Ulama Pegang Peran Strategis

Ulama atau kiai merupakan patron sangat penting bagi masyarakat Madura. Keterpatuhan masyarakat terhadap kiai sangat tinggi. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan di Madura, termasuk industrialisasi, harus melibatkan kiai sejak awal.

Adalah pandangan yang sangat keliru bahwa kiai menolak industrialisasi di Madura. Jika kiai bersikap kritis terhadap rencana pemerintah melakukan industrialisasi di Madura, hal itu karena kiai tak ingin industrialisasi berdampak pada peminggiran masyarakat secara sosial ekonomi. Kiai tidak ingin hal itu berdampak pada perusakan moral religiositas.

Namun, kiai juga diharapkan membuka cara pandang terhadap industrialisasi sehingga tidak terjebak pada persepsi bahwa industrialisasi identik dengan kemaksiatan. Macetnya proses industrialisasi di Madura sejak dicanangkan Gubernur Jawa Timur Muh Noer pada akhir dekade 1970-an karena nuansa ”apriori” dari sebagian kiai.

Demikian benang merah pemikiran yang terpintal dalam diskusi panel ”Madura Pasca-Jembatan Suramadu” yang diselenggarakan Kompas di Gedung Kompas Gramedia Surabaya, 23 Maret.

Tampil sebagai panelis adalah Wakil Bupati Bangkalan KH Syafik Rofii; Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Eddy Purwanto; pengamat ekonomi yang juga putra Madura, Didik J Rachbini; Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Prenduan, Sumenep, KH Achmad Fauzi Tijani; dan sosiolog Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Ekna Satriyati. Moderatornya adalah Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Hotman M Siahaan. Diskusi dihadiri sekitar 100 orang dari pelbagai kalangan, seperti santri, akademisi, dan pengusaha.

Membakar

Fauzi mengatakan, penghormatan masyarakat Madura terhadap kiai bisa dilihat dari ungkapan, buppa’-bhabbu, ghuru’, rato dalam arti bapak-ibu, guru atau kiai, dan ratu atau pemerintah. Artinya, penghormatan utama diberikan kepada bapak-ibu, kiai, baru kemudian pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya di pedesaan, menurut lulusan Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, itu, kedudukan dan peranan kiai sangat besar. Pengaruhnya melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan yang lain, termasuk birokrasi pemerintah. Kiai menjadi tempat mengadu, konsultasi, serta mohon restu hampir semua urusan, mulai dari soal perkawinan, pengobatan penyakit, mencari rezeki, sampai mendirikan rumah.

”Pak Zaini dari Sumenep punya cara menggambarkan bagaimana kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kiai. Katanya, kalau saja kiai itu bisa menjadi nabi, orang Madura tetap saja percaya. Kalau ada orang menyanggahnya, masyarakat langsung marah dan membakar orang itu,” kata Fauzi.

Ia menambahkan, apa yang dikatakan kiai akan langsung diikuti atau sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami patuhi). ”Kadang-kadang masyarakat tidak berhitung baik atau tidak,” kata Fauzi lagi.

Sekitar 70 persen masyarakat Madura itu, lanjutnya, pernah nyantri (menjadi santri). Walau pagi bersekolah di SD umum, sorenya ngaji kepada kiai. Jadi, betapa pengaruh kiai ada pada mayoritas masyarakat Madura.

Kiai sebenarnya cukup responsif terhadap gagasan pemerintah untuk melakukan industrialisasi Madura. Untuk itulah para kiai berhimpun dalam Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Bassra). Lembaga ini mengawal dan menjaga agar industrialisasi tidak sampai meruntuhkan tatanan moral religiositas masyarakat Madura.

Pada 14-15 Desember 1993, Bassra mengadakan seminar di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Bangkalan. Seminar itu merupakan sikap kritis dan hati-hati para kiai. Berdasarkan pengalaman setelah diajak Menteri Negara Riset dan Teknologi BJ Habibie melihat industrialisasi di Batam, ternyata hal itu membuat rakyat setempat hanya menjadi kuli di atas tanah sendiri, tumbuh subur tempat- tempat maksiat. Para kiai dengan tegas menolak Madura dibatamisasi.

Lantas, terjadilah pertentangan keras antara Habibie dan ulama Madura. ”Sampai Pak Habibie bilang, ’Kalau tidak ada industrialisasi, maka tidak ada Jembatan Surabaya-Madura’. Para kiai menjawab, ’Kalau begitu, yang monggo’,” cerita Fauzi.

Sampai sekarang, sikap kiai tetap istiqomah (konsisten) terhadap rumusan Bassra yang diperkuat dengan Deklarasi Sampang 3 April 2006. ”Walau ulama menempati posisi sentral dalam masyarakat, membangun Madura tidak cukup hanya mengandalkan peran ulama. Harus ada kerja sama ulama, pemerintah, dan masyarakat,” kata cucu pendiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, KH Achmad Zarkasyi, itu.

Diskotek

Didik sependapat dengan Fauzi. Menurut dia, kiai tak bisa dikesampingkan dalam industrialisasi Madura. ”Kiai itu power. Sekarang bagaimana harus memanfaatkan power itu sebagai collective action untuk pembangunan Madura. Tapi, kiai juga harus berubah. Tidak bisa lagi mempertahankan kultur simbolik karena itu menjadi kendala pembangunan masyarakat Madura,” katanya.

KH Syafik Rofii menyampaikan otokritik bahwa pandangan kiai juga harus bertitik tolak dari sisi rakyat. Artinya, industrialisasi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki sosial ekonomi rakyat yang mayoritas masih di bawah garis kemiskinan.

Masalahnya sekarang, bagaimana rakyat memperoleh penghasilan. Sektor pertanian sulit bisa diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi, kiai tidak boleh hanya melihat dari dirinya sendiri.

