata Wardiman yang menilai perempuan itu sebagai keindahan.

Dengan berbagai kesibukan, Wardiman mulai merasakan hidup yang berkualitas. Berdasarkan pengalamannya ini, Wardiman pun tak setuju dengan pendapat bahwa pensiun adalah waktunya untuk istirahat total.

”Jalani saja hidup dengan normal, tidur 7-8 delapan jam sehari dan tetap berkarya,” kata Wardiman, yang juga menekankan betapa pentingnya persiapan mental menjelang pensiun. (Yulia Septhiani/Budi Suwarna)

Sumber: Kompas, Minggu, 25 Oktober 2009

Chandra Hasan Pejuang Pantang Menyerah

Karena keadaan sudak kritis selaku Komandan Resimen 35, Letnan Kolonel Chandra Hassan mengundang Dewan Pertahanan Daerah (DPD) bersidang di Manding.

Dalam rapat tersebut ia mengemukakan bahwa Resimen tidak dapat lagi mempertahankan daerah Madura lebih dari satu bulan, karena kita sudah kehabisan amunisi. Tetapi perlawanan rakyat harus tetap dijalankan supaya Madura tetap dijadikan "Neraka" bagi Belanda.

Tentara dan pejuang-pejuang lainnya supaya tetap berjuan bersama rakyat, pada waktu itu semua pejabat Negara di bawah pimpinan Cakraningrat bersumpah tetap setia kepada pemerintah dan Negara Republik Indonesia.

Setelah Komandan Resimen mempelajari situasi lebih lanjut dan melihat pemusatan batalyon-batalyon Belanda di Pamekasan untuk bergerak di daerah Timur dan Utara maka tepat pada tanggal 14 Nopember 1947 ia memberi order terakhir yang berbubunyi sebagai berikut.

Seluruh Slagorde yang masih bersenjata diperintahkan mundur ke Jawa dengan tempat berkumpul di Kediri caranya dengan mempergunakan kesempatan masing-masing.

Yang tidak bersenjata bergabung dengan rakyat, tetap di tempat menjalankan gerakan bawah tanah, menstimulir pemberontakan terhadap pasukan dan orang-orang Belanda tetap dijalin hubungan dengan pedalaman (Jawa).

Bagi tentara TNI tidak dibenarkan bekerja kepada Tentara Belanda bagaimana pun besar resikonya, hanya anggota inteligens yang boleh menyusup ke kesatuan-kesatuan Belanda.

Kami akan kembali dengan pasukan-pasukan kami ke Madura untuk menghancurkan kolonialisme Belanda. Setelah perintah terahir dikeluarkan maka rakyat memecah diri dan membuat rencana sendiri-sendiri.

Pada umumnya mereka mencari perahu besar kecil untuk menyebarang ke Basuki, atau lewat Tuban menuju ke Kediri, jadi hijrah ke Jawa memang strategi dan taktik Resimen Jokotole oleh karena itu rencana hijrah ini sudah dilaporkan kepada divisi, maka anggora Jokotole yang tiba oleh Divisi ditampung di kesatuan khusus.

Mayor Mangkuadiningrat dan Kapten Mohammad Saleh tinggal di Madura, demikian pula Kapten (CPM) Hafiluddin dan Kapten Mudhar Amin. Setelah Chandra Hasan mengadakan pertemuan dengan Residen, Bupati-bupati, dan beberapa pengawal sipil berangkat ke Ganding (Guluk-guluk) untuk mengambil isterinya di tempat pengungsian dan kemudian berjalan menuju Pasongsongan. Disana ia bertemu dengan Sidik pemimpin dari daerah itu yang tergolong kaya.

Chandra Hassan menanyakan perahunya untuk dipakai ke Tuban dan ia diberi perahu tersebut dengan anak buahnya.

Pada tanggal 11 Nopember 1947 Chandra Hassan meninggalkan Pasongsongan menuju Tuban tetapi setelah sampai di lautan terbuka di kejauhan terlihat sebuah kapal. Para anak buah perahu sama-sama gelisah ketakutan dan kemudian mereka menolak untuk melanjutkan perjalanan, Chandra Hassan tidak memaksa untuk terus akan tetapi ia minta kepada juru mudi perahu agar sekembali ke Pasongsongan tetap merahasiakan perjalanannya.

Setibanya di Pasongsongan Komandan Resimen Jokotole ini terus menelusuri pantai dan naik ke Bukut Bindang yang terletak di antara Pasongsongan dan Sotabar. Setelah beberapa jam ia beristirahat di rumah janda tua itu di atas bukit, sekitar jam 12.00 terdengar beberapa kali tembakan dan teriakan-teriakan adanya serdadu Belanda. Dua orang melompat dari semak-semak dan berkata "Pak Chandra, Sidik digiring Belanda dan pasukan Cakra menuju kemari. Lekas saja menyingkir!!"

Chandra Hassan lekas menarik isterinya sambil berpesan kepada si janda dan orang-orang lainnya yang berada ditempat itu jika ditanya Belanda dimana ia berada supaya dijawab tidak tahu. Kemudian ia melompat ke kandang sapi bersama isterinya yang tiarap di tempat pakan sapi di bawah timbunan rumput-rumput.

Tak lama kemudian datanglah Sidik bersama tentara Belanda dan paasukan Cakra menanyakan Chandra Hassan. Lalu janda tua itu menjawab bahwa ia tidak tahu, ia hanya melihat sore harinya ada rombongan orang-orang menuju ke Barat mungkin ke Waru. Mereka berpendapat bahwa Sidik berbohong dan janda tua itu di tembak mati.

Setelah Belanda dan pasukan Cakra pergi Chandra Hassan yang hanya bersenjatakan pistol saja keluar dari persembunyiannya yang diikuti anak buahnya, ialah Sersan Gani seorang keturunan Cina Swie King dan seorang pembantu.

Mereka menuju Prenduan dengan penuh kesadaran bahaya-bahaya apa yang mereka hadapi. Di Prenduan Chandra Hasan mengirim surat kepada camat R P Moh Nur minta diusahakan perahu untuk menyeberang ke Paiton. Mukammad Nur segera menjawab bahwa perahu sudah siap tersedia dan siap untuk diberangkatkan. Dengan demikian Chandra Hassan berangkat ke Prenduan dengan sebuah jukong perahu kecil penangkap ikan bernama 'Se Gigir' menuju Paiton.

Sekarang perahu 'Se Gigir' disimpan di musium Brawijaya Malang. Dua hari dua malam mereka terapung apung di Selat Madura dengan dibayangi oleh pesawat terbang Belanda yang rupa-rupanya mencari jejak tokoh-tokoh Madura yang sedang meninggalkan pulaunya menuju ke Jawa.

