Madura Pasca Jembatan Suramadu

Oleh Ali Usman

Dalam hitungan hari, masyarakat Madura dan bangsa Indonesia akan berbangga hati karena memiliki jembatan yang menghubungkan pulau Jawa (Surabaya) dan Madura dengan panjang mencapai 5,43 kilometer, konon terpanjang ke-15 di dunia. Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) namanya. Sampai saat ini proyek sudah mencapai 90 persen.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan akhir Maret tahun ini bakal tuntas, lalu di bulan April sudah dapat beroperasi. Tentu saja penyelesaian proyek ini ditunggu-tunggu masyarakat luas. Di samping agar lebih memudahkan transportasi darat menuju Madura, juga lantaran proyek ini memakan waktu puluhan tahun dari sejak masa perintisan.

Banyak orang mungkin tidak tahu kalau ide merealisasikan jembatan Suramadu muncul sejak tahun 1960-an. Pencetus ide awal pembangunan Jembatan Suramadu adalah Raden Panji Mohammad Noer.

Kemudian Presiden Soeharto waktu itu langsung menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) BJ Habibie untuk menyiapkan kajian awal kemungkinan hubungan langsung antarpulau tersebut. Akhirnya, pada 14 Desember 1990 Proyek Pembangunan Jembatan Suramadu dan Pengembangan Kawasan dikukuhkan sebagai proyek nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990.

Tahun 1997 terjadilah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Akibatnya, sejumlah proyek besar tertunda, salah satunya Jembatan Suramadu. Kemudian muncullah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79 Tahun 2003 yang merupakan titian awal dimulainya kembali pembangunan Jembatan Suramadu. Dalam Keppres tersebut juga dinyatakan pembangunan
Jembatan Suramadu dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri, perumahan, dan sektor lainnya dalam wilayah kedua sisi ujung jembatan.

Kekhawatiran industrialisasi

Dari pemaparan panjang-lebar di atas, dapatlah dimengerti bahwa pembangunan Jembatan Suramadu melewati jalan berliku dan terjal. Butuh energi lebih dan pergantian pemimpin bangsa hingga berulang kali barulah kini terwujud. Pertanyaannya, bagaimana respons masyarakat Madura soal pembangunan Jembatan Suramadu? Banyak orang tahu sejak awal perencanaan (sebagian atau bahkan mayoritas) masyarakat Madura menolak pembangunan tersebut.

Bagi yang pro, jelas diwakili oleh lembaga pemerintahan. Mereka yang kontra atau tidak setuju disuarakan oleh para tokoh kiai yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA). Konsekuensinya, perseteruan antara dua kubu ini mengakibatkan perpecahan di tingkat masyarakat bawah (grass root)

Dalam perspektif budaya, fenomena yang demikian sebenarnya mematahkan teori seperti dikemukakan A Latief Wiyata (2003: 1) yang menyebutkan kalau masyarakat Madura secara hierarki tunduk, pasrah, dan taat kepada empat figur, yaitu buppa', babbu', guru, ban rato (ayah, ibu, guru (kiai), dan pemimpin pemerintahan).

Masyarakat tidak sepenuhnya sami'na wa atha'na, apa kata rato. Entah mengapa, selang berjalannya waktu, masyarakat, termasuk BASSRA, ternyata lunak dan luluh terhadap kekuasaan pemerintah, meskipun sengketa pembebasan tanah eksekusi untuk pembangunan Jembatan Suramadu baru berakhir dengan paksa pada 18 Januari 2009.

Maksud lain yang ingin disampaikan adalah bahaya industrialisasi Madura jika tidak diimbangi dengan kontrol masyarakat setempat. Menurut KH Alawi, industrialisasi Madura itu hendaknya Indonesiawi, manusiawi, dan Islami. Indonesiawi maksudnya industrialisasi itu benar-benar untuk kepentingan bangsa Indonesia. Manusiawi berarti industrialisasi Madura itu harus benar-benar dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan Islami maksudnya industri itu tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman (Mutmainnah, 1998:86)

Begitulah, kekhawatiran demi kekhawatiran sering menghantui masyarakat Madura setelah diembuskan industrialisasi lewat jalur Jembatan Suramadu. Dengan demikian, modernitas menjadi suatu hal yang paradoks. Dalam wujud modernisasi, ia menjadi kegalauan sekaligus kekaguman manusia modern. Namun, dalam wujudnya yang lain, modernitas telah melahirkan nestapa kemanusiaan yang serius dan harus dibayar mahal dalam sejarah kehidupan umat manusia sejagat.

Tak terbayangkan apa jadinya jika industrialisasi nanti benar-benar menggerus nilai-nilai kebudayaan asli Madura dan menggantinya dengan produk-produk yang konon dibilang modern. Seni musik tradisional, seperti saronen (tiup terompet) dan karawitan sinden (tanda') mungkin akan tergantikan oleh konser-konser penyanyi metropolis dari ibu kota. Kerapan sapi akan tergantikan balapan mobil dan motor. Identitas carok akan tergantikan dengan senjata api (pistol) dan lain sebagainya.

Apalagi, sempat muncul rumor tak sedap pasca dibangunnya Jembatan Suramadu. Pasalnya, lokalisasi PSK di Surabaya akan dipindahkan atau diletakkan di pulau-pulau terpencil Madura. Alamak, inikah industrialisasi yang menjanjikan kemodernan itu? Hanya satu kata: jaga dan selamatkan Madura untuk bangsa!

"Manusiawi berarti industrialisasi Madura itu harus benar-benar dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia."

Ali Usman, Pengkaji Kebudayaan Madura dan Peneliti Satukata Institute di Sumenep

Sumber: Kompas, Kamis, 5 Maret 2009