Pemerataan Menuju Pertumbuhan

Pada satu kesempatan saya pernah bilang, dalam tahun pertama kepemimpinan saya masalah pertumbuhan ekonomi memang belum mendapat porsi yang memadai. Tahun pertama perhatian banyak terfokus pada peningkatan kedisiplinan dan profesionalisme PNS, pelayanan publik dan upaya perbaikan di bidang pendidikan.

Namun demikian, masalah perekonomian daerah bukan berarti tidak tumbuh sama sekali. Sepanjang tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015, pergerakan ekonomi makro menunjukkan arah yang positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2011 meningkat 7,98 persen dibanding tahun sebelumnya.

Oleh: A. Busyro Karim, M Si

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumenep juga menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,64 persen atau mengalami peningkatan sebesar 1,20 poin, dibanding tahun sebelumnya 4,44 persen. Kondisi ini telah berhasil memperlambat laju inflasi PDRB hingga 4,18 persen, dengan angka penurunan sebesar 2,22 poin dari tahun lalu yang mencapai 6,40 persen.

Sementara pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 11,78 persen. Jika pada tahun 2010 angka pertumbuhan sebesar Rp. 9.522.225,85, pada tahun 2011 naih menjadi Rp. 10.225.473,67, dengan angka selisih sebesar Rp 703.247,82.

Secara akumulatif pencapaian ini memang patut disyukuri. Karena meskipun kondisi ekonomi global saat ini kurang membaik, namun peningkatan di bidang ekonomi di daerah masih bisa dicapai. Masalahnya kemudian, mengapa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumenep hanya dicapai 1,20 poin?

Untuk menjawab hal ini tentu membutuhkan analisa yang mendalam. Kamis (29/3) lalu, bertempat di ruang Arya Wiraraja, kantor Bupati Sumenep, rapat staf terbatas bidang ekonomi, diselenggarakan khusus membahas masalah ini. Dengan harapan, ditemukan terobosan baru di tengah program kegiatan tahun ini yang sudah mulai berjalan.

Akan tetapi, sejak rapat dimulai peserta rapat banyak memfokuskan pembicaraan pada masalah kemiskinan. Berapa jumlah pasti masyarakat miskin kategori sedang, berapa masyarakat miskin kategori sangat miskin dan berapa jumlah masyarakat yang terancam menjadi miskin, justru itu yang menjadi inti pembahasan.

Mengingat peserta rapat lebih fokus pada masalah kemiskinan, Kepala BPS Sumenep yang juga hadir di tengah rapat turut angkat bicara. Dengan nada bertanya, kepala BPS seolah ingin mengingatkan, bahwa arah pembicaraan sudah keluar dari tema yang diagendakan. Karena menurutnya, antara pertumbuhan ekonomi dengan masalah kemiskinan pada dasarnya tidak memiliki korelasi apapun. Bisa saja dihubungkan, tetapi tidak terkait secara langsung.

Apa yang disampaikan kepala BPS memang benar. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada tingkat pendapatan nasional, melalui perhitungan akomulatif tingkat kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah, tidak memasukkan unsur kemiskinan sebagai salah satu variabel penentu.

Apalagi, dibeberapa negara berkembang, dua kondisi dimana antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terkadang berlangsung bersamaan. Di satu sisi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan. Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat.

Sebagai ilustrasi untuk memahami dua kondisi yang bersamaan itu, dapat dicontohkan sebagai berikut, misalnya, suatu negara berpenduduk 100 juta orang, terdapat 5 persen penduduk dengan pendapatan rata-rata Rp 600.000.000 per tahun, sementara 95 persen lainnya berpendapatan Rp 6.000.000 per tahun.

Andaikan, jika golongan penduduk kaya yang 5 persen itu naik pendapatannya 10 per tahun, sementara golongan menengah ke bawah yang 95 persen itu mengalami penurunan pendapatan per tahun sebesar 20 persen, akan terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 5,21 persen.

Ilustrasi ini memberikan pemahaman, mengapa meskipun mengalami kenaikan pendapatan per kapita setiap tahun sekitar 5 - 6 persen, kemiskinan dalam masyarakat makin bertambah. Bahkan bisa ironis. Dengan pertumbuhan yang hanya ditopang oleh segelintir orang, disparitas antara si kaya dan si miskin justru bisa bertambah. Jadi memang benar, jika antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak memiliki korelasi.

Akan tetapi, tidak salah juga jika dikatakan, bahwa semakin banyak warga miskin yang keluar dari belenggu kemiskinan (berpendapatan lebih meningkat), dapat berpengaruh pada tingkat pendapatan nasional. Sehingga dengan mengatasi masalah kemiskinan, sama halnya mengurangi beban upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Asumsi ini menunjukkan, bahwa jika dihubung-hubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan masih ada korelasinya. Jadi sama-sama tidak keliru. Bahkan bisa dijadikan solusi. Sebagai upaya mengurangi kesenjangan, memberdayakan masyarakat miskin dengan pelatihan, pendampingan dan bantuan modal, dapat menunjang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mensukseskan pemerataan.

Perlu diketahui, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 26,89 persen pada tahun sebelumnya menjadi 24,61 persen. Penurunan angka kemiskinan dicapai sebesar 2,28 poin. Yang kurang mengembirakan, yaitu angka pengangguran terbuka (TPT) yang hanya mengalami penurunan sebesar 0.25 poin.

Jika pada tahun 2010 angka TPT sebesar 2,27 persen atau sebanyak 24.500 orang, pada tahun 2011 sebesar 2,02 persen atau sebanyak 21.054 orang. Sementara angka partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan yang cukup berarti dari 73,36 persen atau sebanyak 791.790 orang menjadi 73,90 persen atau 770.268 orang.

Sedangkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sumenep atas dasar harga berlaku memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik. Yaitu diperoleh angka sebesar 11,78 persen dari Rp. 9.522.225,85 pada tahun sebelumnya, menjadi Rp. 10.225.473,67 atau meningkat sebesar Rp. 703.247,82.

Capain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep berdasarkan standar perhitungan pemerintah provinsi Jawa Timur (17 Oktober 2011) mencapai 65,60 atau meningkat 0,78 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 64,82. Capaian tersebut cukup membanggakan karena posisi kita berada di atas Kabupaten lain yang ada di Madura.

Harapan kita ke depan, dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), mengarahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan pariwisata dan peningkatan IPM, bisa merangsang sektor swasta dan masuknya investasi dari luar serta mendorong terciptanya peluang usaha baru. Sehingga pada ujungnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi benar-benar bisa terwujud. Semoga…Amin.

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 10/04/2012