Pada tanggal 25 Nopember 1947 sekitar jam 19.00 sore, mereka tiba di pelabuhan ikan Karanganyar dekat Paiton. Selama tiga hari Chandra Hassan mengadakan orientasi medan/daerah, dan ia bertindak sangat hati-hati hanya mau berhubungan dengan ornag yang dikenal sebagai pemimpin masyarakat.

Di Karanganyar mereka tinggal tiga orang dan ia terus menuju ke Lumajang setelah dua hari perjalanan pada tanggal 1 Desember 1947 mereka sampai di Gading sebuah kota di atas Probolinggo. Disana Chandra Hassan berjumpa dengan Mayor Majid beserta perwira-perwira dan prajurit-prajurit lainnya yang mendahului sampai di tempat itu. Di tengah-tengah tanaman tebu mereka merencanakan gerakan.

Menghindari kontak senjata

Gerakan secara menyebar (dua orang), tujuan markas Divisi Kediri. Setibanya di Kediri melapor kepada panglima Divisi dan menghimpun kembali anggota Jokotole.

Chandra Hassan diterima oleh penghulu Gading untuk tinggal di rumahnya ia mendengar bahwa Wedana Gading adalah Bustamin Nitisasmito, seorang Mosvian dari Sampang, menurut penghulu tersebut ia seorang Republikein yang konsekuen.

Oleh karena itu Chandra Hassan ingin bertemu Bustamin untuk meminta bantuan kendaraan guna dipakai ke Lumajang. Pada waktu itu ia melihat pemuda-pemuda di Pendapa Kawedanan, Bustamin kelihatan menelpon meminta bantuan jeep untuk dipakai ke Lumajang, namun Chandra Hassan mempunyai firasat yang kurang baik terhadap kerumunan orang-orang yang ada di kantor itu.

Firasat kurang baik benar karena setelah pemimpin Resimen Jokotole itu selesai sholat shubuh tiba-tiba di sekitar rumah yang ditempati ada suara orang dan banyak orang-orang berlari-lari dan dua orang tentara KNIL (orang Ambon) menerjang pintu kamar dan sambil mengacungkan karabennya berteriak "Angkat tangan keluar!"

Chandra Hassan yang sedang memakai kopyah haji yang diberi pinjam penghulu terus angkat tangan dan keluar kamar. Di luar ada kurang lebih 1 peleton menjaga orang-orang yang sedang ditawan dan sewaktu tawanan itu yang berjumlah lebih 60 orang disuruh naik truk, lalu ada teriakan dari belakang.

"Itulah pak Chandra Komandan Resimen", ternyata teriakan itu adalah suara bekas sersannya yang bernama Mukbar yang dengan angkuhnya menodongkan senjata pada bekas Komandan Resimennya.

Segera timbullah perkelahian tetapi seorang Kapten Belanda melerainya, dengan terus terang Komandan Resimen Jokotole ini mengakui bahwa ia adalah Overste Chandra Hassan.

Kapten Belanda itu bersikap tegap menghormat kepada seorang Letnan Kolonel yang menjadi tawanannya. Karena Chandra Hassan menolak untuk di interogasi di lapangan oleh seorang Letnan Muskita (orang Ambon) maka ia lalu dibawa ke Surabaya ditangani oleh Kolonel Rietfeld.

Selama tiga hari ia terus menerus diinterogasi oleh staf A Divisi Belanda, Chandra Hassan tetap pendiriannya, bahwa tindakannya logis dan ia tidak akan menyerah bagaimana pun juga. Tawaran-tawaran dari Jendral Baay dan Kolonel Riedfeld kemudian Van der Plas, Komisaris Polisi Sneep yang membujuknya untuk mau menjadi Kolonel Cakra, Komisaris Polisi, atau menjadi Bupati dengan mentah-mentah ditolak oleh Chandra Hassan dan ia mengatakan bahwa ia sudah bersumpah setia dan saksi Tuhan bahwa ia akan setia pada Republik Indonesia.

Sikap keras yang ditunjukan oleh Chandra Hassan menyebabkan ia dibawa ke penjara Sidoarjo dengan diborgol. Dari penjara Sidoarjo kemudin ia dipindah ke Hoofd Bureau polisi dekat Jembatan Merah Surabaya. Selanjutnya Chandra Hassan dipindah lagi ke sel khusus dan dikumpulkan dengan dua orang gila selama 3 bulan.

Pada bulan Pebruari 1948 setelah terjadinya affair Madiun ia diambil dan diperiksa oleh dua orang Auditor Militer Belanda Van der Hoogte. Auditor ini juga menawarkan bantuannya kepada Chandra Hassan kalau ia mau masuk ke dalam pemerintahan negara Madura, sebagai Bupati, dan Komandan Cakra. Tetapi tawaran-tawaran tersebut dengan tegas ditolaknya.

Dalam sel khusus di antara dua orang gila, Chandra Hassan masih sempat menulis surat laporan kepada Bung Karno, Panglima Sudirman, dan Panglima Divisi Sungkono. Pada bulan Maret 1948 jam 03.00 Chandra Hassan diambil dari sel khusus dan dibawa ketempat interogasi di jalan HBS dan ditanyakan tentang surat-surat yang dikirim ke Yokyakarta.

Karena dalam pemeriksaan ini Chandra Hassan tetap mempertahankan pendirian maka ia dibawa kembali ke penjara Kalisosok dan langsung dimasukkan ke kamar gelap di dalam kamar gelap inilah ia mendekam kurang lebih satu setengah tahun. [bersambung]

Sumber: Bangkalan Memory, Minggu, 24 Pebruari 2008

Anak Madura itu Jadi Profesor

Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (25/4), menjadi saksi pengukuhan guru besar baru bidang sosiologi agama. Adalah Syamsul Arifin, 42, dosen yang telah mengabdi selama hampir dua dekade di UMM, meraih gelar terhormat tersebut.

Dikukuhkan menjadi guru besar, diakui Syamsul, tak pernah dibayangkan sebelumnya. Mirip dengan cerita di novel Laskar Pelangi yang fenomenal itu, Syamsul mampu meraih gelar profesor, meski mengawali pendidikannya dari sebuah madrasah kecil di Sampang yang penuh keterbatasan. ”Guru adalah inspirasi terbesar saya, untuk tidak pernah berhenti dan menyerah mencari ilmu, meski dengan segala keterbatasan,” ujar Syamsul dalam sambutannya.

