Drs Syarif Utomo MM, Kabag Akuntansi Universitas Brawijaya

22 Tahun Jadi Sekretaris Yayasan Dana Siswa Putra Madura

Sejak tahun 1987, Syarif Utomo dipercaya menjadi Sekretaris Yayasan Dana Siswa Putra Madura (Yadisrama) di Malang. Lembaga ini ditugasi mengelola asrama putra untuk mahasiswa Madura yang berlokasi di Jalan Kepundung 31 Malang.

RIBUAN mahasiswa Madura yang kuliah di Malang sudah menikmati fasilitas kos gratis dari yayasan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Madura ini. Mereka semua berasal dari keluarga tidak mampu. "Mereka hanya diminta mengganti biaya air dan listrik," terang Syarif yang juga Kabag Akuntansi Universitas Brawijaya ini.

Menurut dosen Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang ini, asrama Yadisrama tersebut dibangun oleh mantan Gubernur Jawa Timur, R P H Moh Noer. Sayangnya, saat ini kondisi asrama kurang terawat. Padahal lokasinya sangat strategis dan berada di pusat kota. Bangunannya juga cukup luas, mencapai 500 meter persegi.

"Karena itu, kalau ada tokoh-tokoh Madura yang sukses, kami imbau agar bersedia menjadi donasi. Sebab, bangunan tersebut perlu segera direnovasi. Sehingga, asrama peninggalan sesepuh Madura R P H Moh Noer ini bisa terpelihara dan terawat secara layak," imbau putra pertama pasangan (alm) Ach. Marzuki - Siti Su'iyah ini.

Sampai saat ini, asrama Yadisrama masih ditempati puluhan mahasiswa tidak mampu yang berasal dari empat kabupaten di Madura. "Syaratnya, mereka harus berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk sementara, kami hanya menggratiskan uang kos. Tapi, kalau ada donasi yang peduli terhadap pendidikan mereka, kami siap memfasilitasi untuk memberikan beasiswa," jelas mantan Kabag TU FMIPA Universitas Brawijaya ini.

Dijelaskan, sejak berdiri tahun 1987, para mahasiswa Madura yang pernah kos di asrama Yadisrama ini banyak yang menjadi orang sukses. Mereka ada yang menjadi hakim, jaksa, pengusaha, dan camat. Bahkan, ada sebagian yang sudah menjadi ketua pengadilan negeri di luar Jawa maupun kepala kejaksaan negeri.

Kabag Akuntansi Universitas Brawijaya kelahiran Sumenep ini mengungkapkan, empat kabupaten di Madura belum siap menghadapi era keterbukaan dan transparansi. Pasalnya, sebagian besar satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten di Madura belum memiliki tenaga ahli akuntansi. Akibatnya, pelaporan keuangannya kurang akuntable dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Suami Ir Siti Roihanah ini menjelaskan, setiap unit kerja di lembaga pemerintahan maupun swasta harus memiliki tenaga ahli akuntansi. Sebab, tugas pokoknya sangat urgen. Yaitu, meliputi perencanaan keuangan, monitoring, dan pelaporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan. Baik secara internal maupun eksternal (publik).

Idealnya, lanjut Syarif, semua lembaga harus membuat neraca keuangan setiap bulan. Agar pengeluaran kas dengan pencatatan aset menjadi seimbang. "Sehingga, pada laporan akhir tahun, semua pengeluaran keuangan dan pendapatan bisa terekam secara utuh," jelasnya.

Sementara ini, sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintah adalah menggunakan sistem akuntansi instansi (SAI). Belum menerapkan sistem akuntansi keuangan (SAK) seperti yang biasa dilakukan oleh perusahaan profesional. "SAK memang lebih akuntabel. Sebab, kalau menggunakan SAI tidak cover rugi-laba. Tapi, hanya membuat catatan atas laporan keuangan (CALK) saja," paparnya.

Menurut dia, saat ini semua lembaga pemerintah yang ada di Madura belum menerapkan kedua sistem akuntansi tersebut. Baik SAI maupun SAK. Padahal, kalau ada pemeriksaan oleh Irjen maupun BPK, mereka biasanya langsung menanyakan ke bagian akuntansi. "Tapi, kalau sudah menggunakan SAK lebih transparan. Sebab, sudah mencatat laporan rugi-laba," tandas mantan Kabag TU Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya ini. (TAUFIQ RIZQON)

Sumber: Jawa Post, Jum'at, 23 Januari 2009