Dr KHA. Faishol Haq, M Ag Anggota Komisi Fatwa MUI Jatim

Usul Kurikulum Berbasis Teknologi Masuk Pesantren

Selama ini, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya sebatas memberikan nasihat (imbauan) kepada umat Islam maupun pemerintah. Sejak tahun 1995, MUI dituntut menjadi lembaga independen. Namun, sampai sekarang, anggaran operasionalnya masih dibiayai oleh pemerintah melalui dana APBD.

PENGARUH ulama pengasuh pondok pesantren di Madura masih sangat dominan. Karena itu, untuk memformulasikan konsep industrialisasi di Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu, peranan mereka harus dioptimalkan.

Menurut anggota Komisi Fatwa MUI Jatim asal Bangkalan Dr KHA Faishol Haq MAg, mengoptimalkan peranan ulama sudah biasa dilakuka oleh MUI. "Dengan catatan, MUI-nya harus berwibawa. Sehingga, nasihatnya masih didengar dan diikuti oleh umat," pesannya.

Dosen Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini mengakui, ulama yang bergabung di MUI ada dua kelompok. Pertama, ulama yang nasihatnya masih didengar oleh umat. Yaitu, ulama yang selalu istiqomah dan konsisten memperjuangkan kepentingan umat. Ulama seperti ini, sangat mengakar di masyarakat.

"Sebab, ada juga ulama yang bergabung di MUI, tapi tidak mengakar di masyarakat," aku mantan Katib Syuriah PW NU Jawa Timur ini.

Untuk mengantisipasi dampak negatif industrialisasi, masyarakat Madura harus dibekali dengan pengetahuan dan wawasan agama yang kuat. Sehingga, mereka bisa membentengi diri menghadapi dampak sosial budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma agama Islam.

Karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan agama masyarakat Madura, fungsi dan peranan pesantren harus benar-benar digarap secara serius. Sebab, pengaruh pesantren di tengah-tengah masyarakat Madura masih sangat dominan.

Faishol mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan kurikulum berbasis teknologi ke dalam kurikulum pesantren. Sehingga, para lulusan pesantren mampu menguasai teknologi, sekaligus mempunyai pengetahuan dan wawasan agama yang kuat.

Idealnya, lanjut dia, konsep pendidikan berbasis teknologi harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki masing-masing kabupaten di Madura. Misalnya, mendirikan sekolah kejuruan berbasis teknologi perikanan di daerah-daerah pesisir. Sebab, perairan Madura sangat kaya hasil laut.

Agar mendapat dukungan luas dari semua elemen masyarakat, model sekolah kejuruan yang dikembangkan harus melibatkan atau bekerja sama dengan pesantren. Sedang teknologi terapan yang dikembangkan, disesuaikan dengan SDA setempat.

"Kalau lokasinya di daerah sentra industri batik tulis, maka yang dikembangkan adalah teknologi batik. Model sekolah seperti ini, sangat efektif meningkatkan SDM sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura," terang Dosen Pasca Sarjana Unsuri Surabaya ini.

Putra pasangan (alm) KHA Chudlori-Masfufah ini menjelaskan, dalam setiap musyawarah daerah (musda) maupun musyawarah kerja (musker), MUI Jawa Timur selalu mengeluarkan rekomendasi atau tausyiah tentang pemberdayaan sumber daya umat Islam melalui peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

"Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan seperti ini, selalu kami sampaikan setiap ada acara musda maupun musker MUI Jatim. Terutama, mutu dan kualitas pendidikan di pesantren," ungkap suami Dra Hj Barida Iriani ini. (TAUFIQ RIZQON)

Sumber: Jawa Pos, Sabtu, 17 Januari 2009