Awalnya Syamsul ragu mengajukan berkas kelayakan guru besarnya ke Mendiknas. Dia merasa belum pantas mengajukah pengukuhan itu. Namun, dengan dukungan UMM, Syamsul akhirnya memberangkatkan juga berkas-berkas tersebut ke Jakarta.

Para undangan yang hadir dalam acara kemarin beberapa kali tak mampu menahan geli mendengar sambutan dosen yang dikenal merakyat ini. Seperti saat dia bercerita, tentang banyaknya rombongan keluarga yang datang langsung dari Madura. ”Pak rektor perlu tahu, ada dua hal yang dianggap sakral oleh orang Madura. Pertama mengantar saudaranya berangkat haji. Yang kedua, mendatangi kerabatnya yang diangkat jadi profesor,” seloroh Syamsul disambut gelak para undangan.

Dalam orasi ilmiahnya kemarin, Syamsul menjabarkan esai miliknya berjudul silang sengkarut agama di ranah sosial. Warga Madura pantas berbangga, karena putra daerahnya tercatat sebagai guru besar termuda yang pernah dimiliki UMM. (k3)

Sumber: Surya, Minggu, 26 April 2009

Almarhum Mohamad Fatah, Mantan Bupati Bangkalan Periode 1998-2003

Sosok Gigih Tiga Dimensi, Tentara, Politikus dan Akademisi

Wafatnya almarhum Fatah menyisakan cerita di antara kolega sejawat dan kerabat dekat yang mengenal sosok yang akrab disapa Fatah ini. Bagaimana Fatah di mata keluarganya?

Sehari sepeninggal Alm Fatah, keluarga masih punya banyak kenangan. Fatah dikenal oleh ibunda tercintanya sebagai anak penyabar dan patuh pada orang tua. Sebagai anak kelima dari 19 bersaudara, mendiang juga dikenal sosok kakak yang baik dan santun.

Semasa hidupnya Fatah mengenyam pendidikan di SD yang dibangun pada zaman Belanda. " Sekarang SD itu jadi kantor KPU Bangkalan," ujar adiknya Muhammad Mudassir. Lulus SD Fatah melanjutkan sekolah di SMP 1 Bangkalan dan SMA 1 Pamekasan. Kemudian dia masuk ke barisan tentara usai menamatkan sekolah SMA.

Fatah menjadi seorang prajurit terbaik di angkatan laut. Dia lalu mendapat kepercayaan untuk menuntut ilmu militer di Belanda selama beberapa tahun. Sepulang dari Belanda, Fatah juga pernah mengemban tugas sebagai atase militer di Korea dan Thailand.

Mendekati masa pensiun, Fatah tertarik masuk dunia politik sebagai calon Bupati Bangkalan periode 1998-2003. Berhasil dalam pencalonan, Fatah berhasil menjadi pemimpin di Bangkalan selama satu periode. Selama kepemimpinannya, Fatah tidak pernah terlibat kasus penyelewengan jabatan apa pun.

"Fatah selalu tahu bedanya masalah keluarga dan jabatannya di pemerintahan," ujar Mudasir. Itu terlihat dari sistem kepemimpinannya yang selalu mengandalkan usaha dan kerja keras dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya.

Dijelaskan Mudasir, pemerintahan Fatah lebih menekankan pembangunan terhadap pedesaan. "Sebenarnya di perkotaan ada juga. Misalnya pembangunan jalan kembar dan GOR (gedung olahraga, Red) Bangkalan. Tapi, memang tidak banyak," ujar Mudasir.

Di akhir karirnya Fatah sempat akan diberi kenang-kenangan berupa mobil. Namun, mobil tersebut ditolaknya dan dihibahkan kepada Pemda. "Mungkin dia berpikir pemda lebih membutuhkan ketersediaan mobil itu," tandasnya.

Sementara itu, Rahmad, salah satu ponakan Fatah, mengenal sebagai pribadi yang tegas dengan pendirian. "Dia merupakan sosok Pakde yang selalu mendidik keluarga tidak gampang menyerah," kenangnya

"Jika ingin mendapatkan sesuatu, harus ditempuh dengan usaha dan kerja keras sendiri," tambah Rahmad, saat menirukan wejangan yang pernah dilontarkan Fatah terhadapnya.

Teman sejawatnya, Abdullah, mengenang Fatah dari sisi yang berbeda. Mantan bupati Bangkalan itu dikenal sebagai pria yang hobi menyantap rajungan. "Dulu saya dan Pak Fatah sering sekali makan rajungan. Kalau sudah babis dagingnya, sisanya untuk dibuat mainan perahu," ujarnya. Terlebih Fatah memang sangat kreatif memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya menjadi berguna.

Ketika menjabat sebagai bupati Bangkalan, pada saat yang bersamaan, Fatah juga merangkap menjadi Rektor Unibang. Sebagai seorang Rektor, Fatah pernah menyumbangkan dedikasinya dengan mengusahakan Unibang menjadi satu-satunya Universitas Negeri yang ada di Madura.

Unibang berubah menjadi UTM (Universitas Trunojoyo Madura), dan akhirnya berganti pula masa pemegang jabatan rektor kepada periode berikutnya. Lepas dari semua jabatannya, Fatah tinggal di kediamannya Jalan Antasari Surabaya bersama istri tercinta dan salah satu putrinya yang masih mengenyam pendidikan kedokteran di Universitas Hang Tuah Surabaya. Hingga akhir hayatnya Fatah tak pernah mengeluh atas sakit yang dideritanya. (BELIA SANDRIANA)

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 02 April 2009

Mohammad Hari, Ketua Prodi S1 Manajemen Universitas Malang

Pemkab Harus Jamin Kepastian dan Kenyamanan Investasi

Untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Madura pasca beroperasinya jembatan Suramadu, pemerintah harus menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan pelaku industri. Tanpa tersedianya sarana yang memadai, masuknya investor ke Madura akan tersendat.

MENURUT Ketua Prodi S1 Manajemen Universitas Malang Mohammad Hari, pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan pelaku industri harus didukung oleh semua elemen masyarakat Madura. Sehingga, para investor yang akan menanamkan modalnya di Madura tidak ragu dan waswas.

"Ketersediaan sarana infrastruktur tersebut, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Kalau akses jalannya belum ada, bagaimana investor bisa tertarik? Ini memang butuh dana besar," jelasnya.

Lulusan Pasca Sarjana UNPAD Bandung ini mengatakan, untuk merangsang masuknya investor ke Madura, pemerintah provinsi maupun kabupaten di Madura harus bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi. Salah satunya, dengan menyiapkan perangkat peraturan daerah (perda) yang tegas dan pasti.

