Asal usul Nama dan Berdirinya Kabupaten Sumenep

Sumenep adalah nama salah satu Kabupaten diujung paling timur Pulau Madura, yang konon katanya merupakan Kadipaten berpangaruh atas lahirnya Kerajaan Majapahit dahulu. Berdirinya Kabupaten ini tak luput dari peran tokoh zaman kerajaan yang bijaksana dan pintar yakni “Arya Wiraraja”.

Dalam tulisan kali ini, Warta Giligenting mencoba mengingatkan akan sejarah Sumenep dilihat dari asal usul nama “Sumenep”.

Dari kabar yang berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Sumenep, soal asal usul nama Sumenep masih terdapat perbedaan dalam memaknainya. Misalnya kalangan kelompok terpelajar dan tinggal di sekitar pusat kabupaten Sumenep, umumnya menyebut dengan kata Sumenep.

Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan, menyebutnya dengan kata “Songennep”. Namun dari sumber Pararaton disebutkan kata Songennep dikenal atau lahir lebih awal daripada sebutan Sumenep.

Pararaton menyebutkan sejumlah bukti antara lain sebutan Songennep lebih banyak dipakai atau dikenal oleh sebagian besar penduduk kabupaten Sumenep. Kemudian, pengarang buku sejarah dari Madura R. Werdisastro menggunakan istilah Songennep dalam bukunya berjudul “Babad Songennep”. Sementara sebutan Songennep kurang populer di masyarakat pedesaan Sumenep, (80% dari jumlah penduduk kabupaten Sumenep tinggal di desa).

Untuk menyeragamkan penyebutan Sumenep, maka pada ada inisiatif untuk merubah nama Songennep menjadi Sumenep di zaman penjajahan Belanda. Perubahan itu terjadi pada permulaan abad XVIII (1705), ketika Belanda memulai peran dalam menentukan politik kekuasaan pemerintahan di Madura termasuk Sumenep.

Perubahan nama Songennep menjadi Sumenep, antara lain untuk penyesuaian atau kemudahan dalam pengucapan agar lebih sesuai dengan aksen Belanda. Bagi mereka lebih mudah mengucapkan Sumenep daripada melafalkan Songennep.
Selian itu perubahan nama juga untuk menanamkan pengaruh kekuasaan Belanda terhadap Masyarakat Sumenep, sama seperti perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia.

Arti Kata

Dilihat dari arti katanya, Songennep adalah nama asal pada masa kuno. Songennep menurut arti etimologis (asal-usul kata), yaitu :Song berarti relung, geronggang (bahasa Kawi), Ennep berarti mengendap (tenang). Jadi, Songennep berarti lembah bekas endapan yang tenang. Selain itu ada juga yang mengartiikan bahwa Song berarti sejuk, rindang, payung. Ennep berarti mengendap (tenang). Jadi, Songennep berarti lembah endapan yang sejuk dan rindang.

Arti yang kata lainnya juga menyebutkan bahwa Song berarti relung atau cekungan. Ennep berarti tenang. Jadi, Songennep berarti lembah, cekungan yang tenang atau sama dengan pelabuhan yang tenang.

Dalam masyarakat Sumenep sendiri juga berkembang pengartian Songennep dibagi menjadiMoso ngenep.Moso dalam bahasa Madura berarti lawan atau musuh, Ngenep berarti bermalam. Jadi, Songennep berarti lawan atau musuh menginap atau bermalam. Cerita mengenai asal-usul nama “Songennep” berdasarkan versi ini sangat popular di lingkungan masyarakat Sumenep.

Cerita atau pendapat ini dihubungkan dengan suatu peristiwa bersejarah di Sumenep tahun 1750, yaitu saat diserangnya dan didudukinya keraton Sumenep oleh Ke Lesap yang berhasil menaklukkan Sumenep dan selama 1/2 bulan tinggal di keraton Sumenep. Karena peristiwa tersebut, maka dinamakan Moso Ngenep yang artinya musuh bermalam.

Meski demikian, pengartian Moso Nginep dinilai tidak benar, sebab kitab Pararaton yang ditulis tahun 1475-1485 sudah menuliskan nama Songennep. Ini berarti nama Songennep sudah lahir sebelum Ke Lesap menyerang Sumenep.
Kitab itu menyatakan bahwa, Songennep berasal dari kata-kata Ingsun Ngenep.Ingsun artinya saya, sedangkan Nginep artinya bermalam. Jadi Songennep berarti saya bermalam. Pendapat ini kurang popular di kalangan rakyat dibandingkan dengan versi lainnya. Ada orang yang menghubungkan dengan peristiwa ini dengan kejadian 700 tahunyang lalu, ketika Raden Wijaya mengungsi ke Madura akibat dikejar-kejar Jayakatwang.

Kadipaten Sumenep

Saat itu Kadipaten Sumenep berada dibawah kekuasaan Kerajaan Singosari, dengan penguasanya Raja Kertanegara. Dengan demikian Arya Wiraraja dilantik oleh Raja Kertanegara, sehingga sumber prasasti yang berhubungan dengan Raja Kertanegara dijadikan rujukan bagi penetapan Hari Jadi Kabupaten.

Sumber prasasti yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah prasasti antara lain, Prasasti Mua Manurung dari Raja Wisnuwardhana berangkat tahun 1255 M, Prasasti Kranggan (Sengguruh) dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1356 M, Prasasti Pakis Wetan dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1267 M, Prasasti Sarwadharma dari Raja Kertanegara berangkat tahun 1269 M.

Sedangkan sumber naskah (manuskrip) yang digunakan untuk menelusuri lebih lanjut tokoh Arya Wiraraja, antara lain Naskah Nagakertagama karya Rakawi Prapanca pada tahun 1365 M, Naskah Peraraton di tulis ulang tahun 1631 M, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Ranggalawe, Kidung Pamancangan, Kidung Panji Wijayakramah, Kidung Sorandaka.

Dari sumber sejarah tersebut, maka sumber sejarah Prasasti Sarwadharma yang lengkapnya berangkat tahun 31 Oktober 1269 M, merupakan sejarah yang sangat signifikan dan jelas menyebutkan bahwa saat itu Raja Kertanegara telah menjadi Raja Singosari yang berdaulat penuh dan berhak mengangkat seorang Adipati.

Prasasti Sarwadharma dari Raja Kertanegara di Desa Penampihan lereng barat Gunung Wilis Kediri. Prasasti ini tidak lagi menyebut perkataan makamanggalya atau dibawah pengawasan. Artinya saat itu Raja Kertanegara telah berkuasa penuh, dan tidak lagi dibawah pengawasan ayahandanya Raja Wisnuwardhana telah meninggal tahun 1268 M.

Prasasti Sarwadharma berisi penetapan daerah menjadi daerah suatantra (berhak mengurus dirinya sendiri) dan lepas dari pengawasan wilayah thani bala (nama wilayah/daerah saat itu di Singosari). Sehingga daerah swatantra tersebut, yaitu daerah Sang Hyang Sarwadharma tidak lagi diwajibkan membayar bermacam-macam pajak, pungutan dan iuran.

Atas dasar fakta sejarah ini maka pelantikan Arya Wiraraja ditetapkan tanggal 31 Oktober 1269 M, dan peristiwa itu dijadikan rujukan yang sangat kuat untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269 M, yang diperingati pada setiap tahun dengan berbagai macam peristiwa seni budaya, seperti prosesi Arya Wiraraja dan rekan seni Budaya Hari Jadi Kabupaten Sumenep. (*)

Sumber: Warta Giligenting, Minggu, 19/02/2012

Pulau Giliyang Wisata Kesehatan yang Terabaikan

Memiliki kualitas oksigen terbaik di dunia, Pulau Giliyang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata kesehatan. Sayang, keberadaanya belum ‘tersentuh’ oleh Pemprov maupun Pusat.

Udara bersih menjadi sesuatu yang mahal saat ini. Padahal, salah satu faktor utama penunjang kesehatan seseorang adalah udara yang bebas polusi. Tak percaya? Menurut catatan World Health Organization (WHO), polusi udara merenggut nyawa 2 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Hampir 1.082 kota di 91 negara, terdapat kadar tinggi polusi partikel halus yang bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker paru-paru, asma, dan infeksi pernapasan akut.

