Geliat 'Serambi' Suramadu

SEBAGAI daerah pintu masuk-keluar Jembatan Suramadu, Bangkalan menjadi wilayah strategis. Bahkan menyusul beroperasinya jembatan sepanjang 5,438 km melintas Selat Madura ini, sudah ada beberapa rencana proyek pembangunan skala besar di Bangkalan.

Di antaranya pembangunan pelabuhan petikemas di Tanjung Modung-Tanjung Bulupandan, Kecamatan Klampis. Demikian juga terminal induk tipe A yang termasuk dalam pembangunan infrastruktur pasca dioperasionalkan Suramadu.

“Saya sudah bicara dengan Menhub (Jusman Syafii Jamal). Pemerintah pusat akan membantu pembangunan terminal induk tipe A. Pemkab Bangkalan sudah menyiapkan lahan. Luasnya sekitar delapan hektare,” kata Bupati Bangkalan R.KH Fuad Amin.

Sedangkan di pantai utara juga akan dibangun pelabuhan petikemas. Informasi yang diterima pemkab, dana pusat sudah disiapkan untuk membangun pelabuhan yang direncanakan bertaraf internasional.”Nanti dari ujung jalan akses Suramadu di jalan Tangkel, Kec. Burneh akan dibangun jalan sepanjang 15 kilometer. Kita akan menyiapkan pembebasan lahannya,” tuturnya.

Kebutuhan vital lainnya juga disiapkan, termasuk kebutuhan pasokan listrik di Bangkalan yang merupakan daerah “Serambi” Suramadu ini akan disiapkan power suply minimal berkapasitas 50 Megawatt. “Informasinya, dana di Bappenas sudah ada, juga untuk pembangunan pelabuhan petikemas,” jelas Bupati Fuad Amin.

Lalu bagaimana persiapan Pemkab Bangkalan sendiri? Sejauh ini memang belum ada langkah yang signifikan menyongsong era industrialisasi di Bangkalan, atau Madura pada umumnya, pasca beroperasinya Suramadu.

Baik itu menyangkut penatanaan kawasan hingga SDM.

Bagi Pemkab Bangkalan tidak bisa melangkah sendiri untuk menata wilayah di sekitar jembatan. Selain berjalan seiring dengan tiga daerah lainnya di Madura (Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), penataan wilayah di Bangkalan harus disinergikan dengan Surabaya.

“Untuk membuat RUTR kawasan sekitar Suramadu, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bangkalan. Harus melibatkan Surabaya . Di sini peran dari Pemprop Jatim untuk membuat RUTR kawasan Suramadu,” kata Drs Mohni, MM, Kepala Bappeda Kab. Bangkalan.

Dikatakan, pihaknya sudah mencoba membikin RUTR untuk kawasan sekitar Suramadu sisi Madura. Namun rencana itu dihentikan. “Apalagi nantinya yang menangani kawasan sekitar Suramadu, langsung pemerintah pusat melalui Badan Pelaksana Wilayah Suramadu,” ujarnya.

Namun permasalahannya, lanjut Mohni, pembentukan Badan Pelaksana Wilayah Suramadu (BPWS) melalui keputusan presiden yang sampai sekarang belum jelas keberadaannya. “Bangkalan dan Surabaya sama – sama menunggu dari pemerintah pusat dan propinsi, berkaitan dengan pengelolaan kawasan Suramadu,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut dia, Pemkab Bangkalan sudah membuat Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK). Termasuk untuk wilayah kecamatan di sekitar kawasan Suramadu meliputi Kec. Labang, Kec.Tragah, Kec. Burneh, Kec. Kamal, Kec. Bangkalan, dan Kec. Kwanyar.

“Antisipasi untuk perkembangan pembangunan Bangkalan pasca Suramadu, kita lakukan. Namun Bangkalan akan tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat,” tegasnya.

Yang tak kalah mendesaknya, menurut Bupati Fuad adalah masalah menyangkut pengembangan dan pelayanan sektor transportasi. Untuk memaksimalkan fungsi jembatan ini tidak hanya dilalui kendaraan pribadi tetapi mobil angkutan penumpang. “Jadi nantinya ada MPU yang melintasi jembatan dari Surabaya ke Madura,” ujarnya.

Dia menambahkan untuk mendukung kepentingan itu rencananya akan dibangun terminal (tipe A) di sekitar jalan akses Suramadu di Dusun Tangkel, Kecamatan Burneh. “Untuk membangun terminal induk dana yang diperlukan sekitar Rp 45 miliar. Anggaran sebesar itu sharing antara Pemkab Bangkalan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” kata bupati.

Konsep itu juga diamini Syarbini Makki, Ketua DPRD Bangkalan. Dia mengatakan pembangunan terminal induk itu berfungsi tempat mangkalnya bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) maupun MPU lintas kawasan kota maupun rute Bangkalan- Sampang, Pamekasan hingga Sumenep. “Rencana itu sudah diusulkan pada Pemprov Jatim dan menyetujuinya. Namun, belum ada jawaban secara resmi,” katanya.

Ditambahkan, keberadaan terminal induk di sekitar jalan akses Suramadu, sangat berarti. Operasional terminal itu bisa memberi kontribusi PAD yang besar. “Itu bisa pengganti pendapatan dari sektor jasa jalan di pintu masuk dermaga Kamal dan jasa peron di Terminal Kamal yang turun drastis, pasca dibukanya Suramadu,” ujar Syarbini beharap berharap terminal induk di sekitar Suramadu segera dibangun. (KASIONO)

Sumber: Surabaya Post, Senin, 22 Juni 2009