"Respon masyarakat Madura juga harus mendukung. Tidak apatis, apalagi sinis. Sehingga, investor merasa betah menanamkan modalnya di Madura," ujar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malang ini.

Ayah tiga putri kelahiran Sumenep 1 Februari 1962 ini menambahkan, dengan dijadikannya Madura sebagai kawasan industri baru di Jawa Timur, akan berdampak langsung kepada budaya ekonomi masyarakat lokal. Sebab, sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Madura lebih senang berbelanja ke pasar tradisional daripada ke swalayan atau supermarket. Sebab, harganya memang jauh lebih murah.

"Harus diakui, daya beli sebagian besar masyarakat Madura masih rendah. Padahal, daerah industri baru menuntut daya beli masyarakatnya tinggi. Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial di tengan-tengah masyarakat," ingat putra pasangan (alm) Misroen - (almh) Surinti ini.

Hari -panggilan akrabnya, mengingatkan, pemerintah kabupaten di Madura harus menyiapkan program yang matang mengantisipasi masuknya masyarakat pendatang (urban) yang eksodus ke Madura. Sehingga, keberadaan mereka tidak menggeser dan memarginalkan masyarakat asli Madura.

Manurut dia, salah satu langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Madura adalah, memberdayakan masyarakat setempat. Khususnya, pemberdayaan di bidang ekonomi dan pendidikan (skill). Sehingga, mereka siap berkompetisi secara sehat dan terbuka dengan masyarakat urban.

"Tapi, sayangnya, sebagian besar pejabat sekarang jarang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Mereka lebih memikirkan dan mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Akibatnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak pro-rakyat," ungkap suami Sri Sutjihandajani ini. (taufiq rizqon/edi kurniadi)

Sumber: Jawa Pos, 01/04/09

Jusuf Rizal, Anak Buah SBY yang Caleg PAN

PRIA ini memang agak unik. Pada 2004 lalu, dia adalah Direktur Blora Center, satu kelompok relawan SBY-JK. Tapi urusan partai, Jusuf Rizal, SE, lebih memilih Partai Amanat Nasional (PAN). "Sejak 2004 saya sudah menjadi caleg PAN," kata putra Madura, 43 tahun lalu itu.

Pada saat ini Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) -- satu LSM yang mengawasi kinerja aparatur negara -- menjadi caleg DPR-RI partai matahari terbit itu untuk daerah pemilihan Malang, Jawa Timur.

Mengapa pilih Malang? "Di sana, kan, 80 persen penduduknya suku Madura," katanya, kepada kontekaja, di kantor LIRA, Jakarta, belum lama ini.

Di ruang kerja Jusuf dipenuhi atribut kampanye. Ada kalender sampai bola voly. "Ini mau dibawa ke Malang untuk dibagikan ke konstituen," ucapnya.

Jusuf telah membuat sebuah posko di Kota Malang. Di sana para relawan JR, demikian dia disapa, menjaga posko tersebut. Hampir setiap hari posko selalu sibuk. Para relawan mendata dukungan dan membuat agenda kampanye untuk JR. Setiap hari Jumat JR ke Malang. Biasanya, dia baru balik ke Jakarta Senin.

Tapi, saat ditemui, JR baru saja pulang dari Palembang. "Meresmikan perwakilan LIRA di sana," katanya. Jadi JR memang benar-benar sibuk, selain mengurus kampanye, ia juga masih menggarap LSM-nya. Kini LIRA tercatat memiliki perwakilan di 25 provinsi di Indonesia dan seratusan perwakilan di kabupaten. Jadi wajar saja, hampir setiap pekan, JR keliling Indonesia.

Kenapa tak membuat partai saja? "Nggak lah. Partai sudah banyak," katanya. "Lagi pula pengurus LIRA itu banyak juga dari partai. Ratusan anggota LIRA kini menjadi caleg di berbagai parpol," katanya terkekeh.

Jusuf optimistis mampu memenangkan pemilu mendatang. Caleg nomor urut 4 ini diuntungkan dengan sistem suara terbanyak.

Lalu bagaimana dengan Pilpres mendatang? "Saya akan bangun lagi basis yang telah ada dalam Blora Center. Pengurus LIRA juga akan kami rekrut dalam relawan SBY. Saya masih yakin, SBY tetap diingini masyaraat. Jadi tetap mendukung SBY," katanya.

Sumber: kontekaja

Hj Dr (HC) Joos Siti Aisjah, Ketua Pusat Koperasi Wanita Jatim

Masyarakat Madura Harus Berdayakan Dirinya Sendiri

Tak lama lagi, Madura dan Jabha Temor - istilah orang Madura menyebut Pulau Jawa- akan terhubung melalui Jembatan Suramadu. Sesuai rencana, sekitar bulan April mendatang akan mulai dioperasikan. Skenario besar juga sudah disiapkan Pemprov Jatim, terkait selesainya pembangunan megaproyek Jembatan Suramadu (JS).

SISI Surabaya yang berlokasi di kawasan Tambak Wedi telah disiapkan lahan seluas 300 hektare. Konsep dasarnya, kawasan ini akan diarahkan menjadi daerah wisata dan area perkantoran. Beragam fasilitas dirancang bakal dibangun di lokasi tersebut.

"Untuk pariwisata, kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya rencananya bakal dirancang menjadi kawasan fairground. Bangunannya, meliputi ruang pameran, shopping mall, taman bermain anak, concert hall, dan convention hall. Sedangkan untuk sisi Madura, rencananya akan dipusatkan di kawasan Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Sukolilo, Bangkalan," ungkap Ketua Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Hj Dr (HC) Joos Siti Aisjah.

Di kawasan Desa Sukolilo Barat ini, akan dibangun daerah wisata dengan konsep yang bernuansa budaya masyarakat setempat. Misalnya, dibangun lapangan karapan sapi, serta pusat kerajinan dan hasil bumi khas Madura. "Tapi, fokus utamanya adalah pengembangan perumahan dan kawasan industri," terang peraih Bintang Jasa Pratama 2008 (Bidang Koperasi) dari pemerintah RI ini.

Menurut Joos Lutfi - panggilan akrabnya - sebagian kawasan perumahan akan di disain dengan konsep rumah sederhana dan harga terjangkau. Rencananya, rumah tersebut dialokasikan untuk para PNS, warga sipil, dan anggota TNI/Polri. Sedangkan areal kawasan industri, akan di disain seperti SIER atau PIER.