Dengan kenyataan itu, bersyukurlah warga yang tinggal di Pulau Giliyang Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Madura. Soalnya, dari hasil penelitian tim Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim LAPAN akhir Juli 2006 lalu, yang kemudian dilakukan kaji ulang pada 27 Desember 2011 lalu oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sumenep dan Jatim serta pihak Bappeda menunjukkan bahwa Pulau Giliyang satu-satunya pulau yang mempunyai oksigen terbaik di dunia sehingga sangat tepat bila kawasan itu dijadikan wisata kesehatan.

Sebagai gambaran, dari hasil penelitian Pulau Giliyang memiliki konsentrasi oksigen sebesar 20,9% dengan level explosif limit (LEL) 0,5%. Nilai kandungan tersebut berbeda dengan wilayah lain yang mempunyai nilai konsentrasi oksigen 20,9% dan LEL 0,0%. Ketika dikaji ulang, hasilnya pun sama yakni oksigen di pulau tersebut antara 3,3 hingga 4,8 persen atau di atas normal.

Pulau yang mempunyai luas 9,15 km2 itu terdiri dari dua desa, yakni Desa Banraas dengan 4.200 jiwa penduduk dan Desa Bancamara mempunyai 3.860 jiwa penduduk. Untuk mencapai lokasi, bisa ditempuh dengan perjalanan laut dari Pelabuhan Dungkek menggunakan Perahu Motor milik nelayan setempat dengan lama tempuh maksimal 1 jam.

Tarif yang dipatok para pemilik perahu hanya Rp5.000 perorang untuk sekali jalan. Dari pelabuhan Dungkek dilayani siang hari dan pagi dari pelabuhan Pulau Giliyang. Para nelayan juga melayani carter perahu dengan tarif Rp150.000 pulang pergi (PP).

Para pengunjung yang sudah sampai di Pulau Giliyang, dapat memanfaatkan jasa ojek untuk keliling pulau lewat darat dengan tarif Rp30.000 per orang. Sekitar 30 menit, sudah cukup berkeliling pulau tersebut.

Di sebelah timur pulau terdapat tebing. Warga setempat menyebutnya 'Batu Kundang' dan cocok untuk menjadi tempat mancing. Batu mirip pilar bangunan menjulang tinggi keatas itu sering menjadi lokasi istirahat para wisatawan. Tak jauh dari lokasi itu juga terdapat 10 Goa Air. Tujuh Goa berada di Desa Banraas dan tiga Goa lainnya masuk wilayah Desa Bancamara.

Untuk pesisir laut yang berpasir berada di Desa Bancamara bagian selatan dan Desa Banraas bagian utara. Hamparan pasir putih dan tidak lengket itu membuat para pengunjung semakin betah menikmati keindahan pantai Pulau Giliyang. Pengunjung juga bisa berkeliling pulau lewat laut dengan menggunakan carteran perahu rakyat dengan tarif Rp150.000 yang berkapasitas 10 orang.

Bagi yang membutuhkan air bersih, sebaiknya saat berada di Desa Banraas. Selain kualitas airnya bersih juga tawar. Namun, sumber air di wilayah Desa Bancamara terasa asin (payau). Untuk kebutuhan air minum tidak sulit didapat, hampir disemua sudut-sudut perkampungan warga terdapat warung yang menjual air mineral lengkap dengan makanan khas masyarakat setempat, yakni rujak lontong dan nasi jagung, serta tersedia nasih putih dengan ikan segar hasil tangkapan warga nelayan setempat.

Pada malam hari jauh lebih terasa nyaman dan sunyi. Penerangan listrik swasta dan sebagian lainnya dari tenaga surya membuat ketenangan lahir bathin. Rumah warga dan fasilitas pemerintahan desa yang selalu siap disewakan bagi pengunjung, juga dapat menekan pengeluaran kocek. Rumah warga yang disewakan tidak menentukan tarif. Mereka menerima imbalan seikhlasnya.

Tarif Perjalanan:

• Penyeberangan (perahu motor) Rp 5.000 sekali jalan
  
• Keliling pulau (ojek motor) Rp 30.000 per orang
  
• Keliling pulau (carter) perahu motor Rp 150.000 (kapasitas 10 orang).
  
• Penginapan menggunakan rumah warga (tidak ada patokan resmi).
  

Artikel Terkait:

• Oksigen Giliyang Terbaik di Dunia
  

Sumber: Surabaya Post, Minggu, 22/01/2012

Membedah Kekuatan dan Peluang Cawabup Sumenep #03

Dan cawabup terakhir dari kalangan birokrat adalah Dzulkifli Mahmud. Ia merupakan sosok dokter yang memimpin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumenep. Dirinya dikenal sebagai sosok dokter yang ramah dan memiliki relegiusitas yang tinggi. Kemampuan mengelola dan manajemen yang baik merupakan modal dasar kepemimpinannya.

Figur ini dikenal memiliki jaringan yang kuat di desa-desa dengan kolega bidan, perawat dan dokter di seluruh Sumenep. Sebagai dokter, ia juga memiliki pasien yang fanatis dan kemungkinan bisa digiring menjadi pendukung jika dirinya maju sebagai cawabup.

Oleh Syafroedin Boediman, SIP

Ia juga mewakili basis perkotaan dan bisa digandengkan dengan Kyai dari kalangan Nahdlyin yang akan maju pada cabup. Selain mewakili kalangan birokrat Dzulkifli Mahmud juga mewakili kalangan profesional. Peluang ini harus ditangkap sebagai penguat dukungan. Apabila para cabup dari kalangan Nahdliyin akan maju pada Pilkada Sumenep 2010.

Dari beberapa figur yang telah diuraikan satu-persatu, tentunya mungkin masih ada nama-nama lain yang belum muncul sebagai cawabup. Figur cawabup diharapkan menjadi sosok komplementer atau pelengkap dari semua potensi yang ada. Dimana cawabup tersebut menjadi penutup kekurangan cabup dan juga menjadi penguat kemenangan pada Pilkada.

Pilkada Dua Putaran

Jika melihat peta politik yang ada kemungkinan akan ada 5 sampai 6 pasang calon. Sehingga bisa diasumsikan, kemungkinan kuat terjadi dua putaran. Oleh karena itu, figur dan sosok cawabup paling tidak, bisa menjadi penentu untuk kelolosan pada putaran kedua. Setelah itu baru berpikir maju untuk menang pada putaran berikutnya.

Pasangan calon terpilih sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat 1 dan dua. Serta Pasal 95 ayat 2 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menetapkan ambang batas 25 % (dua puluh lima persen), bagi calon pemenang Pilkada atau menggunakan konsep mayoritas sederhana.

Pertimbangan penetapan penetapan presentase ini adalah aspek efisiensi, mengurangi pemborosan Pengulangan Pilkada dan menghindari kesibukan pihak-pihak yang berkompeten pada Pilkada. Rendahnya ambang batas ini menandakan bahwa di Negara Indonesia, pembangunan sebuah demokrasi masih bukan prioritas utama.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, walaupun hanya berbeda sedikit dengan konsep pemenang yang ditetapkan dalam PP Nomer 6 tahun 2005, yaitu naik sebesar 5 % (lima persen). Tetapi ini sudah membawa angin segar bagi kemajuan demokrasi di Negara Indonesia. Kebijakan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 107 yang merupakan revisi terhadap Pasal 107 Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tertuang beberapa poin penting dalam tahapan pemenangan dan putaran kedua.

Yang pertama, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh 50 % (lima puluh persen), jumlah suara sah ditetapkan sebagai pemenang calon terpilih. Kedua, apabila ketentuan pada poin pertama tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih 30 % (tiga puluh persen), dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehannya suaranya terbesar dinyatakan sebagai calon terpilih.

Ketiga, dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada poin dua terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Keempat, apabila ketentuan pada poin kedua tidak terpebuhi, atau tidak ada yang mencapai 30 % (tiga puluh persen), dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua.

Kelima, apabila pemenang pertama sebagaimana maksud pada poin empat diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

Enam, apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada poin empat diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan tingkat pertama dan kedua dilakuakan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Tujuh, apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada poin empat diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Delapan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbayak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangangan calon terpilih. (Prof. Dr. J. Kaloh : 2009).

