Dua Peranan Syaikhona Kholil

Bulan Rajab ini kita pasti mengenang NU yang didirikan 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan 31 Januari 1926. Hampir kita lupa bahwa arsitek utama berdirinya NU adalah seorang ulama Madura, almarhum Syaikhona Kholil Bangkalan. Syaikhona Kholil merupakan guru para ulama NU angkatan pertama sejak Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari sampai kyai As’ad Syamsul Arifin. Syaikhona Kholil merupakan arsitek puluhan pesantren besar di Jawa dan Madura. Nama harum dan pengajarannya menyebar sejak Lirboyo, Tebuireng, Krapyak, Tambakberas, Denanyar, Buntet, Sukorejo, Ploso, Lasem dan pesantren lainnya di nusantara. Syaikhona Kholil memiliki dua peranan besar di kancah keislaman Nusantara. Pertama, peranan keilmuan dan kedua peranan pendidikan politik.

Oleh Syarif Hidayat Santoso

Peranan besar Syaikhona Kholil yang pertama adalah meneruskan dan menjaga silsilah keilmuan tradisional dari rasulullah sampai kepada kita hari ini. Silsilah sendiri merupakan salah satu otentisitas keilmuan Islam, sebuah tradisi yang dianggap usang dalam keilmuan modern akademis. Muslim modernis tidak paham bahwa ilmu agama memerlukan mata rantai sebagai proses transmisi keilmuan dari ulama klasik sampai ulama dahulu. Dimana seorang murid harus mendapat “ijazah” silsilah ilmu dari guru atau mursyid diatasnya. Dalam tradisi sufisme, silsilah merupakan bagian penting selain Mursyid, Murid dan Talqin-Baiat. Ilmu hadits dan tasawuf para kyai NU pasti memiliki rantai silsilah keilmuan yang jika diurut akan sampai kepada sumber primer agama Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Syaikhona Kholil berperan besar menjaga survivalitas ilmu ini dengan menjadi penyambung ilmu hadits dan tasawuf milik Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Syekh Nawawi Al Bantani dan ulama lainnya. Ilmu yang didapat dari ulama-ulama kaliber internasional itulah yang kemudian diwariskan Syaikhona Kholil kepada seluruh muridnya dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sulit dibayangkan, bagaimana seandainya tidak ada Syaikhona Kholil. Pasti kesahihan ilmu agama kaum muslim di Madura dan Nusantara akan mengalami missing link.

Ilmu kaum tradisional sejatinya tak ada bandingannya dengan ilmu Islam modern yang diajarkan di kampus-kampus. Contohnya, seorang ahli hadits terendah dalam keilmuan Islam yaitu Al Hafidz mensyaratkan penguasaan terhadap seratus ribu hadits termasuk sanad, rawi dan matan. Ini baru tingkatan terendah, padahal masih ada tingkatan lain diatasnya yaitu Al Hujjah (300 ribu hadits), Al Hakim (300 ribu-sejuta hadits) serta Imam (Sejuta hadits). Karenanya, ilmu kaum tradisional yang sering dituding kolot dan konservatif justru lebih kredibel daripada keilmuan Islam modern. Keilmuan modern paling tinggi seperti doktor hanya mensyaratkan lulus ujian disertasi dan bukan penguasaan terhadap ratusan ribu hadits. Seorang profesor haditspun hanya dituntut melakukan sejumlah riset dan bukan kerja keilmuan seperti ulama dahulu.Wajar, kalau kaum nahdliyyin tak pernah berpikir mengikuti pemikiran Islam kaum modernis karena di mata nahdliyyin, ilmu Islam modernis masih kalah jauh dengan ilmu ulama tradisional.

Peranan terbesar kedua Syaikhona Kholil adalah pendidikan politik Khawariqul Adah. Dalam tradisi sunni, khawariqul adah dimaknai sebagai perilaku aneh tak lazim yang biasanya dilakukan ulama sufi. Dalam tradisi Madura, perilaku khawariqul adah ini lazim disebut khelap. Politik khawariqul adah sendiri berorientasi pada dua hal yaitu maslahat di masa depan dan kontekstualitas. Politik ini rentan dengan kritik karena pelakunya pasti akan dituding tak konsisten, pragmatis, kooperatif. Karakter politik NU sebenarnya mengikuti karakter keulamaan Syaikhona Kholil yang sering menerapkan prinsip khawariqul adah yang kelihatan aneh.

Namun, bukan berarti khawariqul adah hanyalah melulu berdasar persepsi-persepsi mistis semata. Lebih daripada itu, justru terdapat unsur penting lainnya yaitu penggunaan ushul fikih. Dalam bersikap NU pasti menggunakan kombinasi antara ushul fikih dan kekuatan tasawuf kyai-kyai sepuh. Penglihatan batin kyai khos dikomparasikan dengan kekuatan nalar fikih sekaligus analisa sosial-politik cendekiawan-cendekiawan NU. Maka, kita akan melihat bahwa keanehan yang dilakukan NU justru terasa benar di kemudian hari.