"Dengan pembangunan dua kawasan itu, Pemprov Jatim berharap kepadatan penduduk dan industri di Surabaya perlahan-lahan bisa dialirkan ke Madura," jelas putri tunggal pasangan (alm) Banoe Roesma Kartasasmita - (almh) Koesbadiyah ini.

Peraih Doctor Honoris Causa dari Kennedy Western University Amerika Serikat ini mengatakan, JS tidak hanya sekadar sarana transportasi dari Surabaya ke Madura. Tapi, lebih dari itu, juga menanggung beban sebagai sarana untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Madura.

Karena itu, ibu dua anak ini mengingatkan agar masyarakat Madura segera menyiapkan diri untuk menyongsong perubahan pasca beroperasinya JS. Sehingga, jangan sampai mereka menjadi penonton atas sebuah perubahan besar di tanah kelahirannya sendiri.

Tokoh Penggerak Koperasi 2002 ini berharap, manfaat Jembatan Suramadu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Madura. Jangan hanya masyarakat Bangkalan saja yang diuntungkan, tapi masyarakat kabupaten lain di Madura harus didongkrak kualitas hidupnya. "Tapi, semua itu akan menjadi harapan kosong, manakala masyarakat Madura sendiri tidak bergerak untuk memberdayakan dirinya," ingat istri (alm) Drs HM. Mochtar Lutfi yang pernah dinobatkan sebagai Moslem Women Award 2005 ini.

Dia menilai, selama ini gerakan pemberdayaan itu baru dilakukan bila ada proyek bantuan. Mau berupaya bila ada bantuan modal. Mau meningkatkan kualitas SDM-nya, bila ada pelatihan gratis. Celakanya lagi, kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjalankan proyek dengan mengatasnamakan pemberdayaan.

Sementara yang terjadi, lanjut Joos Lutfi, hanyalah sekadar menjalankan tugas untuk mendapatkan untung dari proyek tersebut. Sedangkan masyarakat yang dijadikan sasaran pemberdayaan, justru semakin tidak berdaya. Malah, semakin menyuburkan mental peminta-minta.

Menurut dia, tujuan utama pemberdayaan adalah bagaimana memunculkan potensi dan mengoptimalkan pemanfaatannya. "Kalau ingin berdaya, sebetulnya kekuatan itu datang dari diri sendiri. Semua proyek bantuan itu hanyalah bersifat stimulan. Kalaupun tidak bisa memulai secara sendiri, maka yang terbaik adalah melakukan secara bersama-sama," jelasnya.

Khusus untuk model program pemberdayaan perempuan, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati) sudah lama mempraktikkan sistem tanggung renteng. Misinya adalah mengkaji dan mengembangkan, serta melatih kelompok masyarakat yang berminat menerapkan sistem ini.

"Sistem tanggung renteng ini, telah diterapkan oleh lebih dari 45 koperasi wanita di Jawa Timur dan 200 koperasi wanita di provinsi lain yang tergabung dalam Induk Koperasi Wanita (Inkowan)," terang ketua IV Bidang Pengembangan Usaha Dekopinwil Jatim ini.

Sejumlah instansi pemerintah, seperti Kementrian Negara Koperasi dan UKM memang mendukung pengembangan sistem ini. BKKBN, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Pertanian juga tertarik menggunakan tanggung renteng sebagai pendekatan memberdayakan masyarakat.

Hingga kini, tanggung renteng masih diterapkan sebagai sistem pengelolaan usaha simpan pinjam di kalangan koperasi wanita, khususnya anggota Puskowanjati. Namun, bukan tidak mungkin sistem ini dikembangkan dan diterapkan sebagai sistem pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Dengan sistem ini, para perempuan akan lebih berani mengemukakan pendapatnya, rasional dalam mengambil keputusan, dan berani bertanggung jawab atas segala konsekwensi keputusannya. Sistem ini sangat cocok bila dikembangkan sebagai sistem jaringan sosial dan ekonomi.

"Hal seperti inilah yang dibutuhkan sebagai upaya pengembangan masyarakat Madura, untuk menyongsong berbagai peluang setelah Jembatan Suramadu beroperasi," ungkap Joos Lutfi.

Menurut dia, masyarakat etnis Madura sangat dikenal kiprahnya di bidang ekonomi. Mereka dikenal sangat ulet dalam mencari nafkah, hingga ke luar Madura. Di Surabaya misalnya, hampir semua pasar selalu ada orang Madura. Bahkan, tidak sedikit pasar di Surabaya yang pedagangnya didominasi orang Madura.

"Ini potensi besar. Sekarang tinggal bagaimana mengelolanya, dan sistem apa yang digunakan. Menurut saya, sistem tanggung renteng adalah salah satu pilihannya," ujarnya optimistis. (TAUFIQ RIZQON)

Sumber: Jawa Pos, 19/02/09

Drs Kadarisman Hidayat MSi, Dosen Pasca Sarjana

Pasca Suramadu, Potensi Kepulauan Harus Dikembangkan

Kehadiran Jembatan Suramadu sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat Madura. Sebab, bila dikelola secara baik dan benar, keberadaan jembatan tersebut bisa memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat Madura. Salah satu dampak positifnya, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi empat kabupaten di Madura.

DOSEN Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Unibraw Malang Drs Kadarisman Hidayat MSi mengatakan, salah satu dampak negatif yang akan dihadapi masyarakat Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu adalah terjadinya pergerakan budaya masyarakat migran.

"Tapi, tidak semua budaya masyarakat migran itu jelek. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah dan memilih dengan mengambil sisi positifnya. Seperti, menyontoh budaya kerja mereka yang biasanya sangat tinggi," ingat mahasiswa Program Doktor Pasca Sarjana FIA Unibraw ini.

Ayah satu anak kelahiran Sumenep 15 Mei 1960 ini mengakui, secara umum sumber daya manusia (SDM) masyarakat Madura masih belum siap menghadapi industrialisasi. Namun, masih ada waktu untuk mempersiapkan SDM tersebut menyongsong beroperasinya Jembatan Suramadu.

Menurut dia, kesiapan SDM maupun perkembangan budaya akan mengalami perubahan dengan sendirinya mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman. Apalagi, dengan dibangunnya Jembatan Suramadu, mutu dan kualitas pendidikan dituntut semakin maju. Kondisi ini, akan berjalan seiring dengan perkembangan industrialisasi.

"Saya termasuk orang yang sangat optimistis, SDM masyarakat Madura pasti mampu menghadapi tantangan zaman dan industrialisasi," jelas putra pasangan (alm) Samioedin - (almh) Suma'diyah ini.