Seorang cabup diharapkan mawas diri dan selektif dalam menentukan pasangan cawabup. Salah memilih akan menyesal lima tahun, karena harapan kemenangan di depan mata hilang dari pandangan. Realitas politik ini harus disadari semua kandidat bacabup, untuk memilih pasangan yang bisa diterima masyarakat. Paling tidak bisa lolos putaran kedua dulu dan meraih kemenangan babak akhir. Semoga bisa memilih pasangan yang tepat.(*)

Sumenep 3 Februari 2010

Artikel ini disampaikan dalam forum diskusi terbatas dengan tema: ”Membedah Kekuatan dan Peluang Cawabup Sumenep 2010” di Meja Bundar Rumah Makan 17 Agustus Jl. Panglima Sudirman Sumenep. Rabu, 3 Februari 2010.

Penulis: Syafroedin Boediman, SIP, Analis Sosial, Politik, dan Media

Membedah Kekuatan dan Peluang Cawabup Sumenep #02

Membedah Kekuatan Calon Wakil Bupati

Peta kekuatan cabup Sumenep saat ini, masih didominasi kalangan Nahdliyin. Dimana berlatar belakang pesantren dengan dukungan santri. Di antaranya akan maju, KH Busro KH. Abuya Busyro Karim, KH. Ilyasi Sirajd dan KH. Muhammad Shaleh. Tentu Ini menandakan dan menunjukkan peluang kandidat Kyai masih terbuka lebar.

Selain Kyai juga banyak tampil dari kalangan pengusaha dan profesional, yang akan ikut bertarung. Diantaranya, Azasi Hasan, Bambang Mursalin, Haji Sugianto Khalis, dan Malik Effendi. Sedangkan dari kalangan independen diantaranya, Mahbup Ilahi, Moh. Kafrawi, Rahmad dan Samarudin Toyyib. Semua calon independen muncul dari kalangan pengusaha dan profesional.

Oleh Syafrudin Budiman, SIP

Dari figur-figur diatas, tidak ada satupun dari kalangan birokrat atau pejabat yang berani maju menjadi cabup. Kandidat cabup dari kalangan Nahdliyin, dan pengusaha/profesional bisa berharap menggandeng cawabup dari birokrat. Dimana cawabup birokrat dianggap mampu melengkapi. Baik dari segi kefiguran maupun jalannya pemerintahan nantinya jika terpilih.

Selain itu juga bisa tampil pasangan cabup dari Nahdliyin dan cawabupnya dari kalangan pengusaha/profesional. Bahkan bisa sebaliknya, pasangan cabup dari kalangan pengusaha/profesional dan menggandeng cawabup dari kalangan Nadliyin. Sebuah hitung-hitungan secara sistematis agar dalam langkah kemenangan bisa berjalan mulus dan sukses.

Kalau kita membedah cawabup yang mulai beredar di masyarakat. Tentunya kita perlu membedah mulai dari latar belakang, track record dan basis sosialnya. Jika cabupnya salah dalam memilih pasangan cawabupnya, maka akan berdampak pada peluang dan probabilitas kemenangan. Cawabup yang dipilih jangan sampai melemahkan, tetapi harus menguatkan cabupnya.

Selanjutnya berikut ini, kita pertajam satu-persatu cawabup Sumenep yang akan muncul. Mana kira-kira cawabup yang mempunyai peluang dan potensi yang sangat tinggi. Baik secara politik basis, politik pencitraan, politik ekonomi dan politik ekonomi. Berikut ini kita sebutkan nama-nama cawabup dibawah ini.

Diantaranya, KH. Mujahid Ansori, merupakan tokoh politik PPP Jatim dan berpengalaman dalam perpolitikan Jatim. Mantan anggota DPRD Jatim 2004-2009 ini terpilih dari Dapil X, PPP Jatim. Selain itu ia juga, menjabat Ketua Ikatan Alumni PMII Jatim, organisasi alumni mahasiswa berbasis Nadlyin. Dirinya sempat mengikuti Konvensi PPP Sumenep dan memperoleh peringkat nomer dua.

Sebagai seorang kader partai, tidak ada yang meragukan kekaderannya di PPP. Namun dirinya lahir di Pamekasan dan sejak tamat SMA lebih banyak tinggal di Surabaya. Kefigurannya tidak terkenal oleh masyarakat Sumenep secara menyeluruh terutama perdesaan dan daerah pinggiran. Ini menjadi kelemahan dalam penggalangan suara dan politik pencitraaan.

Selanjutnya KH. Abdul Muiz, mantan Wakil Bupati Sumenep periode 2000-2005, berpasangan dengan KH. Ramdlan Siradj, bupati terpilih waktu ini. Ia terpilih dengan sistem aturan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama. Dimana dirinya terpilih berkat dukungan suara mayoritas PKB hasil pemilu 1999 dengan kekuatan 25 kursi parlemen.

Dari awal pemerintahannya bersama Bupati Sumenep, sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kinerja positif. Masyarakat menaruh rasa kepercayaan yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati waktu itu. Namun ketika Pilkada 2005-2010, sayang KH. Abdul Muiz tidak berpasangan kembali KH. Ramdlan Siradj untuk yang kedua kalinya. Bahkan bisa maju sendiri, namun harusnya dapat menggandeng orang yang mumpuni dan memilili dukungan yang luas.

Namun sangat disayangkan, dirinya malah maju berpasangan dengan Hj. Siti Aisyah dengan dukungan Alinasi Parpol Non Parlemen hasil pemilu 2004. Namun hasilnya tidak cukup menggembirakan, karena salah memilih pasangan calon. Andaikan memilih seorang birokrat mungkin dirinya masih bisa berpeluang kuat terpilih atau memilih Kyai kharismatik. Tentunya keadaan akan berubah jauh dari hasil yang sudah ada.

Figur dan sosok dirinya cukup dikenal dikalangan warga Sumenep dan mempunyai kedekatan khusus dengan beberapa kalangan Kyai kharismatik. KH.Abdul Muiz bisa menjadi sosok kuda hitam, jika berpasangan dengan kalangan pengusaha/profesional. Mengingat stok figur seperti dia terbatas dan kemungkinan akan membantu melengkapi pasangan cabupnya.

Figur lainya adalah KH. Muhsin Amir, mantan anggota DPRD Sumenep periode 1999-2004 dari Partai Kebangkitan Umat. Sebagai ketua dan inisiator partai, dirinya merupakan satu-satunya dari Partai Bangkitan Umat. Selanjutnya ketika partainya bergabung ke PPP pada 2004, KH Muksin Amir mencalonkan diri lewat PPP. Sayang dengan nomor urut 3 Caleg DPRD Propinisi Dapil X ini gagal meraih kursi. Namun perolehan suaranya cukup signifikan di Sumenep.

Saat ini dirinya akan maju sebagai cawabup lewat PPP Sumenep dan lolos penjaringan dengan angka tertinggi. Figur dan sosok KH. Muhsin Amir tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Sumenep. Namun ia dikenal dekat dengan KH. Warist Ilyas Ketua PPP Sumenep. Ia juga dinilai hanya mendapat dukungan dari Kyai kharismatik dan santri di daerah Dapil III Sumenep (Pragaan, Ganding dan Guluk-Guluk). Tentunya perlu ekspansi untuk pengutan figur dan dukungan ke dapil-dapil lainnya di Sumenep.

KH. Muhsin Amir, hanya dikenal didaerah dapil tersebut dan perlu memperluas jaringan. Mengingat Sumenep memiliki 27 Kecamatan yang harus dilalui. Jika ia berpasangan dengan figur profesional dan pengusaha, kemungkinan dirinya akan menjadi nilai tambah. Dengan syarat, waktu tersisa terus melakukan sosialisasi dan penggalangan suara.

Dirinya masih ada waktu sekitar 4 bulan untuk melakukan sosialisasi mulai sekarang. Jika tidak maka akan berpengaruh pada elektabilitas dan kemenangan. Selama masih ada waktu bisa dimanfaatkan dengan baik dan dilakukan sosialisasi secepatnya. Pemasangan foto, gambar dan pengenalan figur penting sebagai langkah berbanding lurus pada peningkatan dukungan suara.

Sementara itu ada Ny. Hj. Dewi Khalifah, ia merupakan figur satu-satunya perempuan, yang akan maju sebagai cawabup. Mantan anggota DPRD Sumenep dari PKB periode 2004-2009 ini adalah Wakil Ketua DPC PKB Sumenep dan Ketua Bidang Advokasi Hukum & HAM DPW PKB Jatim periode 2008-2013. Saat ini Nyi Eva bisa orang memangil, juga menjabat Ketua Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa periode 2008-2013.