Pada tahun 1935, NU menyatakan bahwa Indonesia (Hindia Belanda) yang saat itu berada dibawah jajahan Belanda sebagai Darus Salam (negara yang damai). Pendapat ini terasa aneh, bagaimana mungkin sebuah jajahan yang dihegemoni orang-orang kafir dinamakan negara salam. Namun, pada tahun 1945 NU jugalah yang pertama kali menggaungkan resolusi Jihad untuk melawan Belanda. Bahkan kekuatan resolusi jihad ini masih diperkuat lagi dengan resolusi Purwokerto tahun 1946 sebagai pembenar fikih bagi jihad perang melawan Belanda.

Pada tahun 1954 NU menghadiahi Soekarno sebagai Waliyyul Amri dharuri bissyaukah, suatu gelar yang mengabsahkan Soekarno secara hukum Islam. Anehnya, NU pulalah melalui resolusi Nuddin Lubis kemudian Resolusi Djamaludin Malik tahun 1966 yang mengusulkan agar kepemimpinan Soekarno segera diakhiri. Pada tahun 1962 NU menyetujui untuk bergabung dengan PKI dalam Nasakom, namun fakta tahun 1965-1966 menunjukkan secara faktual bahwa NU pulalah melalui banser-bansernya yang paling banyak menghabisi kekuatan komunis di Jatim dan Jateng.

Dilihat dari itu semua, seakan-akan NU memang tak konsisten dalam politik. NU terlihat pragmatis, antagonis sekaligus koperatif dalam politik. Namun, dalam kalkulasi politik NU sendiri, hal tersebut sebenarnya merupakan hal biasa sesuai karakternya yang berasal dari keluwesan fikih dan segi kontekstual yang diajarkan Syaikhona Kholil . Bagi NU, kepentingan melihat kedepan merupakan inti dari setiap pergerakan politiknya. Seandainya NU bersikap konfrontatif terhadap Belanda di tahun 1935, NU pasti akan hancur prematur seperti Syarikat Islam. Mau tidak mau NU harus mengakui Belanda untuk sementara waktu. Namun, ketika kesempatan menghancurkan Belanda itu datang, NU tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk berjihad melawan Belanda bukan saja melalui Resolusi dan fatwa Jihad tapi juga pendayagunaan laskar Hizbullah Sabilillahnya. Seandainya NU bersikap kukuh seperti Masyumi dalam kasus PKI, NU pasti juga akan hancur seperti Masyumi karena saat itu PKI dan demokrasi terpimpinnya Soekarno sulit untuk dilawan. Kekuatan politik Islampun akan semakin disingkirkan karena tidak ada representasi Islam di pemerintahan maupun legislatif. Bisa jadi Soekarno akan menunjuk orang atau kelompok lain yang tidak representatif sebagai perwakilan Islam, meski elemen itu tak mewakili kepentingan Islam yang sesungguhnya. Mau tidak mau, NU harus tetap masuk dalam demokrasinya Soekarno demi menjaga aspirasi kaum muslimin yang terancam kepentingan komunis.

Dalam kasus gelar Islam bagi Soekarno, juga dilakukan NU demi kepentingan jangka panjang yaitu menghadang gerakan Islam ekstrim tandingan Soekarno yang mendudukkan Kartosuwiryo sebagai Imam NII. Persoalan siapa imam yang sebenarnya ini dilematis, karena Kartosuwiryo menunjuk dirinya sebagai satu-satunya imam yang sah sementara rezim Soekarno tidak sah karena dianggap tak Islami. Umat Islam Indonesiapun menjadi bingung, siapa pemimpin yang sah di republik ini. Karena itu NU-pun mengesahkan posisi kepemimpinan Soekarno meski statusnya disebut darurat. Pengabsahan Soekarno inipun juga dilakukan bukan saja demi kepentingan politik tapi demi urusan lain seperti sahnya wali hakim dalam pernikahan, karena kalau pemerintahan yang tidak sah secara hukum Islam otomatis perwalian oleh negara bersangkutan bagi calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab akan menjadi batal. Pengabsahan Soekarno berarti menunjukkan pula sahnya pemerintahan yang dipimpinnya.

Semua hal diluar kebiasaan yang dilakukan NU sebenarnya memiliki implikasi sendiri dan itu hanya bisa dilihat di masa depan sesuai ajaran Syaikhona Kholil.Kita dapat menyimpulkan bahwa melihat benar salahnya sebuah persoalan dari sudut kontekstualitas tentu saja hanya bisa dirasakan di masa depan. inilah politiknya Syaikhona Kholil.

Syarif Hidayat Santoso adalah pemerhati politik Islam. Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNEJ. Tinggal di Sumenep.