Sebagai salah seorang putra terbaik asal Sumenep, Kadarisman memiliki harapan besar terhadap potensi sumber daya alam (SDA) kepulauan yang sangat luar biasa. Sebab, bila potensi tersebut dikelola dan dikembangkan secara serius, bisa memercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumenep.

Kadarisman menjelaskan, selain kaya akan potensi minyak dan gas (migas), hampir semua daerah kepulauan memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Potensi perikanannya juga sangat melimpah. "Potensi alam ini, sangat menjanjikan dan belum tergarap sama sekali," ungkap suami Eni Sulistyorini ini.

Dengan potensi yang dimiliki, lanjut dia, Kabupaten Sumenep sangat cocok dikembangkan menjadi daerah wisata di Madura. Daerah paling timur di Madura ini, juga cocok dijadikan pusat sentra kerajinan dan daerah pengembangan budidaya perikanan.

"Untuk mencapai semua obsesi itu, Pemkab Sumenep harus melibatkan semua unsur masyarakat dan perguruan tinggi. Terutama, harus memberdayakan potensi masyarakat lokal," ingat Kadarisman. (taufiq rizqon/ed)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 14 Februari 2009

PKPB, Parpolnya Pak Harto

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO / Kompas Images R Hartono

Berangkat dari perintah, Partai Karya Peduli Bangsa terbentuk. Adalah Menteri Dalam Negeri Kabinet Pembangunan VII, yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada masa Orde Baru, Jenderal (Purn) R Hartono, suatu hari pada tahun 1998 menghadap mantan Presiden Soeharto.

Waktu itu Pak Harto masih sehat. Saya juga sedang ada peluang maju mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua Umum Golongan Karya (Golkar). Saya lapor minta restu. Secara mengejutkan, Beliau bilang, ’Tidak usah, Golkar hancur’. Sulit bagi saya ketika itu membayangkan bagaimana bisa Golkar hancur?” ujar Hartono di Jakarta, Kamis (5/2).

Alih-alih memberi restu, Soeharto malah memerintahkan Hartono membuat partai politik baru. Tugas itu tidaklah sulit, walau memakan waktu hampir empat tahun. Dari sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sudah ada, Peduli Bangsa, Hartono mengubah statusnya menjadi Partai Peduli Bangsa (PPB).

Saat nama PPB ”disetorkan”, Soeharto meminta Hartono menyisipkan kata ”Karya” sebagai pengingat kepada Golkar, yang sukses melanggengkan kekuasaan Orde Baru selama lebih dari tiga dekade. Disepakatilah kemudian nama Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

PKPB masih diidentikkan dengan Orde Baru, spesifik mantan Presiden Soeharto ...

Ya, memang asal-muasalnya dari Pak Harto, baik yang memerintahkan (membuat) dan yang menamainya. Secara resmi PKPB berdiri 9 September 2002. Dua tahun kemudian kami pastikan ikut pemilu, setelah sebelumnya saya melapor terlebih dahulu ke Pak Harto.

Pada saat pertama bilang Golkar hancur, saya sangat terkejut. Mungkin Beliau sudah memprediksinya, apalagi dalam kurun waktu itu Pak Harto sudah merasakan bagaimana sikap Golkar saat Akbar Tandjung menjadi Ketua Umum, tampak dan terasa sekali ada upaya membuang Pak Harto.

Lantas bagaimana PKPB melihat hasil 10 tahun reformasi?

Dalam agama yang saya anut, reformasi adalah hal yang tidak diperlukan, jika yang dimaksud adalah bagaimana menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Dalam agama, ketentuan seperti itu sudah ada. Tidak perlu ada reformasi.

Sampai sekarang, sejak Pak Harto tidak lagi memimpin, saya tidak pernah tahu apa yang diubah dan apa yang sudah diperbaiki. Saya bahkan tidak mengerti apa sebetulnya yang dahulu diinginkan oleh para pencetus gerakan reformasi itu. Apa sekadar mau ganti pemimpin? Mengubah semua peraturan? Akhirnya coba lihat, apa jadinya sekarang? Sekarang rakyat bilang, mereka semakin bingung. Berbicara soal perbaikan, jelas hal itu merupakan keharusan.

Sekarang apa yang PKPB tawarkan?

Kami tawarkan untuk mengembalikan berbagai bentuk kesejahteraan, kemudahan, serta kelebihan apa pun yang dahulu pada masa pemerintahan Pak Harto telah rakyat rasakan. Stabilitas dan kesejahteraan. Itu sesuai perintah Pak Harto kepada saya saat mendirikan PKPB.

Semua itu sudah sering kami sampaikan langsung ke rakyat, PKPB adalah parpol Pak Harto dan kami ingin memberikan apa yang telah dan pernah dinikmati sebelumnya. Dalam sejumlah pendekatan, rakyat masih banyak menginginkan keadaan kembali seperti masa lalu, saat Pak Harto masih memimpin.

Kalau memang kami diberi peluang, PKPB akan meneruskan seluruh kebijakan dan konsep Pak Harto agar keberhasilan yang dicapai pada masa lalu bisa diwujudkan kembali. Namun, bukan hanya konsep Pak Harto, melainkan juga pemikiran mantan Presiden Soekarno. Keduanya menjadi dasar dan kekuatan PKPB dalam menentukan kebijakan serta kerjanya pada masa mendatang. Jika Bung Karno menyatukan Indonesia, Pak Harto berjasa mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh.

Apa target PKPB?

Kalau dalam Pemilu 2004, kami berhasil memperoleh suara sekitar 2,5 juta orang atau setara dengan dua kursi di DPR pusat. Sebetulnya kami yakin bisa lebih dari dua kursi, tetapi karena kami tidak terlalu mengerti bagaimana hitung-hitungannya, ya sudahlah biar saja.

Untuk Pemilu 2009, kami targetkan lebih kurang sama dengan perolehan lalu. Kalau bisa lebih, ya lebih sedikit enggak apa-apa. Memang tidak mudah. Apalagi banyak orang baru di PKPB, termasuk yang juga baru dalam hal berpolitik.

Mereka masih belum paham harus bagaimana, sementara mereka harus bisa masuk dan diterima masyarakat. Sekarang kami terapkan taktik run deep run silent. Artinya, kami masuk sedalam mungkin ke lapisan masyarakat terbawah dan mendengarkan aspirasi mereka.

Sementara taktik run silent, berarti melakukan semua itu tidak dengan beramai-ramai atau ribut-ribut, apalagi dengan berhura-hura. Tidak perlu pasang iklan. Orang gampang lupa, sekarang lihat iklan besok lupa. Bukannya kami tidak punya uang untuk itu, ya.