Karirnya di organisasi badan otonom NU adalah mantan Ketua umum Fatayat NU sumenep 1996-1999, dan Ketua umum Muslimat NU sejak 1999. Selain itu dibidang sosial dirinya merupakan Wakil Ketua Women Crisis Center Puan Amala Hayati sejak 2000.Ia sempat mencalonkan anggota DPRD Sumenep untuk kedua kalinya. Namun gagal karena tidak memperoleh suara terbanyak. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang menggunakan nomor urut dan berdasar pengalaman jenjang organisasi.

Dirinya juga dikenal dekat dengan pamannya KH. Rahem Usmuny Ketua Dewan Syuro PKNU Sumenep. Selain itu, suaminya KH. Syafraji adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Sumenep. Tentunya dengan modal yang ada itu, Nyi Eva bisa melengkapi kelemahan cabup dari kalangan profesional/pengusaha.

Terakhir ada nama H. Hasan Basri, ia adalah mantan Sekretaris Umum PC NU Sumenep dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PC NU Sumenep. Sosoknya terkenal low profil dan sederhana, namun ia termasuk motor pergerakan NU. Kelebihannya adalah bisa menjadi jembatan antara kalangan NU muda dan kalangan NU tua. Selain itu juga bisa menjembatani antara kalangan NU struktural dan non struktural.

Sebagai dosen dan akademi Universitas Wiraraja Sumenep dirinya banyak dikenal dikalangan anak muda dan mahasiswa. Hasan Basri juga adalah pengusaha yang sukses dan termasuk sukses dalam membangun jenjang karir. ”Santri struktural, akademisi dan pengusaha,” itulah gelarnya saat ini. Ketika Ketua PC NU Sumenep KH. Abdullah Cholil diminta maju dalam Pilkada dirinya menolak dan selalu menyebut nama Hasan Basri yang bisa menjadi alternatif figur dari NU struktural.

Sedangkan dari birokrat ada nama Sungkono Sidiq, ia adalah mantan Kepala PU Bina Marga jaman Bupati Soekarno Marsaid. Sungkono Sidiq merupakan salah satu pejabat yang dipercaya waktu itu. Bahkan ketika jaman KH. Ramdlan Sirajd, dirinya pernah menjabat Asisten II Bupati Sumenep. Terakhir ia menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sumenep sampai saat ini.

Suatu kepercayaan dan prestasi yang membanggakan sebagai birokrat. Dimana dipercaya oleh dua jaman Bupati, baik saat pemerintahan Bupati Soekarno Marsaid maupun KH. Ramdlan Sirajd. Ia sering berhubungan dengan program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masayarakat. Misalnya, PPK, PNPM Mandiri, P2KP, Program Penelitian dan beberapa program yang bersentuhan dengan kepala desa dan masyarakat.

Tentunya ini menjadi modal politik bagi Sungkono Sidik jika ingin mencalonkan diri sebagai cawabup. Dirinya sangat pas jika menjadi pendamping pasangan Kyai dari kalangan Nahdlyin. Apabila dengan pengusaha/profesional malah tidak menjadi nilai tambah mengingat secara pemetaan basis, ia juga mewakili masyarakat modern dan perkotaan.

Selanjutnya ada nama A.Syafii Untung, ia adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumenep. Dirinya selalu aktif dengan program-program pemberdayaan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia termasuk birokrat yang jujur dan mempunyai lolayitas yang tinggi pada pekerjaan.

Dirinya juga memiliki modal kuat meraih basis perkotaan dan mempunyai jaringan luas sampai perdesaan. Selain itu ia didukung oleh saudaranya RB.Zainal Arifin yang menjadi anggota DPRD Jawa Timur Dapil XI dari Partai Golkar. Ia juga mewakili satu-satunya cawabup yang dari kalangan ningrat keturunan Panembahan Semolo Sumenep. Jika kekuatan ini di maksimalkan tentunya akan berdampak positif pada pendulangan suara. (Bersambung)

Syafrudin Budiman, SIP, Analis Sosial, Poltik, dan Media

Membedah Kekuatan dan Peluang Cawabup Sumenep

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep periode 2010-2015 tinggal empat bulan lagi. Namun sampai saat ini wacana masih berkutat pada pembahasan Siapakah Calon Bupati (Cabup). Sementara pembahasan Calon Wakil Bupati (Cawabup) masih tertingal jauh.

Padahal sosok cawabup merupakan figur penting dalam meningkatan elektabilitas, popularitas dan sangat berpengaruh pada kemenangan. Kelebihan figur cawabup bisa menutupi kelemahan cabup yang akan diusung. Bahkan kadang cawabup bisa menjadi penentu kemenangan pada Pilkada.

Oleh Syafrudin Budiman, SIP

Pesta demokrasi lima tahunan ini akan digelar 14 Juni 2010. Dimana hanya memiliki waktu tersisa sekitar 4 bulan lagi. Sedangkan masa pendaftaran di KPUD lebih dekat lagi dengan menyisakan waktu sekitar 48 hari. Sungguh, ini waktu yang singkat bagi para kandidat dalam merencanakan kemenangan. Apalagi belum menentukan siapakah pasangan cawabup-nya. Sungguh dilema yang cukup sulit bagi cabup nantinya.

Secara pemetaan sudah muncul nama-nama cabup yang dipastikan maju lewat jalur partai politik. Diantaranya, KH. Abuya Busyro Karim, Azasi Hasan, Bambang Mursalin, Haji Sugianto, KH. Ilyasi Sirajd, Khalis dan Malik Effendi. Selanjutnya dari jalur independen didominasi nama-nama baru yang nampak. Diantaranya Mahbup Ilahi, Moh. Kafrawi, KH. Muhammad Shaleh, Rahmad dan Samarudin Toyyib.

Kemungkinan nama-nama diatas, masih bisa berubah dan bertambah. Tergantung pada peluang dan ruang koalisi yang dibangun. Apakah melebar ataukah malah mempersempit diri dengan sedikit calon. Sementara untuk independen ruang politik masih sangat terbuka lebar. Selama memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi faktual.

Selanjutnya untuk cawabup secara pemetaan, mulai beredar nama-nama yang akan digadang-gadang. Diantaranya dari kalangan Nahdliyin, KH. Mujahid Ansori, KH. Abdul Muiz, KH. Muhsin Amir, Ny. Hj. Dewi Khalifah dan Hasan Basri. Sedangkan dari kalangan birokrat Sungkono Sidiq, A.Syafii Untung dan Dzulkifli Mahmud.

Ada pertanyaan besar kenapa yang muncul lebih banyak dari kalangan Nahdliyin? Hal ini tentunya bisa terjawab. Mengingat warga Nahdlyin memiliki basis yang sangat besar dan mayoritas di Kabupaten Sumenep. Figur kedekatan Kyai dan santri telah mendarah daging. Apalagi sejak reformasi 1998, kran politik terbuka lebar. Terbukti juga banyak bermunculan partai yang bergambar bumi dan dilingkari bintang sembilan.

Berdasarkan sejak pemilu legeslatif 1999, partai berbasis warga Nahdliyin memperoleh hasil dukungan cukup kuat. Diantaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi, Partai Nahdlatul Umat (PNU) 1 kursi dan terakhir Partai Kebangkitan Ummat (PKU) 1 kursi. Sungguh suara yang sangat fantastis, sehingga mampu merubah keadaan. Berbeda dari pemilu 1997 sebelumnya, Golkar 40 kursi PPP 4 kursi dan 1 kursi PDI.

Selanjutnya pada pemilu 2004, PKB menurun menjadi 20 kursi, PPP meningkat menjadi 7 kursi, PBR memperoleh 1 kursi dan PPNU tetap 1 kursi. Sedangkan pemilu 2009, tidak terlalu banyak berubah dan sedikit ada pergeseran. Diantaranya, PKB menurun menjadi 11 kursi, PPP tetap memperoleh 7 kursi dan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ummat (PKNU) meroket tajam meraih 4 kursi.

Pada pemilu 2009 memang suara partai berbasis Nahdliyin mengalami sedikit perubahan dan penurunan kursi. Hal ini disebabkan adanya perpecahan politik di kalangan Kyai sendiri. Sehingga distribusi suara malah lari ke partai-partai nasionalis dan modernis. Terbukti dengan bertambahnya suara PDI Perjuangan dari 4 kursi menjadi 6 kursi. PAN dari 5 kursi meningkat menjadi 6 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 1 kursi meningkat menjadi 2 kursi.