”Industrialisasi belum dilakukan, tapi sudah diputus akan menyuburkan maksiat. Ini bagaimana? Di Madura memang tidak ada diskotek, tapi di Surabaya ada diskotek yang pengunjungnya khusus orang Madura,” papar mantan Sekretaris Bassra itu.

Gagal

Hotman mengingatkan tentang gagalnya industrialisasi di Bangkalan awal dekade 1980-an. Pada waktu itu, taipan Liem Sioe Liong alias Om Liem hendak membangun pabrik semen di Bangkalan. Untuk itulah dia mulai membangun Universitas Bangkalan yang diharapkan menjadi salah satu pusat penyiapan sumber daya manusia.

Namun, kemudian ada tuntutan yang luar biasa dari para kiai di luar konteks industrialisasi. ”Akhirnya Om Liem mundur. Dia juga tidak jadi membesarkan Universitas Bangkalan,” kata Hotman. (ANO/ABK)

Sumber: Kompas, Selasa, 6 April 2010

Label: , ,

Memahami Madura

Pelajaran dari Kasus Sampang

Sejak pemerintahan rezim Orde Baru hingga kini, Madura sudah berkali-kali menarik perhatian publik karena terjadinya tindak kekerasan atau amuk massa. Mulai dari kasus pembangunan Waduk Nipah di wilayah Kabupaten Sampang, kasus pertikaian antaretnik di Sambas, serta kerusuhan massa pada Pemilu 1977 yang merata di semua wilayah Madura.

Oleh A Latief Wiyata

Di pengujung tahun ini, lagi-lagi Madura menjadi perhatian publik dengan terjadinya amuk massa di Kota Sampang yang berpangkal pada hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Akibatnya, sampai sekarang pelantikan tertunda, dan Gubernur Jatim Imam Oetomo menyerahkan masalah ini ke pusat, yang sampai sekarang pun belum jelas juntrungannya.

Menarik sekali mencermati terjadinya amuk massa dari dua kelompok yang bertikai tersebut. Sebab pertama, mereka adalah sama-sama warga Sampang (baca: Madura) yang terkenal sangat taat sebagai Muslim. Kedua, mereka sama-sama berafiliasi pada partai politik yang berazaskan Islam. Bahkan konon mereka juga sama-sama dari komunitas nahdliyin.

Tulisan ini ingin mencoba melihat lebih jauh kasus tersebut dalam konteks sosio-kultural yang selanjutnya akan dijadikan semacam entry point untuk memahami orang Madura meskipun harus diakui masih banyak entry point lain yang bisa dilewati untuk maksud yang sama.

Orang luar Madura selalu menilai orang Madura sangat taat dan patuh kepada figur atau tokoh tradisonal (ulama/kiai) daripada kepada figur atau tokoh formal. Hal ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat ungkapan buppa'-babu'-guru-rato. Makna ini menunjukkan kepatuhan dan ketaatan orang Madura pertama-tama kepada kedua orangtua, kemudian berturut-turut kepada guru (figur ulama/kiai), dan terakhir kepada figur rato (pemimpin formal).

Yang perlu lebih dipahami bahwa kepatuhan serta ketaatan orang Madura kepada figur ulama/kiai sangat bersifat personal oleh karena itu sangat lokal. Artinya, setiap kelompok orang Madura, bahkan secara lebih ekstrem, tidak tertutup kemungkinan setiap keluarga-cenderung mempunyai referensi terhadap figur tertentu sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak cukup hanya itu, referensi ini sangat berkait pula dengan faktor lokalitas di mana mereka berdomisili. Oleh karenanya, sangat mungkin terjadi figur ulama/kiai ini bukan referensi dari kelompok masyarakat yang lain yang tempat domisilinya kebetulan jauh.

Bila demikian halnya, mudah dimengerti apabila dalam kasus Sampang terjadi pertikaian antarkelompok pada tingkat grass root yang secara sosio-kultural mereka merupakan kaum nahdliyin dan bahkan sama-sama berafiliasi pada partai politik Islam.

Sebab, sudah menjadi rahasia umum, sejak proses "demokratisasi" digulirkan, beberapa ulama/kiai Madura menjadi pengurus dari partai-partai politik baru sehingga secara "instituonal" dan "personal" mereka menjadi terfragmentasikan.

Ironisnya, dalam suasana politik yang penuh carut-marut, realitas sosial budaya masyarakat Madura yang semacam itu dengan mudah dimanfaatkan oleh elite-elite politik formal. Dari sinilah bermula potensi konflik, yang tidak mustahil akhirnya menjadi amuk massa penuh kekerasan sebagaimana telah telanjur terjadi itu.

Dalam konteks yang lain, kasus amuk massa di Sampang mengindikasikan pula tentang kegagalan para tokoh dan elite tradisional (ulama/ kiai) dalam mengimplementasikan peran dan fungsi sosio-kultural mereka. Secara sosial budaya mereka sudah diakui oleh semua orang Madura sebagai center of solidarity. Namun, kenyataannya yang dapat dibaca dan dimaknai dari kasus Sampang, justru merekalah yang menjadi "motor penggerak" terjadinya konflik horizontal.

Oleh karena itu, kiranya perlu upaya reflektif tentang hal ini oleh semua pihak tentang perlunya penguatan kembali atau revitalisasi sense of the Madureseness yang kini sudah mulai muncul tanda-tanda dan gejala akan semakin luntur sehingga kasus yang sama tidak akan terulang kembali kelak kemudian hari.

A Latief Wiyata, Pengamat Masalah-masalah Sosial dan Budaya Madura

Sumber: KOMPAS, Senin, 20 November 2000

Label: , , , ,