PKPB pernah mencalonkan Mbak Tutut (Siti Hardiyanti Hastuti Indra Rukmana, putri Soeharto), sebagai presiden. Bagaimana sekarang?

Tidak. Mbak Tutut anggota biasa di PKPB. Untuk jadi presiden, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat. Dia harus punya kemampuan dalam lingkup nasional dan internasional. Kalau salah satu kecakapan tak punya, ya susah.

Bagaimana PKPB melihat calon-calon presiden sekarang?

Saya lihat kok yang muncul ya buanyak sekali seperti itu, ha-ha-ha. Tetapi, buat saya, sampai sekarang tidak ada satu pun dari mereka punya kelebihan dan lebih baik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baik dari sisi kemampuan atau kenegarawanannya.

Saya paham karena sebagai mantan atasannya di TNI Angkatan Darat, saya mengikuti perkembangan karier Presiden Yudhoyono, mulai dari saat menjadi Panglima Kodam II/ Sriwijaya. Ia punya kemampuan. Tidak semua tentara punya kesempatan melewati jenjang sampai puncak.

Apa PKPB akan ikut mendukung Presiden Yudhoyono?

Ya, lihat nanti seusai pemilu legislatif, dan itu pun harus dibicarakan dan dirapatkan dulu di dalam. Tetapi, kalau kami mampu mendapat perolehan suara sebanyak 20 persen, yo nggolek dhewe (ya, cari sendiri) saja capresnya.

Namun, sampai sekarang belum ada yang berani mendekati kami.

Sumber: Kompas, Sabtu, 7 Februari 2009

Baca juga:
Sebuah Janji Hadirkan Kembali Masa Lalu

Prof Dr HA. Syukur Ghazali MPd, Dosen Pasca Sarjana UN Malang

Jangan sampai Terjadi Akulturasi Budaya Madura

Terbukanya akses informasi, budaya, ekonomi, dan perdagangan bebas pasca beroperasinya Jembatan Suramadu akan menimbulkan implikasi luas bagi masyarakat Madura. Salah satunya, akan terjadi kontak langsung antara budaya lokal Madura dengan budaya luar yang dibawa para migran.

GURU BESAR Bidang Pengajaran Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang Prof Dr HA. Syukur Ghazali MPd sangat khawatir, beroperasinya Jembatan Suramadu menimbulkan kooptasi budaya. Dimana budaya yang kuat mencaplok budaya yang lemah. Sehingga, sedikit demi sedikit, budaya asli Madura tergerus oleh budaya metropolitan yang orientasinya ekonomi kapitalis.

"Yang perlu dijaga, jangan sampai terjadi akulturasi di tengah-tengah budaya Madura. Sebab, ditinjau dari ilmu antropologi, budaya yang kuat akan mencaplok budaya yang lemah. Budaya metropolitan juga sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai agama dan moral yang sudah lama mengakar di tengah-tengah masyarakat Madura," ingat dosen Pasca Sarjana Unisma Malang ini.

Menurut guru besar kelahiran Pamekasan 22 Desember 1950 ini, beroperasinya Jembatan Suramadu akan membuka akses informasi dan teknologi masuk ke Madura. Mobilitas orang-orang migran dan arus perdagangan bebas tidak mungkin terelakkan. Termasuk penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi.

Karena itu, lanjut putra pasangan (alm) H Achmad Ghazali - (almh) Hj Kusniyah ini, pemkab yang ada di Madura harus mengintensifkan penggunaan Bahasa Ibu atau Bahasa Madura mulai dari pendidikan prasekolah sampai tingkat SMA. Sehingga, keberadaan Bahasa Madura tidak pudar ditelan zaman.

Untuk membentengi nilai-nilai agama dan moral masyarakat Madura, Syukur -panggilan akrabnya- mengimbau kepada pemerintah agar memberdayakan pondok pesantren (ponpes) dan madrasah. "Sampai saat ini, perhatian pemkab di Madura terhadap keberadaan ponpes dan madrasah masih setengah hati. Kedua lembaga ini belum dianggap sebagai aset yang sangat berharga. Padahal, fungsinya sangat besar dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral dan agama," jelas suami DR Hj Yuni Pratiwi MPd ini.

Mantan Sekretaris Pembantu Rektor III IKIP Malang ini mengatakan, bila akses ekonomi benar-benar dibuka secara bebas tanpa ada regulasi perundangan-undangan (perda) yang mengatur, maka perekonomian masyarakat Madura bakal hancur ditelan para pemilik modal besar.

"Apalagi, pendidikan masyarakat Madura pada umumnya adalah pendidikan umum. Bukan pendidikan berlatar belakang skill, yang menelorkan para tenaga kerja trampil yang berorientasi gaji besar," ungkap mantan kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Evaluasi IKIP Malang ini.

Karena itu, menurut Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malang ini, bila pemkab di Madura memiliki anggaran cukup, sudah saatnya memperbanyak mendirikan sekolah fokasional yang berorientasi pada skill. Seperti sekolah politeknik, poli pertanian, poli perikanan, dan poli kesehatan.

"Terus terang saja, saya benar-benar sangat khawatir melihat nasib masyarakat Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu. Apalagi, pemkab maupun lembaga legislatif yang ada di Madura terkesan adem-ayem dan tenang-tenang saja. Tidak ada persiapan dan program khusus yang tampak ke permukaan. Padahal, dampaknya sangat luar biasa," terangnya.

Khusus kepada para wakil rakyat, Syukur mengimbau agar segera memikirkan dan menyusun langkah-langkah perencanaan tentang regulasi (perda) menghadapi beroperasinya Jembatan Suramadu. "Kalau tidak ada perda yang memproteksi, jangan berharap kita mampu melewati tantangan industrialisasi dan modernisasi. Bisa-bisa masyarakat Madura menjadi tamu di negeri sendiri," ingat ayah dua putra ini.

Menurut dia, dalam merumuskan dan menyusun program harus didukung hasil penelitian dan data yang valid. Sebab, bangsa ini sangat lemah kalau bicara soal data. "Ini harus benar-benar dipikirkan secara serius. Tapi, apakah para wakil rakyat di Madura memiliki kekuatan dan kemampuan memprediksi kondisi di lapangan," tanya Syukur.

Sebagai satu-satunya universitas negeri yang ada di Madura, Syukur mempunyai harapan besar kepada Universitas Negeri Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan untuk menghidupkan kembali budaya riset. Yaitu, proaktif meneliti kebutuhan-kebutuhan esensial masyarakat Madura. "Dulu, langkah awalnya sudah bagus. Melalui prakarsa Profesor Iksan, Unijoyo pernah melakukan penelitian pengembangan tanah kering. Tapi, sekarang, budaya riset itu tidak kelihatan lagi," katanya.