Malahan ada hal yang diluar dugaan, PBB dari nol kursi menjadi 4 kursi. Ini menadakan konflik yang tajam di kalangan Nahdlyin mampu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya. Selajutnya yang lebih menarik lagi, tiga partai baru berlatar belakang nasionalis meroket tajam. Partai Hanura mendapatkan 3 kursi, Partai Demokrat 2 kursi dan PDP 1 kursi.

Sementara Partai Golkar yang dipimpin KH.Wakir Abdullah berlatar belakang Nahdliyin gagal pada pemilu 2009. Mengingat suaranya merosot tajam dari 6 kursi turun menjadi 4 kursi. Nasibnya sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa merosot tajam dari 20 kursi menjadi 11 kursi.

Ini menandakan figur Kyai berbasis Nadhliyin mulai merosot, karena konflik dan perebutan eksistensi. Namun suara partai berbasis Nadhliyin dengan kekuatan Kyai dan santri masih diperhitungkan. Pengaruh dan wibawa mereka masih dibutuhkan dalam memperoleh dukungan suara. Terutama di basis-basis desa dan lingkaran lingkungan pesantren pada Pilkada 2010 ini.

Selain dari kalangan Nadliyin, cawabup yang mempunyai peluang maju adalah dari kalangan birokrat. Mesin jaringan pemerintahan dan pengalaman selama menjadi pejabat. Menjadi modal utama dalam penggalangan suara. Kekuatan birokrasi dinilai mampu menembus seluruh desa-desa dan kecamatan. Ini menandakan bahwa, cawabup dari pemerintahan memiliki basis sosial dalam melengkapi kemenangan.

Sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasangan kandidat bakal cabup dan cawabup harus mampu memenuhi persyaratan Undang-Undang yang ada. Dimana Pasal 59 ayat 1 mengatakan, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan huruf b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Selanjutnya ayat 2 mengatakan, partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a. Pasangan bakal cabup dan cawabub, dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima
belas persen) dari jumlah kursi DPRD. Syarat lainnya atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Tentunya pasangan cabup dan cawabup harus mencapai dukungan partai politik atau koalisi partai politik. Dimana harus memenuhi syarat minimal 8 kursi dari 50 kursi DPRD Sumenep. Sedangkan untuk 15 % (lima belas persen) suara sah dari total hasil pemilu 2004 membutuhkan suara sekitar 84 ribu. Mengingat suara sah keseluruhan adalah sekitar 560 ribu. (Bersambung)

Syafrudin Budiman, SIP, Pemerhati Sosial Politik dan Media

Hitting the bull’s eye with balsam

Photo The Jakarta Post/W Tough love: A bull owners sits with his bull, while waiting for one of the races to start.

The Sonok bull has become quite a cash cow for Madura locals over the years. A rub of balsam up its anus and into its eyes before racing the beast almost certainly guarantees a hefty prize.

By Indra Harsaputra

A long time ago, bulls in Madura were mainly used for farming work, says Madura cultural observer Zawawi Imron.

“When cattle farmers adopted the lotrengan [social gathering] culture, they took an interest in breeding stronger beasts and raising their productivity in the rice fields,” he tells The Jakarta Post, adding that the cattle farmers’ habit of getting together soon led to the Sonok bull contest.

The Sonok bull rates as a superior animal because of its large hump, broad chest, black tail and long body, and fetches high prices at market as a result.

A four-month-old male calf for instance sells for Rp 4 million (US$400), while the semen of a Sonok bull can fetch up to Rp 30 million.

Adult Sonok bulls that have won many contests can go under the hammer for Rp 100 million to Rp 125 million.

Pamekasan historian Sulaiman Sadik says the first known mention of the bull races was in the 13th century. Prince Katandur, also known as Sayyid Ahmad Baidawi and the grandson of the Sunan Kudus, introduced salaga (the plow pulled by bulls in rice paddies) bull races as a post-harvest ritual.

“There are no historical records mentioning when the salaga races started…today’s bull races have evolved into a cruel activity,” Sulaiman says.

To ensure a bull runs its fastest, the riders will typically rub balsam into its anus and eyes prior to the race, and during the event repeatedly hit the animal with a nail-studded stick. No cock-and-bull story.

Sulaiman traces the changing use of cattles in Madura to structural changes, such as bouts of prolonged drought, which would have forced many people to leave their farms.

“However, changes in the way that cattle are used illustrate the development of the Madurese community, which is dynamic and has faced many changes over the years,” he says.

Munif Sayuti, a scholar of Madurese culture, says the unethical treatment of the Madura bulls in the race has long been of source of concern. Four years ago, activists attempted to get bull owners to change the way they raced their animals.

Teamwork: A tongko (jockey) rests on his keleles (sled) before the start of the bull’s race. Sleds have evolved over time, with the latest ones now much lighter yet more rigid, to minimize the weight pulled by the bull and hold the weight of the tongko.

“But that approach failed, so we ended up having to get an edict issued forbidding cruelty toward animals, particularly the practices used in the bull races,” he says. “These practices deviate from Islamic law.”

Munif adds the edict did not ban the bull race outright, given that it had long been part of the original culture of Madura. However, in Islamic law violence and cruelty cannot be tolerated, whether against animals or humans.

Tajul Arifin, from the regency administration of Pamekasan in Madura, says it wasn’t just the clergy who were concerned. The government also tried to take the bull by the horns and stop this unethical treatment of animals by providing prizes for the losing bulls in a race.

“That way it’s not just the winners who get all the prizes,” he says.

“To ensure the losers don’t feel ashamed, we also give them prizes. This is also so there’s no conflict between the bull owners after the race.”

Tajul adds the winners get prizes such as pickup trucks and motorcycles, while the losers also get motorcycles.However, some bull-headed owners are refusing to play ball, mostly because of the prestige that comes with winning races.

Ahmad Katijo, a bull owner from Pamekasan, says using the balsam and nail-studded sticks is the only way to hit the bull’s eye, so to speak, and ensure the bull wins, adding that otherwise the animal “is too lazy to run”.

“Winning determines the price of the animal,” he says.

“If the bull owners now start changing the way things are done, well that’d be silly, because to even enter a bull race you’d need to have spent tens of millions of rupiah. If you lose the race, you lose your money.”

To win, says Ahmad, a bull owner must select the right kaleles (sled) for the tongko (jockey). The sled has also evolved over time, with the latest ones now much lighter and yet more rigid, to minimize the weight pulled by the bull and hold the weight of the tongko.

A bull owner must also look after its animals properly, by providing adequate food and herbal medicine. Kerap bulls used in the races must also have special characteristics, such as a broad chest, small loins, long back, good hooves, upright and sturdy posture and a long tail.

The animals’ temperament also has to meet certain requirements. Fans of the bull race claim that kerap bulls come in three variations: 'hot and quick', meaning they respond when given buttered chili powder and drugs to arouse them; 'cold', meaning they have to be hit continually over the course of the race, and kowat kaso, meaning they are tired and must first be 'heated'.

Tradition lives on: Children watch bulls being prepared for the race.

Apart from the tongko, the critical factors in winning a bull race include the role of the tambeng (the person whose duties are to hold, open and release the restraints for the race), the gertak (a 'bully' who taunts the animal to get it to run faster), the gubra (a sort of cheer squad to taunt the bull from the sidelines), the ngeba tali (the person holding the bull’s reins from start to finish), the nyandhak (the person in charge of stopping the bull after it crosses the finish line), and the tonja (the person in charge of leading the bull).

“If you’re horrified watching a [normal] bull race, you should stay clear of a Sonok bull race,” says Hatib, a judge in the Sonok contest.

He adds that in addition to a bull’s agility and appearance, its posture must also meet the requirements.

In preparation for the race, the bull owners give their animals a monthly herbal concoction of corn flour, palm sugar, onions, onion shoots, tamarind, coconut and eggs. Twice a month, Sonok bulls also get fresh milk mixed with the yolks of 25 eggs.

Bull owner Armuji says that apart from training bulls to walk the right way, stand upright and look fit, he also has his animals bathed twice a day. The bull shed must always be kept clean, he added.

For the Indonesian people, the races and the Sonok cattle reverberate as part of the rich culture of the country.

