Percepatan Pembangunan Madura

Salah satunya pada Agustus 2008 lalu, forum rektor PTN (Perguruan Tinggi Negeri) mengadakan pertemuan di Unijoyo dengan agenda menakar komitmen dan kesiapan multistakeholder dalam pengembangan Madura. Dari forum ini disepakati penyusunan program percepatan pembangunan Madura pasca pembangunan Jembatan Suramadu.

“Tim Unijoyo dengan dukungan dari pakar dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jatim serta Dewan Pembangunan Madura, mengadakan penyusunan program percepatan pembangunan Madura,” kata Azis Jakfar, salah satu anggota tim Unijoyo.

Ada 11 permasalahan yang diangkat oleh tim pakar ini. Di antaranya belum ada komitmen 4 kabupaten di Madura terkait perencanaan terpadu Madura. Solusi yang ditawarkan adalah mempertemukan 4 kabupaten di Madura untuk menyusun perencanaan terpadu.

Persoalan lainnya adanya tumpang tindih program propinsi dengan pemkab. Belum ada perda yang terintegrasi dalam mengatur pembangunan Madura. Begitu pula tata ruang. Tim ini mengusulkan untuk merevisi tata ruang Madura dari Gerbangkertasusila plus menjadi Germakertasusila plus.

Tentang lingkungan, bahwa penggunaan lahan sawah atau hutan bernilai ekonomis oleh industri dapat berakibat kurangnya kemampuan tanah untuk menyimpan cadangan air tanah. Tentang energi, masing-masing kabupaten belum mandiri dalam suplai energi. Padahal, ada prediksi Madura akan kekurangan energi saat industrialisasi masuk. Solusi yang ditawarkan, pemanfaatan potensi sumber energi daerah. Juga, pengolahan SDA (sumber daya alam) di Madura guna meningkatkan energi alternatif dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air.

Masalah kelembagaan BPWS (Badan Pelaksana Kawasan Suramadu) dinilai tim pakar ini berdiri sendiri. Masih belum jelasnya kelembagaan BPWS. Adanya dikotomi antara peran dan kewenangan BPWS dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Tim ini mengusulkan pembentukan kelembagaan ulama/masyarakat yang legal. Menindaklanjuti keluarnya Perpres No. 27 tahun 2008 tentang BPWS, yang mengisi struktur BPWS harus tenaga profesional.

Infrastruktur, belum optimalnya jaringan jalan dan aksesibilitasnya. Ini perlu dilakukan peningkatan dan pembangunan jaringan jalan nasional, propinsi dan kabupaten.

Belum ada pelabuhan peti kemas di Madura. Belum ada insfrastruktur di kedua kaki jembatan Suramadu.

Agrokompleks berupa peternakan diperlukan pengembangan ternak sapi Madura. Di bidang wanatani, perlu adanya pengembangan hutan rakyat. Di bidang investasi, belum ada pemetaan basis ekonomi Madura. Belum ada komitmen daerah untuk saling mendukung pengembangan ekonomi. Di sini perlu pemetaan potensi basis ekonomi Madura. Juga penerapan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus (kluster ekonomi).



Masalah keuangan daerah juga menjadi topik pembahasan. Bahwa kapasitas dan potensi keuangan daerah belum dimunculkan dari kegiatan ekonomi lokal. Kegiatan produksi (PDRB) 4 kabupaten di Madura didominasi sektor pertanian, yang relatif sulit dikembangkan.

Diusulkan peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal dan memperbanyak pelaku usaha. Dan pengembangan sektor jasa dan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan alam dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal.

Di bidang sosial budaya, permasalahan berupa semakin kuatnya peran pusat di Madura dengan masuknya industrialisasi. Usulan peningkatan bergaining masyarakat Madura dalam industrialisasi

Sumber: Surabaya Post, Senin, 9 Februari 2009