Syukur menceritakan, dulu saat dirinya masih kecil, Kecamatan Kadur dan Larangan, Pamekasan, menjadi sentra budidaya tanaman Jeruk. Sedangkan Kecamatan Baruh dan Pegantenan, Pamekasan, menjadi sentra budidaya tanaman Durian dan Coklat. "Tapi, sekarang, semua potensi itu mulai punah. Lalu, mana tanggung jawab akademis Fakultas Pertanian Unijoyo dan Dinas Pertanian Pemkab Pamekasan," tanyanya kecewa.

Karena itu, lanjut dia, bila semua pihak yang berkompenten acuh tak acuk dan tidak serius memikirkan potensi pertanian masyarakat Madura, sumber daya alam tersebut akan hilang tergerus arus industrialisasi dan modernisasi. (taufiq rizqon/ed)

BIODATA

Nama: Prof DR HA Syukur Ghazali MPd
Tempat/tanggal Lahir: Pamekasan, 22 Desember 1950
Jabatan: Guru Besar/Dosen Pasca Sarjana UN Malang
Orang Tua: (alm) H Achmad Ghazali - (almh) Hj Kusniyah
Istri: DR Hj Yuni Pratiwi MPd
Anak :
Akhmad Dafik Ramadhani
Akhmad Farkhan Azmi

Pendidikan:
SR Negeri Bunder 2 Pademawu, Pamekasan
SMPN 1 Pamekasan
SMAN 1 Pamekasan
Sarjana Muda IKIP Malang
S1 IKIP Malang
S2 IKIP Malang
Program Doktor Pasca Sarjana IKIP Malang

Pengalaman Kerja:
Sekretaris PR III IKIP Malang
Dosen Pasca Sarjana Unisma
Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Evaluasi IKIP Malang
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malang.

Sumber: Jawa Pos, Kamis, 05 Februari 2009

Dra Hj Dakwatul Chairah MAg, Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel

Reformasi Kurikulum Pendidikan Ponpes Sebuah Keharusan

Mengantisipasi masuknya budaya modernisasi dan industrialisasi pasca beroperasinya Jembatan Suramadu, reformasi kurikulum pendidikan di pondok pesantren (ponpes) menjadi sebuah keharusan. Muatan-muatan kurikulumnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Sehingga, para lulusannya siap pakai dan bisa mengikuti tantangan zaman.

SAAT ini, hampir sebagian besar ponpes di Madura belum mau menerima dan merespons sepenuhnya kurikulum dari pemerintah. Mereka masih tetap mempertahankan kurikulum tradisional yang mempunyai banyak kelemahan. Akibatnya, banyak ponpes di Madura kurang berkembang. Para lulusannya, tidak siap pakai dan tidak bisa mengikuti tantangan zaman.

"Padahal, kurikulum yang ditawarkan pemerintah itu tidak bermaksud menghilangkan pelajaran kitab kuning. Apalagi, pelajaran tersebut merupakan ciri khas ponpes yang harus tetap dipertahankan," ujar Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Dra Hj Dakwatul Chairah MAg.

Karena itu, lanjut Dakwah - panggilan akrabnya, reformasi kurikulum pendidikan ponpes harus dimulai dari sekarang. Sehingga, saat industrialisasi masuk Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu, masyarakat pesantren tidak termarginalkan dan tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Menurut mahasiswi program doktor Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini, untuk memercepat reformasi kurikulum pendidikan ponpes, pemerintah kabupaten di Madura harus melibatkan semua pihak. Terutama, ormas kewanitaan seperti Fatayat dan Muslimat NU, PKK, dharma wanita, serta NA dan Aisyiah.

"Ormas perempuan sangat strategis dan potensial bila dilibatkan untuk menyosialisasikan kesadaran pentingnya pendidikan. Sebab, pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang," ingat anggota Litbang Muslimat NU Jawa Timur ini.

Karena itu, dia mengimbau pemerintah segera menyejajarkan lulusan pesantren dengan lulusan sekolah umum. Menyejajarkan tidak berarti menghilangkan kurikulum pesantren. Tapi, dengan menggabungkan kedua kurikulum tersebut. Sehingga, penguasaan pendidikan nilai (agama) dan moralitas yang diajarkan di pesantren, tetap tidak ditanggalkan.

"Sekarang ini, kelemahan sekolah-sekolah umum kurang memperhatikan pendidikan nilai. Para siswanya hanya dicekoki ilmu pengetahuan saja. Akibatnya, banyak profesor, gubernur, dan bupati yang dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan sistem pendidikan kita gagal menanamkan nilai dan moralitas," ingat ibu lima anak ini.

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian desertasi Abd. Halim Subahar, mahasiswa program doktor Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, penyiapan kompetensi ponpes di Madura harus dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta harus selalu di upgrade.

Dalam desertasinya yang diberi judul: Studi tentang Proses Transformasi Kepemimpinan Ponpes di Madura, Halim Subahar meneliti beberapa ponpes besar di Madura. Hasilnya, ponpes tersebut sudah memasukkan kurikulum dari pemerintah. Di antaranya, Ponpes An-Nuqoyyah Guluk-Guluk dan Al-Amin Prenduan, Sumenep; Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan; Ponpes At-Tharoqi Sampang; serta Ponpes KH Moh. Kholil, Bangkalan.

"Dari beberapa ponpes itu, Ponpes Al-Amin dinilai paling maju, lengkap, dan modern dalam menerapkan kurikulum pendidikannya. Sedangkan ponpes yang masih kuat memegang kurikulum tradisional, adalah Ponpes At-Tharoqi Sampang," ungkap putri pasangan (alm) KH Baidhowi Nabrawi - (almh) Nyai Hj Ruqoyah Makki ini.

Dakwah menjelaskan, dari empat kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten Sampang masih ketinggalan jauh dibanding daerah lainnya. Khususnya, di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia (SDM) masyarakatnya, serta sarana dan prasarana infrastruktur yang tersedia.

"Sebagai orang Sampang, tentu saya sangat berharap kemajuan pembangunan di Sampang bisa sejajar dengan daerah lain di Madura. Sehingga, saat Jembatan Suramadu benar-benar dioperasikan, masyarakat Sampang sudah siap menghadapi tantangan modernisasi dan industrialisasi," harap istri Drs H Moh. Cholil ini. (TAUFIQ RIZQON/ed)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 30 Januari 2009