Sumber: The Jakarta Post, Fri, 01/22/2010

Menuju Pilkada Sumenep 2010-2015

Siapakah Calon Yang Akan Muncul

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep tinggal beberapa bulan lagi. Tepatnya 14 Juni 2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep akan merencakan pelaksanaan pilkada. Namun sampai saat ini belum terlihat calon-calon yang melakukan gebrakan signifikan. Terutama dalam rangka meraih simpati dukungan masyarakat luas.

Oleh Syafrudin Budiman, SIP

Sejatinya pilkada Sumenep dalam rangka memilih beberapa calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikehendaki masyarakat. Semakin luas pengaruh yang diberikan semakin banyak dukungan bias diraih. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dan melalui proses yang panjang dan melelahkan. Baik secara idelogis maupun pragmatisme politik.

Tanpa dukungan masyarakat luas seorang calon akan sangat sulit untuk meraih kemenangan. Apalagi banyak calon yang maju dan sama-sama bekerja serius mengumpulkan bitingan suara rakyat. Selanjutnya seorang calon harus menyiapkan dana yang besar. Bisa mencapai senilai 10 miliar-15 milliar, bahkan bisa lebih. Sungguh pengorbanan yang tidak kecil dan memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi pengenalan figur.

Apalagi jumlah penduduk Kabupaten Sumenep mencapai 1,05 juta jiwa. Sedangkan secara geografis Sumenep memiliki 9 kecamatan kepulauan dan 18 kecamatan daratan. Seorang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati harus melakukan sosialisasi dari ujung Pulau Kramian Masalembu sampai Pulau Nonggunong. Selanjutnya dari daratan Prenduan sampai Lombang. Bahkan dari Kepulauan Sapeken sampai Raas. Sungguh medan tempur yang luas dan perlu biaya, tenaga ekstra tinggi.

Sedangkan figur kandidat calon juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas memimpin. Seorang figur harus memiliki basis sosial dan basis ekonomi kuat dalam menerapkan kepemimpinannya. Figur Minimal sosok tersebut telah teruji dan mengalami seleksi di bidangnya.

Figur kandidat yang visioner. Bisa dari Ekonom, Akademis/Intelektual, Birokrasi, Pengusaha dan Kyai. Bahkan bisa dari kalangan budayawan, seniman dan rakyat biasa. Selama memiliki kemampuan yang disyaratkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada.

Jangan sampai seorang calon tidak memiliki visi yang jelas dalam melangkah. Seorang kandidat sudah sewajarnya memiliki tim konsultan perencanaan yang bisa menterjemahkan program-program visioner sang kandidat. Agar nantinya isu-isu yang di bawah ke basis bisa diterima kalangan bawah. Mengingat kalangan ini merupakan basis suara yang paling besar dan signifikan dalam meraih kemenangan.

Sementara isu-isu politik ”perubahan” sangat menjadi penting sebagai evaluasi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumenep sebelumnya. Dimana mereka dianggap gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tidak ada kemajuan berarti selama 10 tahun kebelakang. Terbukti dari program-program yang dijalankan kurang menyentuh masyarakat bawah. Mampukah kedepan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati memperbaiki keadaan. Kita tunggu datangnya angin perubahan dari para kandidat kedepannya.

Secara pemetaan politik Sumenep partai politik yang mendapatkan kursi adalah PKB (11 kursi), PPP (7 kursi), PDI Perjuangan (6 kursi) dan PAN (6 kursi). Selanjutnya PKNU (4 kursi), Partai Golkar (4 kursi), PBB (4 kursi), Partai Hanura (3 kursi), PKS (2 kursi), Partai Demokrat (2 kursi) dan PDP (1 kursi). Jika dilihat dari pemetaan tersebut kemungkinan akan muncul ada 5 sampai 7 kandidat.

Sampai saat ini sudah muncul beberapa nama kandidat yang akan merebut kursi panas. Diantaranya Azasi Hasan, SE, MM (Ekonom/Bank BNI Pusat), KH. Busro Karim, Msi (Mantan Ketua DPRD Sumenep), KH. Ilyas Siradj, SH, MAg (Mantan Anggota DPR-RI PKB), Bambang Mursalim, MM, MBA (Pengusaha), Iksan Rofii, SE (Pengusaha) dan Ir. Sugianto (Ketua REI Madura). Sedangkan dari kalangan birokrasi muncul Sungkono Sidiq, MM (Kepala Bappeda) dan A. Syafii Untung (Kepala Bapemas).

Selanjutnya yang muncul dari kalangan independen adalah Rahmad (Pengusaha), dr. Samruddin Toyyib (Praktisi Kedokteran), H. Mahbup Ilahi (Pengusaha) dan Hj. Dewi Khalifah (Ketua PC Muslimat NU/Mantan Anggota DPRD Sumenep). Jika memilih jalur indepanden mereka harus mampu mengumpulkan dukungan yang luas dan harus disibukkan dengan persyaratan adminitrasi.

Sehingga fokus dalam penggalangan dukungan suara, akan sedikit berkurang konsentrasinya. Saat ini masyarakat Sumenep sedang mengevaluasi para figur kandidat track recordnya bagaimana selama menjabat, selama menjadi pengusaha, selama menjadi anggota dewan. Rakyat akan mencatat apa saja bentuk pengabdian/ kepeduliannya selama ini yang telah mereka berikan pada masyarakat.

Sebagaimana aturan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi parpol dalam mengajukan pasangan calonnya. Diantaranya memiliki kursi sebanyak 15 persen di DPRD dan memiliki suara sah sebanyak 15 persen. Baik dari gabungan partai maupun mengusung sendiri. Selain itu bisa calon independen dengan dukungan masyarakat 3 persen.

Tentunya calon independen harus melampirkan KTP dan surat penyataaan dukungan sebagai syarat pencalonan. Pertanyaannya mampukah independen lolos menjadi kandidat calon bupati dan calon wakil bupati? Mengingat persyaratan yang begitu berat tersebut, harus dilalui tahap demi tahap.

Semoga calon independen atau perseorangan lahir sebagai alternatif untuk melahirkan pemimpin Sumenep ke depan. Jangan sampai percaturan politik pilkada ini, hanya dikuasai segelintir orang. Apalagi oleh pemimpin-peminpin yang hanya rakus terhadap kekuasaan dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Wallahu'alam Bishawab (*)

Syafrudin Budiman, SIP, Pemerhati Sosial Politik dan Media

Sejarah Kerajaan Sumenep

PENGANTAR
Sejarah Sumenep jaman dahulu diperintah oleh seorang Raja. Ada 35 Raja yang telah memimpin kerajaan Sumenep. Dan, sekarang ini telah dipimpin oleh seorang Bupati. Ada 14 Bupati yang memerintah Kabupaten Sumenep.

Mengingat sangat keringnya informasi/data yang otentik seperti prasati, pararaton, dan sebagainya mengenai Raja Sumenep maka tidak seluruh Raja-Raja tersebut kami ekspose satu persatu, kecuali hanya Raja-Raja yang menonjol saja popularitasnya.
Pendekatan yang kami gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan historis dan kultural, selain itu kami gunakan juga pendekatan ekonomis, psikologis dan edukatif.

JAMAN PEMERINTAH KERAJAANARYA WIRARAJA
Arya Wiraja dilatik sebagai Adipati pertama Sumenep pada tanggal 31 Oktober 1269, yang sekaligus bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumenep. Selama dipimpin oleh Arya Wiraja, banyak kemajuan yang dialami kerajaan Sumenep. Pria yang berasal dari desa Nangka Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan/kemampuan yang baik. Arya Wiraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat/pengatur strategi, analisanya cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengira Arya Wiraja adalah seorang dukun.
Adapun jasa-jasa Arya Wiraja :
- Mendirikan Majapahit b ersama dengan Raden Wijaya.
- Menghancurkan tentara Cina/tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa.
Dalam usia 35 Tahun, karier Arya Wiraja cepat menanjak. Mulai jabatan Demang Kerajaan Singosari kemudian dipromosikan oleh Kartanegara Raja Singosari menjadi Adipati Kerajaan Sumenep, kemudian dipromosikan oleh Raden Wijaya menjadi Rakyan Menteri di Kerajaan Majapahit dan bertugas di Lumajang. Setelah Arya Wiraja meninggalkan Sumenep, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. kekuasaan diserahkan kepada saudaranya Arya Bangah dan keratonnya pindah dari Batuputih ke Banasare di wilayah Sumenep juga. Selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Danurwendo, yang keratonnya pindah ke Desa Tanjung. Dan selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya asparati. Diganti pula oleh anaknya bernama Panembahan Djoharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya bernama Panembahan Mandaraja, yang mempunyai 2 anak bernama Pangeran Bukabu yang kemudian menganti ayahnya dan pindah ke Keratonnya di Bukabu (Kecamatan Ambunten). Selanjutnya diganti oleh adiknya bernama Pangeran Baragung yang kemudian pindah ke Desa Baragung (Kecamatan Guluk-guluk).

