Data Buta Aksara Pun Beda

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampang, angka buta aksara 2007 masih cukup tinggi, mencapai 28.864 orang. Namun 2008 terjadi penurunan angka yang sangat drastis, warga yang mengalami buta aksara hanya mencapai 4.650 orang, itu pun akhir Desember sudah tuntas.

Padahal, jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2007, angka buta aksara sebanyak 67,33%. Tentu saja akurasi data tersebut tidak main-main, bukan hanya sekadar ingin menyenangkan pihak tertentu, atau malah sengaja ingin mendiskreditkan lembaga lain.

Menurut petugas BPS yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengungkapkan, sistem pendataan yang mereka lakukan mengunakan sistem sample 46 blok sensus. Dalam tiap blok petugas mengambil sample sebanyak 16 rumah tangga (RT), sehingga total hasil survei sebanyak 736 RT.

“Standar survei yang kita lakukan mengacu pada ketentuan standar nasional BPS. Jadi tingkat akurasi data dipastikan mendekati valid. Mungkin karena metodologi dalam penerapan yang kita lakukan berbeda dengan dinas terkait, sehingga muncul perbedan angka yang cukup mencolok,” ujarnya.

Ditegaskannya, lembaganya tidak punya tendensi apa-apa dalam melakukan survei tersebut. Ia mengatakan, perbedaan metodologi yang dipakai BPS untuk para responden berusia 10 tahun ke atas, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengunakan responden dengan patokan berkisar usia 10-44 tahun.

Sementara itu Pj Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Edi Suminto, menyatakan, program pemberantasan buta aksara memang menjadi skala prioritas. Berkat kegiatan yang cukup insten, data garapan buta aksara 2008 hanya 4.640 orang atau berkurang sebanyak 88,6 persen.

“Kegiatan KF yang merupakan tahap dasar, telah tuntas dilaksanakan, dengan melibatkan sejumlah LSM, Organisasi Kemasyarakat (Ormas), seperti Tim Penggerak PKK, Muslimat NU, Wanita Tani, maupun Pondok Pesantren (Ponpes). Kini program 2009, adalah mendapatkan sertifikat melek buta aksara, setelah WB menerima 3 sertifikat sukma, baru melanjutkan ke program Kejar Paket A,” jelas Edi.

Program pemberantasan buta aksara ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari segi pendanaan maupun pelaksanaan. Dari dana APBD 2007, mendapat alokasi dana sebesar Rp 1,7 miliar. Kucuran bantuan dana APBN senilai Rp 3,2 miliar.

Sedangkan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim, telah mengalokasikan bantuan dana APBD bagi 280 warga yang mengalami buta aksara, serta bantuan tenaga pengajar dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, dan Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Bangkalan.

“Berkat bantuan dana dan tenaga dari berbagai lembaga, angka buta aksara mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan 2006 lalu yang mencapai 33.090 penduduk. Ini membuktikan pada 2007 telah terjadi pengurangan angka buta aksara sebanyak 4.226 penduduk,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Sampang, Imam Ubaidillah mengatakan, komitmen dalam penanggulangan program pemberantasan buta aksara, yang sangat memprihatinkan itu tidak hanya tanggung jawab dinas terkait. Tapi juga merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, misalnya Muslimat NU dan Aisyiyah yang cukup konsisten dalam memerangi buta aksara.

“Persoalan di bidang pendidikan memang menjadi skala prioritas Komisi D, sehingga kita berupaya mem-back-up penuh soal anggaran di bidang tersebut. Mengingat angka buta aksara yang masih tinggi menjadi keprihatinan kita bersama,” tukasnya. (rud)

Sumber: Surabaya Post, Kamis, 18 Desember 2008