PANGERAN JOKOTOLE (Pangeran Secodiningrat III)
Pangeran Jokotole menjadi raja Sumenep yang ke 13 selama 45 tahun (1415-1460). Jokotole da adiknya bernama Jokowedi lahir dari Raden Ayu Potre Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan bathin (melalui mimpi) dengan Adipoday (Raja Sumenep ke 12). Karena hasil dari perkawinan Bathin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan diluar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan diluar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya maka kelahiran bayi RA Potre Koneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangya. Dan, ditemukan oleh Empu Kelleng yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya.

Peristiwa kelahiran Jokotole, terulang lagi oleh adiknya yaitu Jokowedi. Kesaktian Jokotole mulai terlihat pada usia 6 tahun lebih, seperti membuat alat-alat perkakas dengan tanpa bantuan dari alat apapun hanya dari badanya sendiri, yang hasilnya lebih bagus ketimbang ayah angkatnya sendiri. Lewat kesaktiannya itulah maka ia membantu para pekerja pandai besi yang kelelahan dan sakit akibat kepanasan termasuk ayah angkatnya dalam pengelasan membuat pintu gerbang raksasa atas pehendak Brawijaya VII. Dengan cara membakar dirinya dan kemudian menjadi arang itulah kemudian lewat pusarnya keluar cairan putih. Cairan putih tersebut untuk keperluan pengelasan pintu raksasa. Dan, akhirnya ia diberi hadiah emas dan uang logam seberat badannya. Akhirnya ia mengabdi di kerajaan Majapahit untuk beberapa lama.

Banyak kesuksessan yang ia raih selama mengadi di kerajaan Majapahit tersebut yang sekaligus menjadi mantu dari Patih Muda Majapahit. Setibanya dari Sumenep ia bersama istrinya bernama Dewi Ratnadi bersua ke Keraton yang akhirnya bertemu dengan ibunya RA Potre Koneng dan kemudian dilantik menjadi Raja Sumenep dengan Gelar Pangeran Secodiningrat III. Saat menjadi raja ia terlibat pertempuran besar melawan raja dari Bali yaitu Dampo Awang, yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Jokotole dengan kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Dampo Awang. Dan kemudian kekuasaannya berakhir pada tahun 1460 dan kemudian digantikan oleh Arya Wigananda putra pertama dari Jokotole.

RADEN AYU TIRTONEGORO DAN BINDARA SAOD
Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai Kepala Pemerintahan yang ke 30. Menurut hikayat RA Tirtonegoro pada suatu malam bermimipi supaya Ratu kawin dengan Bindara Saod. Setelah Bindara Saod dipanggil, diceritakanlah mimpi itu. Setelah ada kata sepakat perkawinan dilaksanakan, Bindara Saodmenjadi suami Ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro.

Terjadi peristiwa tragis pama masa pemerintahan Ratu Tirtonegoro. Raden Purwonegoro Patih Kerajaan Sumenep waktu mencintai Ratu Tirtonegoro, sehingga sangat membenci Bindara Saod, bahkan merencanakan membunuhnya. Raden Purwonegoro datang ke keraton lalu mengayunkan pedang namun tidak mengenai sasaran dan pedang tertancap dalam ke tiang pendopo. Malah sebaliknya Raden Purwonegoro tewas di tangan Manteri Sawunggaling dan Kyai Sanggatarona. Seperti diketahui bahwa Ratu Tirtonegoro dan Purwonegoro sama-sama keturunan Tumenggung Yudonegoro Raja Sumenep ke 23. Akibatnya keluarga kerajaan Sumenep menjadi dua golongan yang berpihak pada Ratu Tirtonegoro diperbolehkan tetap tinggal di Sumenep dan diwajibkan merubah gelarnya dengan sebutan Kyai serta berjanji untuk tidak akan menentang Bindara Saod sampai tujuh turunan. Sedang golongan yang tidak setuju pada ketentuan tersebut dianjurkan meninggalkan kerajaan Sumenep dan kembali ke Pamekasan, Sampang atau Bangkalan.

PANEMBAHAN SOMALA
Bandara Saod dengan isterinya yang pertama di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saod itu datang ke keraton memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang bernama Somala terlebih dahulu dalam menyungkem kepada Ratu sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya (Bindara Saod). Saat itu pula keluar wasiat Sang Ratu yang dicatat oleh sektretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari apabila Bindara Saod meninggal maka yang diperkenankan untuk mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saod meninggal 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal tahun 1762, sesuai dengan wasiat Ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala dengan gelar Panembahan Notokusumo I.

Beberapa peristiwa penting pada zaman pemerintahan Somala antara lain menyerang negeri Blambangan dan berhasil menang sehingga Blambangan dan Panarukan menjadi wilayah kekuasaan Panembangan Notokusumo I. Kemudian beliau membangun keraton Sumenep yang sekarang berfungsi sebagai Pendopo Kabupaten. Selanjutnya beliau membangun Masjid Jamik pada tahuhn 1763, Asta Tinggi (tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep dan keluarganya) juga dibangun oleh beliau.

SULTAN ABDURRACHMAN PAKUNATANINGRAT
Sultan Abdurrachman Pakunataningrat bernama asli Notonegoro putra dari Raja Sumenep yaitu Panembahan Notokusumo I. Sultan Abdurrachman Pakunataningrat mendapat gelar Doktor Kesusastraan dari pemerintah Inggris, karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur Jendral Raffles untuk menterjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu kedalam bahasa Melayu. Beliau memang meguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Sansekerta, Bahasa Kawi, dan sebagainya. Dan, juga ilmu pengetahuan dan Agama. Disamping itu pandai membuat senjata Keris. Sultan Abdurrachman Pakunataningrat dikenal sangat bijaksana dan memperhatikan rakyat Sumenep, oleh karena itu ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep sampai sekarang.

Sumber: Sejarah dan Peninggalan Kerajaan Sumenep

Bandara Trunojoyo Sumenep (1)

Mengejar Impian di Antara Semangat dan Keterbatasan

Pemkab Sumenep memiliki tekad untuk mengoperasikan Bandara Trunojoyo. Revitalisasi pun dilakukan terhadap bekas lapangan terbang (lapter) perintis di zaman Orde Baru itu. Tapi sayang, hingga saat ini belum juga beroperasi maksimal.

Oleh: AKHMADI YASID

SEMANGAT untuk membuat jalur penerbangan antarkabupaten di Jawa Timur, sebenarnya muncul pada medio 2008 lalu. Itu ditandai adanya kesepakatan antara Dishub Jember, Banyuwangi, Sumenep, dan Provinsi Jatim.

Salah satu kesepakatannya, rencana pengoperasian lapangan terbang di tiga kabupaten tersebut. Itu dalam rangka memermudah transportasi udara yang selama ini dikenal memakan waktu. Terutama, antara Sumenep dengan Jawa Timur bagian timur.

Akhirnya, ketiga pemkab mulai berkomitmen untuk mengawal pengoperasian lapter di daerah masing - masing. Di Jember mengambil lahan yang sudah ada dan kemudian disebut Lapter Notohadinegoro.

Sedangkan di Banyuwangi menempati areal baru di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi. Sebelumnya, di Lapter Blambangan di Dusun Sidodadi, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore.

Sedangkan di Sumenep tetap menempati areal lapter yang dulu pernah ada pada era sebelum 1980-an. Namun, entah kenapa, khusus di Sumenep tidak lagi menggunakan istilah lapter. Di Sumenep justru sudah disebut dengan bandara (bandar udara).

Hal itu terlihat pada papan penunjuk nama yang dipasang di bekas lapter tersebut. Di depan secara jelas dengan huruf capital mencolok tertulis "Bandar Udara Trunojoyo Sumenep".

Terlepas dari esensi penggunaan nama, sesungguhnya ada banyak hal yang perlu mendapat perhatian di Bandara Trunojoyo. Tentu saja, masalah landasan pacu (runway) yang tidak lebih dari 850x23 meter dan fasilitas lainnya.

Melihat Bandara Trunojoyo, tentu tidak bisa dibandingkan dengan bandara pada umumnya. Apalagi, jika dibandingkan dengan Bandara Djuanda di Surabaya. Kondisinya jauh berbeda.

Dengan landasan pacu saat ini, maksimal pesawat terbang yang bisa landing hanya jenis Cassa 212. Yakni, sebuah pesawat penumpang maksimal 20 orang plus pilot dan awak.

Itu pun butuh keberanian untuk bisa landing di landasan pacu yang terbatas. Apalagi, sarana prasana pendukung lainnya belum ada. Padahal, sarana itu jelas - jelas dibutuhkan untuk keselamatan penerbangan. Misalnya, alat keselamatan penerbangan (kespen), alat pertolongan kecelakaan penerbangan, dan kebakaran penerbangan dan sebagainya. Semua itu harus ada sesuai dengan ketentuan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan.

Hasil pantauan koran ini, selain kekurangan alat kespen dan terbatasnya landasan pacu, ada banyak kekurangan lainnya di Bandara Trunojoyo. Misalnya, alat komunikasi dan navigasi penerbangan. Dari keterangan petugas di bandara, alat yang ada hanya jenis VHF (very high frequence).

Karena hanya ada VHF, komunikasi pun terbatas. Sehingga, semua pesawat, di bawah jenis Cassa 212, sebelum mendarat harus berkomunikasi manual melalui telepon seluler. Tentu saja, itu harus dilakukan sebelum penerbangan dilakukan. Sebab, ketika penerbangan dilakukan, semua peralatan komunikasi harus dimatikan.

"Jarak yang bisa menjangkau alat VHF itu tidak lebih dari 10 km. Padahal, jarak 10 km itu sangat dekat sekali. Jadi, sulit kalau ada pesawat yang tiba - tiba harus mendarat," ujar seorang petugas di Bandara Trunojoyo.

Sedangkan VOR (very omni range) belum ada. Padahal, keberadan alat pendeteksi sinyal pada pesawat itu semestinya juga ada. Biasanya, semua pesawat yang akan mendarat di suatu bandara, akan menerima data sinyal. Selanjutnya, pesawat akan menangkap frekuensi sinyal sebagai media komunikasi dengan bandara.

Yang paling ironis, kebutuhan dasar saja di Bandara Trunojoyo belum tersedia. Sebut saja, misalnya, jaringan listrik. Padahal, jelas - jelas jaringan listrik sangat diperlukan.

Untuk kebutuhan energi listrik, saat ini hanya bergantung kepada genset ukuran kecil. Sehingga, jika sewaktu - waktu ada pesawat landing darurat pada saat genset mati, maka komunikasi akan terputus antara bandara dengan pesawat.

Kepala Satker Bandara Trunojoyo Sumenep Dodi Darma Cahyadi yang dikonfirmasi soal kekurangan fasilitas tersebut membenarkannya. Menurut dia, memang masih banyak kekurangan di Bandara Trunojoyo.

"Kami berharap agar semua kebutuhan itu segera terpenuhi. Itu agar pengoperasian bandara lebih cepat dan segera maksimal," katanya.

Menurut Dodi, fasilitas bandara biasanya dipenuhi oleh pusat melalui Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Namun, untuk kebutuhan dasar, seperti areal bandara, penambahan landasan pacu, dan lainnya merupakan tanggung jawab pemkab.

Sayangnya, Kepala Dishub Sumenep Aminullah belum bisa dikonfirmasi. Beberapa hari terakhir Aminullah memang absen lantaran sakit. Kemarin koran ini mencoba menghubungi telepon selulernya. Berkali - kali dihubungi tidak ada nada sambung alias tidak aktif. (AKHMADI YASID) (bersambung)

Sumber: Jawa Pos, 20/06/2009

Kehidupan Masyarakat Sapeken Sumenep

Fasih Bahasa Bajo, Tak Bisa Bicara Bahasa Madura

Kecamatan Sapeken merupakan daerah paling timur di Kabupaten Sumenep. Daerah itu sangat kaya sumber alam. Mulai dari minyak dan gas bumi hingga perikanan. Juga banyak keunikan di kecamatan itu. Apa itu?

Sapeken memang berada nun jauh dari daratan Sumenep. Untuk menginjakkan kaki kepualuan ini, butuh 12 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget, Sumenep. Perjalanan akan lebih cepat jika menggunakan sarana transportasi udara dari Bandara Juanda. Tapi, mesti mendarat dulu lapangan terbang Pagerungan Besar.

Jalur udara ini bukan jalur komersil. Hanya bagi para pekerja dan tamu perusahaan migas PT Kangean Energy Indonesia (KAI) yang dapat menikmati perjalanan udara melalui jalur itu. Hanya butuh waktu 1 jam 20 menit untuk sampai ke Pagerungan dari Surabaya dengan menaiki pesawat cassa Pelita Air.

Jika mau ke Pulau Sapeken atau pulau-pulau di sekitarnya, bisa naik perahu motor. Paling tidak menghabiskan 1 jam perjalanan antarpulau.

Penduduk Kecamatan Sapeken sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Ini ditandai dengan adanya pelabuhan dan perahu.

Banyak orang menilai, Sapeken mirip Pulau Seribu karena banyaknya gugusan pulau. Pulau Sapeken merupakan ibukota kecamatan. Pulau itu dianggap sebagai "Singapura-nya Madura". Sebab, pulau-pulau yang wilayahnya lebih luas dibandingkan Pulau Sapeken, malah menjadi desa-desa di bawah kekuasaan Camat Sapeken.

Kecamatan Sapeken memiliki sembilan desa. Yakni, Desa Sakala di Pulau Sekala, Desa Pagerungan Besar di Pulau Pagerungan Besar, Desa Pagerungan Kecil di Pulau Pagerungan Kecil, Desa Tanjung Kiaok dan Desa Sepanjang di Pulau Sepanjang, Desa Sasiil di Pulau Sasiil, Desa Sapeken di Pulau Sapeken, Desa Sabuntan di Pulau Sabuntan, dan Desa Paliat di Pulau Paliat.

Meski mereka masuk wilayah Madura, tapi sedikit sekali warga yang mengerti Bahasa Madura. Menurut warga, nenek moyangnya mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan. Ini terlihat dari bahasa keseharian yang mereka gunakan, yaitu Bahasa Bajo.

Sebenarnya, ada tiga bahasa yang fasih dan sering digunakan warga, yakni Bajo, Mandar, dan Bugis. "Tapi, kami lebih banyak berkomunikasi dengan Bahasa Bajo. Malah, kalau Bahasa Madura, kami tidak mengerti," kata warga Desa Tanjung Kiok, Wahyu, kepada koran ini.

Ketika koran ini berbicara dengan warga menggunakan Bahasa Madura, mereka hanya bisa mengangguk. "Warga paham apa yang dikatakan. Tapi, sulit untuk menjawab dengan Bahasa Madura," ujar Wahyu.

Kehidupan dan pergaulan mereka sangat sederhana. Rumah pun dibangun cukup sederhana. Model rumah mayoritas berbentuk rumah panggung. Tak satu pun rumah yang bertingkat seperti di kota.

Mereka membuat rumah panggung, karena saat air laut pasang sampai masuk ke rumah penduduk. Meski rumahnya sederhana, isi perabotan rumah tangga banyak yang bagus. Mereka punya TV, kulkas, dan handphone (HP).

Maklum saja, mereka mudah mencari uang. Tinggal pergi melaut mencari ikan. Kalau uangnya masih banyak, mereka pergi ke kota. Umumnya mereka pergi ke Bali. Sebab, perjalanan ke Pulau Dewata hanya ditempuh sekitar 5 jam.

Namun, kebutuhan listrik di pulau itu masih sangat terbatas. Listrik baru bisa hidup pada malam sampai pagi. Dari pukul 17.00 hingga 06.00. Mereka sangat berharap, kehidupannya sama dengan warga di perkotaan yang memiliki banyak fasilitasi infrastruktur. (A. ZAHRIR RIDLO)

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 13 Apr 2008